SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Aliran uang di luar ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kembali terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Sungai Lumpur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI).
Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan UPP Sungai Lumpur mengaku menerima uang jutaan rupiah setiap bulan di luar gaji resmi mereka. Bahkan, salah seorang saksi mengungkap adanya setoran bulanan yang nilainya mencapai Rp 40 juta hingga Rp 50 juta.
Fakta tersebut terungkap dalam sidang lanjutan perkara yang menjerat mantan Kepala UPP Kelas III Sungai Lumpur, Indrullah Mukhlis, di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Rabu (18/11/2026).
Persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ciptoadi, S.H., M.H. itu menghadirkan puluhan saksi yang merupakan ASN Kementerian Perhubungan yang bertugas di UPP Sungai Lumpur. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggali keterangan mereka mengenai mekanisme pemeriksaan kapal hingga aliran uang dari para agen kapal.
Salah satu saksi, Kuku Widiatmoko, ASN pada divisi pemeriksaan keselamatan kapal, mengungkapkan bahwa selain pembayaran PNBP, terdapat sejumlah pungutan lain yang disebut sebagai biaya transportasi dan akomodasi pemeriksaan.
Menurut Kuku, uang tersebut berasal dari agen kapal dan dikumpulkan oleh tim pemeriksa sebelum disetorkan kepada pimpinan mereka, yakni terdakwa Indrullah.
“Selain PNBP, saya menerima uang transport dan akomodasi dari terdakwa Indrullah sebagai pimpinan kami. Semua tim pemeriksa mendapat uang tersebut. Biaya transport saya setorkan mulai dari Rp 30 juta sampai Rp 50 juta per bulan kepada pimpinan, uang tersebut dari para agen kapal,” ungkap Kuku di hadapan majelis hakim.
Jaksa kemudian mempertanyakan dasar hukum pemungutan biaya di luar PNBP tersebut. Kuku menjelaskan, uang yang diminta berkaitan dengan pemeriksaan keselamatan kapal, penerbitan sertifikat keselamatan, biaya komunikasi, serta transportasi.
Namun, ketika ditanya apakah biaya transportasi itu bersumber dari anggaran kantor, saksi mengakui tidak ada anggaran resmi yang disediakan untuk keperluan tersebut.
“Tidak ada anggaran dari kantor, kami dapat uang pengganti transport tersebut dari pimpinan,” jawabnya.
Pemeriksaan jaksa berlanjut pada besaran uang yang diterima para ASN setiap bulan di luar penghasilan resmi sebagai pegawai negeri.
Dalam keterangannya, Kuku menyebut dirinya bersama dua anggota tim pemeriksa lainnya, yakni Heri Trianto dan Edwin, memperoleh uang dengan jumlah bervariasi sekitar Rp 5 juta hingga Rp 6 juta setiap bulan.
Uang tersebut, menurut saksi, berasal dari hasil pemeriksaan kapal yang dikumpulkan dari para agen kapal. Sementara itu, total uang yang disetorkan setiap bulan mencapai Rp 40 juta hingga Rp 50 juta.
Keterangan serupa juga muncul dari saksi lainnya. Hasanudin, yang menjabat sebagai kepala wilayah kerja (Kawilker), mengaku menerima uang tunai Rp 7 juta setiap bulan di luar gajinya sebagai ASN.
“Dalam setiap bulan, saya mendapatkan uang Rp 7 juta secara tunai dari pimpinan, yaitu terdakwa Indrullah Mukhlis, melalui Pak Nurdin atau Pak Hairul,” kata Hasanudin.
Dalam persidangan tersebut, sejumlah saksi lainnya juga mengakui menerima uang bulanan dengan nominal berkisar Rp 5 juta hingga Rp 7 juta. Uang itu disebut berasal dari terdakwa melalui mekanisme yang melibatkan sejumlah orang di lingkungan UPP Sungai Lumpur.
Di sisi lain, JPU juga sempat menghadirkan beberapa saksi dari perusahaan agen kapal. Namun, majelis hakim memutuskan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dilanjutkan pada persidangan berikutnya.
Salah seorang pemilik kapal yang hadir sebagai saksi mengaku harus mengeluarkan biaya Rp 1,5 juta setiap kali mengurus penerbitan SPB untuk masing-masing kapalnya.
“Kami memiliki dua kapal dan setiap penerbitan SPB biaya yang dikenakan sebesar Rp 1,5 juta,” ujarnya kepada wartawan seusai persidangan.
Usai mendengarkan keterangan para saksi, majelis hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada pekan depan.
Dakwaan Rp 4 Miliar dari 18 Agen Kapal
Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan bahwa Indrullah diduga menerima uang lebih dari Rp 4 miliar selama menjabat sebagai Kepala UPP Kelas III Sungai Lumpur sejak November 2024 hingga Juni 2026.
Uang tersebut diduga berasal dari 18 agen kapal yang menggunakan jasa keagenan untuk mengurus penerbitan SPB. Jaksa menilai pungutan itu dilakukan di luar ketentuan PNBP yang berlaku.
Untuk menjalankan mekanisme tersebut, Indrullah diduga memerintahkan Nurdin dan Hairul Azwar menghubungi para agen kapal serta meminta uang operasional atau fee penerbitan SPB.
Besaran pungutan bervariasi, mulai Rp 250 ribu hingga Rp 2,5 juta untuk setiap dokumen SPB. Padahal, penerbitan dokumen tersebut pada prinsipnya mensyaratkan pemenuhan kelengkapan administrasi dan pembayaran PNBP sesuai ketentuan.
Jaksa juga menduga kewenangan Indrullah sebagai Kepala UPP sekaligus pejabat yang bertindak sebagai syahbandar digunakan untuk mempermudah maupun memperlancar penerbitan dokumen pelayaran. Sebaliknya, agen kapal yang tidak memenuhi permintaan uang diduga menghadapi proses penerbitan SPB yang diperlambat atau dipersulit.
Selama periode November 2024 hingga Mei 2026, tercatat sebanyak 4.755 dokumen SPB diterbitkan untuk 18 agen kapal.
Salah satu peristiwa penyerahan uang yang diuraikan dalam dakwaan terjadi pada 4 Juni 2026. Kasus ini bermula ketika Indrullah disebut menghubungi Muhammad Said, Direktur PT Rizkia Armada Nusantara (RAN), untuk membahas penyerahan fee penerbitan SPB bagi kapal-kapal yang menggunakan jasa perusahaan tersebut selama Maret hingga Mei 2026.
Muhammad Said kemudian menyampaikan bahwa uang sedang dikumpulkan oleh Fandi Ahmad. Dalam komunikasi berikutnya, Fandi disebut menyanggupi penyerahan uang sebesar Rp 20 juta dan diarahkan berkoordinasi dengan Hairul Azwar.
Pada 4 Juni 2026, Fandi bertemu Hairul di kawasan Jalan Mayor Zen, tepatnya di depan kantor pusat PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Palembang. Dalam pertemuan itu, Fandi diduga menyerahkan amplop cokelat berisi uang tunai Rp 20 juta.
Setelah penyerahan tersebut, tim Kejati Sumsel mengamankan Indrullah dan Hairul Azwar di rumah Hairul di kawasan Kalidoni, Palembang. Petugas menemukan uang tunai Rp 20 juta serta uang lainnya sebesar Rp 123,2 juta.
Dalam dakwaan, uang tersebut disebut sebagai bagian dari fee yang diterima Indrullah dari para agen kapal. Total penerimaan yang diduga dinikmati terdakwa selama menjabat disebut mencapai lebih dari Rp 4 miliar.
Atas perbuatannya, Indrullah didakwa dengan tiga alternatif pasal. Pertama, Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dugaan pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Kedua, Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban.
Ketiga, Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan.
Seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan. Indrullah tetap memiliki hak untuk membela diri dan dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.














