Melalui Aksi Simpatik Jilid II, Koalisi Pers Sumsel menyampaikan pesan tegas kepada kepolisian. Mereka memberikan waktu satu minggu kepada Polda Sumsel untuk menunjukkan perkembangan nyata dalam pengusutan perkara tersebut.
Jika tidak ada kemajuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, persoalan ini dipastikan akan dibawa ke tingkat nasional.
Aksi solidaritas tersebut diikuti ratusan wartawan dari berbagai perusahaan media, baik online, cetak maupun televisi. Mereka berkumpul di depan Mapolda Sumsel sebagai bentuk dukungan terhadap dua rekan seprofesi yang menjadi korban kekerasan ketika menjalankan tugas jurnalistik.
Koordinator Aksi, Ardy Fitriansyah atau Anang, yang juga merupakan pimpinan media online nasional MATTANEWS.CO, memimpin jalannya aksi. Ia didampingi pimpinan redaksi Tribun Sumsel dan PalTV.
Dalam orasinya, Ardy menegaskan bahwa kepolisian tidak boleh hanya berhenti pada penanganan pelaku di lapangan. Seluruh pihak yang terlibat, termasuk dugaan aktor intelektual, harus diungkap melalui proses hukum yang transparan.
“Kami mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus pengeroyokan terhadap dua wartawan. Jangan sampai persoalan ini berhenti hanya pada pelaku di lapangan. Semua pihak yang terlibat, termasuk dugaan aktor intelektualnya, harus diungkap,” ujar Ardy Fitriansyah.
Dua wartawan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Rahmat Kurniawan dari Tribun Sumsel dan Mulyadi dari PalTV. Keduanya mengalami dugaan pengeroyokan saat menjalankan tugas jurnalistik di depan Mapolda Sumsel, Selasa (13/10/2026).
Bagi Koalisi Pers Sumsel, perkara ini tidak boleh dipandang sebagai tindak kekerasan biasa. Sebab, ketika jurnalis mengalami kekerasan saat menjalankan tugas, kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi turut dipertaruhkan.
Terlebih, sebelumnya Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana telah menemui pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis dalam Aksi Solidaritas Pers Jilid I, Kamis (15/10/2026).
Dalam pertemuan itu, Kapolda menyampaikan komitmen untuk melakukan investigasi menyeluruh, menindak para pelaku, mengevaluasi seluruh rangkaian peristiwa bentrokan, serta memastikan kejadian serupa tidak kembali terulang.
Namun, Koalisi Pers Sumsel kini meminta komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan hasil yang dapat diketahui publik.
“Pernyataan tersebut merupakan komitmen terbuka yang harus dibuktikan melalui langkah konkret,” demikian penegasan dalam pernyataan sikap Koalisi Pers Sumsel.
Ada empat tuntutan yang disampaikan dalam Aksi Simpatik Jilid II.
Pertama, mendesak pengusutan tuntas dugaan pengeroyokan terhadap Rahmat Kurniawan dan Mulyadi. Polisi diminta mengungkap seluruh pihak yang terlibat, memproses para pelaku, serta menelusuri dugaan keterlibatan aktor intelektual.
Kedua, menagih komitmen Kapolda Sumsel mengenai investigasi menyeluruh. Koalisi meminta perkembangan dan hasil investigasi dibuka secara transparan.
Ketiga, mendesak penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan yang terbukti menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Keempat, memberikan tenggat waktu satu minggu kepada Polda Sumsel untuk menunjukkan perkembangan penanganan perkara.
Apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons dan perkembangan yang jelas, Koalisi Pers Sumsel akan membawa persoalan ini ke Mabes Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Komisi III DPR RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, serta Ombudsman Republik Indonesia.
Koalisi Pers Sumsel menegaskan bahwa hubungan kemitraan antara pers dan kepolisian harus dibangun berdasarkan saling menghormati, transparansi, serta kepatuhan terhadap hukum.
Kemitraan tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi kritik ataupun menghambat fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers.
Pada akhirnya, tuntutan ratusan wartawan yang berdiri di depan Mapolda Sumsel bukan hanya tentang nasib dua jurnalis. Mereka sedang memperjuangkan kepastian bahwa siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap wartawan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
