Dicecar soal Uang Rp75 Juta, Saksi Tim Sukses Budi Hairu Berulang Kali Mengaku Lupa di Persidangan

  • Bagikan

SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Persidangan perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, mengungkap sejumlah fakta yang menjadi perhatian majelis hakim. Salah satunya terkait aliran uang sebesar Rp75 juta kepada seorang saksi yang mengaku sebagai tim sukses anggota dewan bernama Budi Hairu.

Di hadapan majelis hakim, saksi Heru mengakui menerima uang dari terdakwa Yusrizal. Namun, ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri PALI menggali lebih jauh mengenai asal-usul dan peruntukan uang tersebut, keterangannya justru berubah-ubah.

Bahkan, saat dikonfrontasi dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Heru berulang kali mengaku lupa.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan enam paket proyek konstruksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) serta Dinas Pendidikan Kabupaten PALI. Penyimpangan tersebut antara lain berupa ketidaksesuaian volume pekerjaan hingga hasil uji beton yang diduga tidak memenuhi standar.

Dalam perkara tersebut, lima orang duduk sebagai terdakwa, yakni Sephy Hendika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkimtan PALI, Ardi Ferdian yang merupakan ASN pada Dinas Perkim PALI, Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan PALI, serta dua pihak swasta, Subela dan Yusrizal.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pitriadi SH MH itu menghadirkan enam orang saksi, di antaranya Budi dan Heru.

Dalam keterangannya, Heru mengaku memperoleh pekerjaan proyek melalui seseorang bernama Hairu. Ia juga mengakui dirinya merupakan bagian dari tim sukses anggota dewan tersebut.

Pengakuan itu kemudian menjadi perhatian JPU yang mulai mendalami bagaimana proses Heru mendapatkan pekerjaan hingga keterlibatan Yusrizal dalam pelaksanaan proyek.

“Awalnya saya dikasih tahu oleh Pak Yusrizal. Saat itu saya bilang kepada beliau, kalau ada pekerjaan saya mau kerja. Terus dijawab oleh Yusrizal, saya cek dulu,” terang Heru di hadapan persidangan.

Baca Juga :   Danrem 041/Gamas Gelar Silaturahmi Dengan Pemda Bengkulu

JPU kemudian mempertanyakan bagaimana kelanjutan pekerjaan tersebut, termasuk apakah Yusrizal meminta izin atau membuat kesepakatan dengan Heru sebelum mengambil alih pengerjaannya.

“Pada akhirnya Yusrizal yang mengerjakan. Apakah Pak Yusrizal izin sama saksi, atau seperti apa?” tanya JPU.

Heru menjelaskan, Yusrizal sempat memberitahukan bahwa pekerjaan tersebut akan dikerjakannya sendiri. Namun, ia mengaku tidak pernah membuat kesepakatan terkait proyek tersebut.

“Pak Yusrizal sempat bilang sama saya bahwa beliau yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Tidak ada kesepakatan terkait pekerjaan tersebut antara saya dan Yusrizal,” jawabnya.

JPU selanjutnya menggali apakah Heru mengetahui komunikasi langsung Yusrizal dengan pihak dinas.

“Sama sekali saya tidak tahu,” jawab Heru.

Namun, suasana persidangan berubah ketika JPU mempertanyakan apakah Heru pernah menerima uang dari Yusrizal.

“Ada saya dikasih uang oleh Yusrizal. Seingat saya ada Rp40 juta dan Rp35 juta, jadi totalnya Rp75 juta,” ungkap Heru.

Ketika ditanya mengenai tujuan pemberian uang tersebut, Heru justru menyebutnya sebagai pembayaran utang.

“Itu uang apa saksi, bisa jelaskan?” tanya JPU.

“Itu biasalah, uang bayar utang sama saya,” jawab Heru.

Jawaban tersebut membuat majelis hakim meminta JPU membuka kembali BAP Heru. Sebab, keterangan yang disampaikan di persidangan dinilai berbeda dengan keterangannya ketika menjalani pemeriksaan di tahap penyidikan.

“Kalau memang tidak ada, kenapa saudara waktu itu menerangkan seperti itu di penyidikan?” tanya hakim.

Majelis hakim kemudian mengingatkan Heru agar memberikan keterangan secara jujur dan tidak mengabaikan sumpah yang telah diucapkan sebelum memberikan kesaksian.

“Saksi tadi menjawab, kalau tidak salah seperti itu. Di sini saksi sudah disumpah, saudara jangan berbohong. Karena memberikan keterangan palsu dalam persidangan ada konsekuensi hukumnya. Tadi sudah saya jelaskan, banyak sudah yang seperti saudara ini akhirnya kena juga dengan memberikan keterangan tidak benar di persidangan,” tegas hakim.

Baca Juga :   Warga Jateng Jadi Korban Pembunuhan di Desa Hajran, Batanghari

Hakim kembali mengonfirmasi perbedaan keterangan tersebut. Dalam pemeriksaan penyidikan, Heru disebut menerangkan bahwa uang Rp75 juta yang diterimanya berkaitan dengan pekerjaan proyek yang dikerjakan Yusrizal.

Namun, ketika dikonfrontasi dengan keterangannya tersebut, Heru justru mengaku tidak ingat.

“Mengapa saksi mengatakan mendapatkan uang sebesar Rp75 juta tersebut dari hasil pekerjaan itu?” tanya hakim.

“Saya lupa, Yang Mulia,” jawab Heru.

Hakim menegaskan bahwa keterangan saksi dalam BAP dan persidangan harus jelas serta konsisten. Namun, Heru tetap bersikukuh tidak mengingat asal-usul uang tersebut.

“Saya lupa, karena sudah terbiasa meminjam uang sama Pak Yusrizal,” katanya.

Pemeriksaan kemudian berlanjut pada pertanyaan mengenai keuntungan yang diperoleh Heru dari pekerjaan proyek pemerintah.

Hakim juga menggali apakah Heru pernah mengerjakan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI dan mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut.

Saat kembali didalami JPU mengenai keterkaitannya dengan proyek, Heru akhirnya mengungkapkan alasan dirinya bisa mendapatkan pekerjaan tersebut.

“Diberi, karena saya tim sukses Pak Budi Hairu,” ungkapnya.

Usai mendengarkan seluruh keterangan saksi, majelis hakim mengetuk palu dan menunda persidangan untuk dilanjutkan pada pekan berikutnya.

Enam Paket Proyek dan Kerugian Negara

Dalam surat dakwaan, JPU menguraikan bahwa terdakwa Subela diduga bertindak seolah-olah sebagai Direktur CV Nengkoda Jaya. Bahkan, Subela disebut memalsukan tanda tangan direktur perusahaan tersebut untuk melaksanakan enam paket proyek konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten PALI.

Enam paket pekerjaan itu terdiri dari lima proyek pembangunan drainase pada Dinas Perkimtan Kabupaten PALI dan satu paket rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal.

Dalam pelaksanaannya, Subela didakwa bekerja sama dengan Sephy Hendika selaku PPK Dinas Perkimtan untuk lima proyek drainase. Sementara proyek rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal disebut melibatkan kerja sama dengan Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan PALI.

Baca Juga :   Pembayaran Gaji ke-13 ASN Menunggu Transfer DBH dari Pemerintah Pusat

JPU juga menguraikan adanya dugaan pemberian imbalan atau fee kepada kedua terdakwa yang menjabat sebagai PPK pada dinas berbeda.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten PALI, pelaksanaan enam paket proyek yang dinilai tidak sesuai kontrak tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp576 juta.

Selain itu, terdapat empat proyek lainnya dengan kerugian keuangan negara sekitar Rp332 juta. Dengan demikian, total kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tersebut mencapai lebih dari Rp900 juta.

Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Fakta mengenai pengakuan penerimaan uang Rp75 juta, perbedaan keterangan saksi dalam BAP dan persidangan, hingga pengakuan Heru sebagai tim sukses anggota dewan menjadi bagian yang patut didalami lebih lanjut dalam proses persidangan berikutnya.

Penulis: IND
Editor: ROP
  • Bagikan