SUMSELDAILY.CO.ID, JAKARTA – Lembaga riset Deep Intelligence Research (DIR) memperingatkan potensi perubahan serius dalam persepsi publik terhadap penanganan bencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, yang telah berlangsung lebih dari satu bulan. Dari semula krisis kemanusiaan, bencana tersebut dinilai berisiko berkembang menjadi krisis legitimasi pemerintah apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat.
Kesimpulan itu disampaikan DIR berdasarkan hasil media monitoring selama periode 25 November–24 Desember 2025, yang mencakup lebih dari 11 ribu media online, 200 media cetak, dan 93 media elektronik, dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan.
Direktur Komunikasi DIR, Neni Nur Hayati, mengatakan bahwa meski mayoritas pemberitaan media arus utama masih bernada positif, terdapat sinyal peringatan yang tidak bisa diabaikan.
“Sebanyak 69 persen pemberitaan masih bernada positif, didominasi narasi penanganan dan manajemen krisis. Namun terdapat 28 persen sentimen negatif yang dipicu isu keterlambatan bantuan dan dampak pascabencana, ini menjadi alarm serius,” ujar Neni dalam rilis kajian, Kamis (25/12/2025).
DIR mencatat puncak pemberitaan terjadi pada 1 Desember 2025, bertepatan dengan fase awal darurat banjir bandang, yang didominasi sentimen negatif. Setelah 5 Desember, sentimen positif mulai meningkat seiring publikasi distribusi bantuan. Namun, lonjakan sentimen negatif kembali muncul pada 19 Desember, dipicu laporan bantuan yang belum merata, terutama di wilayah terisolasi.
Secara keseluruhan, DIR mencatat 30.489 pemberitaan terkait topik “Banjir Sumatera dan Aceh”, yang tersebar di 16.233 media lokal, 14.207 media nasional, dan 49 media internasional. Media nasional seperti Kompas.com, Tempo.co, dan Detik.com tercatat sebagai media dengan intensitas pemberitaan tertinggi.
Di media sosial, isu bencana ini juga memicu resonansi luas. DIR mencatat lebih dari 55.600 unggahan dari sekitar 28.100 akun, dengan total interaksi mencapai lebih dari dua juta percakapan.
“Interaksi tertinggi terjadi di TikTok dan Instagram. TikTok mencatat 939.289 interaksi, sementara Instagram mencapai 909.837 interaksi. Ini menunjukkan isu bencana sangat viral dan emosional di dua platform tersebut,” jelas Neni.
Kajian DIR mengidentifikasi tiga klaster utama percakapan publik. Klaster pertama adalah kemanusiaan, yang membahas kondisi korban dan kronologi bencana. Klaster kedua berupa gugatan sistemik, dengan tudingan eksploitasi hutan dan tambang sebagai penyebab banjir, yang diperkuat temuan kayu gelondongan di lokasi terdampak. Klaster ketiga adalah eskalasi politik, berupa kritik langsung terhadap otoritas pemerintah yang dinilai lamban dan kurang empati.
DIR juga menyoroti munculnya narasi sensitif berupa kata kunci “Merdeka” di wilayah Aceh dan Nias, sebagai bentuk protes atas penanganan bencana.
“Ini menandakan bencana mulai dimanfaatkan sebagai alat tawar politik dan berpotensi mengancam stabilitas nasional jika tidak segera dikelola,” kata Neni.
Atas temuan tersebut, DIR merekomendasikan percepatan penetapan status bencana nasional, peningkatan kehadiran simbolis negara melalui kunjungan pejabat tinggi, serta transparansi penegakan hukum terhadap dugaan keterlibatan sektor ekstraktif. Pemerintah juga diminta aktif memitigasi narasi disintegratif di media sosial dan mengendalikan harga pangan di wilayah terdampak untuk mencegah krisis ekonomi mikro.
DIR menegaskan, tanpa langkah strategis dan komunikasi publik yang kuat, krisis kemanusiaan akibat bencana berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap negara.
