SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Herman Deru saat mengikuti rangkaian Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel di Gedung DPRD Sumsel, Rabu (30/9/2026). Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan pendapat akhir terhadap Raperda Perubahan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2026 sekaligus penjelasan terhadap Raperda APBD Sumsel Tahun Anggaran 2027.
Menurut Herman Deru, penyusunan APBD 2027 harus tetap berpedoman pada kemampuan keuangan daerah sekaligus diarahkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat.
“Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027 disusun untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan penganggaran berdasarkan arah kebijakan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027,” kata Herman Deru.
Ia menjelaskan, arah kebijakan pembangunan Sumsel pada 2027 mengusung tema “Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan.”
Karena itu, kata Herman Deru, pengelolaan APBD tidak cukup hanya mengejar terserapnya anggaran. Setiap program yang dijalankan harus memiliki manfaat yang jelas dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Saya minta kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar mengelola APBD Tahun Anggaran 2027 dengan lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel,” tegasnya.
Herman Deru juga mengingatkan agar setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah benar-benar diarahkan pada program dan kegiatan yang produktif.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus digunakan untuk program dan kegiatan yang benar-benar produktif, serta mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia mengatakan, komposisi belanja daerah Sumsel hingga saat ini masih diarahkan pada pemenuhan belanja wajib pelayanan dasar, terutama sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Menurutnya, ketiga sektor tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Penyusunan Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2027 telah disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah,” jelas Herman Deru.
Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan target pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah tetap dapat berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan.
Perubahan APBD 2026 Disepakati
Sebelum menyampaikan penjelasan Raperda APBD 2027, Herman Deru terlebih dahulu mengikuti Rapat Paripurna XLII DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda pengambilan keputusan dan pendapat akhir terhadap Raperda Perubahan APBD Sumsel Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel Ade Pamanja, S.H., menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penelitian Banggar terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.
Setelah laporan disampaikan, anggota DPRD Sumsel yang hadir dan memenuhi kuorum menyatakan persetujuan terhadap hasil pembahasan dan penelitian Banggar.
Herman Deru menyambut baik persetujuan tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumsel yang telah terlibat dalam pembahasan bersama organisasi perangkat daerah.
“Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan,” katanya.
Ia mengapresiasi Badan Musyawarah, Badan Anggaran, serta komisi-komisi DPRD Sumsel yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membahas perubahan APBD bersama mitra OPD.
“Telah melaksanakan pembahasan dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Herman Deru.
Berdasarkan hasil pembahasan, Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Sumsel 2026 ditetapkan sebesar Rp9,324 triliun, turun sekitar Rp314,57 miliar dibandingkan APBD induk 2026 sebesar Rp9,639 triliun.
Sementara itu, Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp9,534 triliun, turun sekitar Rp213,16 miliar dari APBD induk yang mencapai Rp9,747 triliun.
Dengan komposisi tersebut, defisit APBD Perubahan 2026 tercatat sebesar Rp209,90 miliar, meningkat sekitar Rp101,41 miliar dibandingkan defisit pada APBD induk 2026 sebesar Rp108,49 miliar.
Untuk menutup defisit tersebut, Penerimaan Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp209,90 miliar, atau meningkat sekitar Rp101,41 miliar dibandingkan APBD induk 2026.
Herman Deru mengatakan, persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 menjadi tahapan penting sebelum regulasi tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Penandatanganan Keputusan Bersama Pimpinan DPRD dan Gubernur Sumatera Selatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 merupakan tahapan akhir dari serangkaian proses penyusunan perubahan APBD,” jelasnya.
Selanjutnya, Raperda tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Herman Deru berharap seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD 2026 dapat dilaksanakan secara optimal.
“Dengan keyakinan dan niat yang tulus, ikhlas, serta tekad yang kuat, Insya Allah program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna,” tutupnya.
Rangkaian rapat paripurna tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, S.E., M.M., jajaran pimpinan DPRD Sumsel, serta Sekretaris Daerah Sumsel Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H.
