Kuasa Hukum Fenti Sukarti Tegaskan Sengketa Rp9,5 Miliar Masuk Ranah Perdata, Bukan Penggelapan

  • Bagikan

SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Tim kuasa hukum Fenti Sukarti membantah dugaan tindak pidana penggelapan dalam perkara transaksi pinjaman uang senilai Rp9,5 miliar yang kini ditangani aparat kepolisian. Mereka menilai persoalan tersebut berawal dari hubungan utang-piutang yang disertai jaminan aset sehingga seharusnya dikaji terlebih dahulu melalui perspektif hukum perdata.

Bantahan itu disampaikan M Sanusi selaku anggota tim kuasa hukum Fenti Sukarti dalam konferensi pers di Palembang, Kamis (19/11/2026). Pernyataan tersebut sekaligus menjadi tanggapan atas sejumlah keterangan pihak pelapor berinisial L yang sebelumnya disampaikan kepada publik.

Sanusi menjelaskan, kliennya telah delapan kali memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik terkait laporan yang dibuat pada 15 September 2025 dengan nomor perkara 2821 di Polda Sumatera Selatan.

Menurutnya, kehadiran Fenti dalam seluruh proses pemeriksaan menunjukkan sikap kooperatif dan kesediaan untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

“Klien kami telah menjalani pemeriksaan sebanyak delapan kali dan selalu memenuhi panggilan penyidik. Ini menunjukkan bahwa klien kami kooperatif,” ujar Sanusi.

Ia juga menyebut pihaknya telah menyampaikan klarifikasi dalam gelar perkara di Polda Sumsel. Dalam kesempatan tersebut, tim kuasa hukum memaparkan sejumlah dokumen, termasuk akta kesepakatan dan bukti penyerahan aset yang dijadikan jaminan pinjaman.

Sanusi menyayangkan munculnya pernyataan yang menurutnya menggambarkan seolah-olah kliennya tidak kooperatif atau proses penanganan perkara berjalan terlalu lama.

Di sisi lain, pihaknya mengaku telah menempuh mekanisme pengaduan ke Propam dan sejumlah pihak terkait karena menduga adanya upaya kriminalisasi terhadap kliennya.

Mengenai pokok persoalan, Sanusi menerangkan transaksi antara Fenti dan pelapor L merupakan hubungan pinjam-meminjam uang dengan jaminan sejumlah aset. Ia menyebut terdapat sekitar 20 akta kesepakatan yang berkaitan dengan penyerahan dokumen jaminan.

Dokumen tersebut, kata dia, mencakup sertifikat ruko, tanah, dan aset lainnya yang diserahkan kepada pihak pelapor untuk dipilih sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Baca Juga :   Koalisi Pers Sumsel Desak Transparansi Penanganan Pengeroyokan Dua Jurnalis, Siapkan Aksi 11 November

“Terkait jaminan, klien kami menyerahkan sejumlah dokumen sertifikat, mulai dari bangunan ruko, tanah, dan aset lainnya. Semuanya dibuat melalui akta kesepakatan berjumlah sekitar 20 akta. Dokumen tersebut diserahkan langsung kepada pelapor untuk dipilih sesuai kesepakatan,” jelasnya.

Sebagai bukti, Sanusi menunjukkan tanda terima akta tertanggal 30 Oktober 2024 serta dokumen pertukaran jaminan. Ia menegaskan sertifikat yang digunakan dalam transaksi tersebut merupakan aset milik Fenti Sukarti.

Karena itu, pihaknya membantah apabila muncul anggapan bahwa sertifikat yang diserahkan bukan milik kliennya.

“Ada tanda terima dan berita acara penyerahan. Akta-akta tersebut diserahkan, kemudian dipilih sendiri mana yang dianggap sesuai. Jadi, kami tidak menerima apabila muncul opini bahwa sertifikat tersebut bukan milik klien kami,” tegasnya.

Sanusi turut mengungkapkan bahwa selama periode Oktober hingga Mei, Fenti disebut telah melakukan pembayaran lebih dari Rp2,8 miliar dari total transaksi pinjaman yang menurutnya mencapai Rp9,5 miliar.

Riwayat pembayaran tersebut, lanjutnya, perlu menjadi bagian dari pemeriksaan untuk melihat secara utuh hubungan hukum dan kewajiban masing-masing pihak.

Terkait cek yang dipersoalkan dalam laporan dugaan penggelapan, Sanusi memberikan penjelasan bahwa cek senilai Rp5 miliar disebut telah dibatalkan. Sementara cek senilai Rp2 miliar lainnya, menurut dia, tidak benar atau palsu.

Ia juga menyebut terdapat 17 lembar cek giro dengan nilai keseluruhan Rp8,25 miliar yang menurutnya merupakan jaminan tambahan atas permintaan pelapor L. Dokumen tersebut, kata Sanusi, berkaitan dengan sisa kewajiban utang pada saat itu.

“Ini salah satu poin materi laporan dugaan penggelapan yang dituduhkan kepada klien kami. Sebenarnya ada 17 cek giro senilai Rp8,25 miliar sesuai sisa kewajiban saat itu yang tidak pernah dibahas. Cek tersebut merupakan jaminan tambahan atas permintaan saudara L. Kami berkeyakinan persoalan ini murni perkara perdata,” ungkapnya.

Baca Juga :   Merasa Difitnah dan Diseret dalam Isu Skandal, Dua Pejabat Empat Lawang Tempuh Jalur Hukum

Selain transaksi pinjaman, Sanusi juga menanggapi persoalan lain yang disebut oleh pihak pelapor, yakni terkait mobil dan laporan di Pagar Alam.

Mengenai persoalan kendaraan, ia menjelaskan Fenti merupakan pengusaha rental mobil. Menurutnya, persoalan tersebut berawal dari kesalahpahaman komunikasi yang kemudian diselesaikan melalui perdamaian.

Sanusi menyebut perkara tersebut telah dihentikan melalui mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di Polda Sumsel. Ia menegaskan persoalan itu tidak berkaitan dengan perkara dugaan penggelapan yang sedang dipersoalkan.

Menutup keterangannya, Sanusi menyatakan pihaknya tidak menghindari kewajiban pembayaran apabila memang terdapat utang yang harus diselesaikan. Namun, ia meminta agar persoalan pinjaman tersebut tidak langsung diarahkan menjadi tindak pidana tanpa terlebih dahulu memeriksa seluruh dokumen dan kesepakatan para pihak.

“Kalau memang kami memiliki utang secara pribadi, kami akan melaksanakan kewajiban pembayaran. Kami juga mempunyai hak atas sertifikat yang menjadi jaminan tersebut. Jadi, jangan sampai persoalan perdata diarahkan menjadi pidana. Di sini kami menduga sangat kental adanya upaya kriminalisasi terhadap klien kami,” katanya.

Ia menegaskan tim kuasa hukum siap menempuh langkah hukum apabila menemukan tindakan yang dinilai merugikan kliennya, termasuk dugaan penggiringan opini di ruang publik.

“Kata kuncinya, jangan ada penggiringan opini. Kasus perdata jangan dimasukkan ke pidana. Negara kita negara hukum dan kami siap menghadapi apabila memang hal itu terjadi,” pungkas Sanusi.

Penulis: IND
Editor: ROP
  • Bagikan