SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mempertegas posisinya sebagai penopang utama ketahanan pangan di Sumatera dengan menyiapkan langkah antisipatif menghadapi cuaca ekstrem dan lonjakan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Dr. Drs. H. Edward Candra, saat mengikuti Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera 2026 di Hotel Arista Palembang, Rabu (11/2/2026). Forum ini menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan produksi pangan tetap stabil di tengah tantangan iklim global.
Dalam paparannya, Edward mengungkapkan kinerja impresif sektor pertanian Sumsel sepanjang 2025. Produksi padi tercatat mencapai 3.586.332 ton atau meningkat 23,69 persen secara year on year (yoy). Capaian tersebut menempatkan Sumsel sebagai produsen beras terbesar di Sumatera dan peringkat ketiga nasional dalam peningkatan produksi padi.
“Peningkatan ini menegaskan bahwa Sumsel bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga siap menopang daerah lain di Sumatera, terutama saat terjadi gangguan pasokan akibat bencana,” ujarnya.
Memasuki 2026, Pemprov Sumsel menargetkan perluasan areal tanam melalui program cetak sawah sebagai pengungkit produksi. Selain itu, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus didorong guna memastikan distribusi beras antarprovinsi berjalan efektif dan menjaga keseimbangan pasokan.
Di sisi pengendalian harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel telah menyiapkan strategi jelang Idulfitri dengan menggencarkan pasar murah. Komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai, bawang, telur, serta daging ayam. Upaya ini melibatkan BUMD pangan, Perum Bulog, hingga jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) agar intervensi harga tepat sasaran.
Tak hanya itu, sinkronisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) juga menjadi fokus. Pemprov berencana mendorong dapur MBG berbasis pesantren, sekaligus memperkuat kemandirian pangan melalui dukungan permodalan BUMN dan BUMD.
“Kami ingin peningkatan permintaan dari program MBG tidak menekan pasar. Karena itu, pesantren didorong mampu memproduksi kebutuhan bahan baku seperti telur secara mandiri,” jelas Edward.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat fondasi kedaulatan pangan Sumsel. Rakor TPIP-TPID Wilayah Sumatera ini pun menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan konkret menghadapi dinamika cuaca dan tekanan inflasi pangan di tahun 2026.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono, Deputi Kemenko Bidang Perekonomian Dr. Ferry Irawan, S.E., M.S.E., Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, serta Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia Arief Hartawan.
