SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Alur pembayaran penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kembali menjadi sorotan dalam persidangan perkara dugaan pungutan liar pengurusan izin berlayar kapal di wilayah kerja Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Kamis (19/11/2026), saksi Gleen Rizki dari PT Samudra Capid Hitam mengungkapkan adanya pembayaran penerbitan SPB dan SPOG yang mencapai Rp 50 juta hingga Juni 2025. Namun, ia menegaskan pembayaran tersebut dilakukan melalui agen kapal.
Keterangan itu disampaikan saat Gleen dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Yudi Kurniawan, Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung KSOP Kelas I Palembang.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ade Sumitra Hadisurya, S.H., M.H.
Di hadapan majelis hakim, Gleen menjelaskan bahwa PT Samudra Capid Hitam merupakan perusahaan penyewa kapal. Karena menggunakan sistem sewa, perusahaan menyerahkan urusan pembayaran pungutan tidak resmi kepada pemilik kapal.
“Karena kita sistemnya sewa, untuk pungutan biaya tidak resmi, maka kami serahkan semua kepada pemilik kapal,” ungkap Gleen.
JPU kemudian mendalami mekanisme pengurusan dan pembayaran penerbitan SPB maupun SPOG. Berdasarkan data yang dikonfirmasi dalam persidangan, pada 2023 tidak terdapat pengurusan kedua dokumen tersebut oleh perusahaan saksi. Pengurusan baru tercatat pada akhir 2024.
Sementara pada 2025, terdapat pembayaran penerbitan SPOG sebesar Rp 1,8 juta. Total pembayaran yang tercatat hingga Juni 2025 mencapai Rp 50 juta melalui agen kapal.
“Total pembayaran penerbitan SPB dan SPOG di bulan Juni 2025 sebesar Rp 50 juta, yang membayar adalah agen kapal, baru setelah itu diklaim oleh perusahaan kami,” jelasnya.
Gleen juga menerangkan bahwa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan perusahaan berdasarkan tagihan yang disampaikan agen kapal. Meski demikian, menurutnya, kewajiban pembayaran tersebut berada pada perusahaan pemilik kapal.
“Agen kapal menagih setelah ada kwitansi segala macam, baru kita yang membayarkan,” katanya.
Majelis hakim kemudian menggali lebih jauh kemungkinan adanya pembayaran di luar tarif resmi. Hakim mempertanyakan apakah agen pernah menyampaikan adanya biaya operasional untuk pihak KSOP di luar biaya pengurusan dokumen.
Namun, Gleen mengaku tidak mengetahui praktik tersebut. Ia mengatakan perusahaannya menggunakan jasa agen karena tidak memiliki kantor di Palembang sehingga pengurusan perizinan diserahkan kepada pihak yang memahami prosedur setempat.
“Terkait itu, saya tidak tahu, Yang Mulia. Pemahaman saya kalau di Palembang harus mengajukan izin-izinnya di Palembang. Jadi, karena tidak punya kantor di Palembang, makanya kita perlu menggunakan jasa agen,” ujarnya.
Ketika kembali ditanya mengenai kemungkinan agen menyiapkan uang tidak resmi untuk penerbitan SPB dan SPOG, Gleen menjelaskan bahwa penggunaan kedua dokumen itu bergantung pada aktivitas kapal.
Menurutnya, SPB digunakan ketika kapal akan keluar dari pelabuhan Palembang, sedangkan kapal yang masih beraktivitas di dalam wilayah Palembang menggunakan SPOG.
“Untuk SPB saya tidak pernah mengurus. SPB itu digunakan kalau kita keluar dari pelabuhan Palembang, baru kita pakai SPB. Tapi kalau masih di Palembang hanya pakai SPOG saja,” terangnya.
Ia kembali menegaskan bahwa posisi perusahaannya sebatas menyewa dan mengoperasikan kapal, bukan sebagai pemilik kapal.
Persidangan tersebut merupakan bagian dari pembuktian perkara dugaan pungutan liar pengurusan izin berlayar kapal yang didakwakan kepada Yudi Kurniawan. Dalam perkara ini, JPU menduga terdakwa menerima uang lebih dari Rp 2,3 miliar dari 23 perusahaan agen kapal selama periode Mei hingga Desember 2025.
Berdasarkan surat dakwaan, selama periode tersebut tercatat sebanyak 2.775 penerbitan SPB dan 12.934 penerbitan SPOG di wilayah kerja yang bersangkutan.
Dari total uang yang didakwakan, sekitar Rp 1,7 miliar disebut diterima langsung oleh Yudi Kurniawan. Kemudian, Rp 167 juta berkaitan dengan penerbitan SPB yang diterima melalui Agus Darmawan, sedangkan Rp 417 juta lainnya berasal dari pembayaran terkait SPOG melalui saksi yang sama.
JPU menguraikan, penerimaan uang tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening bank atas nama Sigit Tri Cahyo yang disebut dikuasai terdakwa serta penyerahan secara tunai di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Boom Baru Palembang dan kantor KSOP.
Dalam dakwaan juga disebutkan adanya pembagian uang kepada sejumlah pihak. Sebanyak Rp 70 juta disebut diserahkan kepada Agus Darmawan, Rp 42 juta kepada Wahyudi, serta masing-masing Rp 56 juta kepada Erwinsyah dan Hendri.
Sementara sekitar Rp 2,1 miliar lebih diduga digunakan untuk kepentingan terdakwa, termasuk pembelian satu unit sepeda motor Harley-Davidson Road Glide berwarna biru Candy, tujuh keping logam mulia dengan berat keseluruhan 274,9 gram, serta kebutuhan operasional dan sehari-hari.
Atas perbuatannya, Yudi Kurniawan didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
JPU juga menyusun dakwaan alternatif terkait dugaan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajibannya, yakni Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Setelah mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menutup persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi lainnya.














