SUMSELDAILY.CO.ID, ANTALYA – Transisi energi Indonesia tidak lagi sebatas target di atas kertas. Di tengah forum perubahan iklim dunia, Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Indonesia membawa sejumlah program konkret, mulai dari pengembangan energi baru terbarukan hingga penguatan pembiayaan untuk mempercepat transformasi sektor ketenagalistrikan.
Salah satu langkah yang menjadi sorotan adalah keberhasilan PT PLN (Persero) bersama Indonesia mengamankan pendanaan sebesar USD 2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional. Dana tersebut diproyeksikan mendukung percepatan transisi energi nasional dalam sepuluh tahun mendatang.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, mengatakan COP31 menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa transformasi energi bukan sekadar komitmen jangka panjang, melainkan agenda yang telah berjalan dan terus diimplementasikan.
“Di COP31 ini, Indonesia, khususnya PLN, ingin menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar komitmen atau janji jangka panjang. Saat ini, secara nyata kita telah dan sedang melaksanakan agenda tersebut. Pada saat yang sama, kami tetap memastikan listrik tersedia secara merata di seluruh Tanah Air, dengan pasokan yang cukup, andal, dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Suroso.
Salah satu instrumen utama percepatan tersebut adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Melalui rencana itu, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) dalam sepuluh tahun ke depan.
Dari total kapasitas tambahan tersebut, sekitar 76 persen atau setara 53 GW akan bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi.
Komposisi tersebut memperlihatkan arah perubahan sektor ketenagalistrikan nasional. Pengembangan energi bersih ditempatkan sebagai bagian penting dalam memenuhi kebutuhan listrik sekaligus menekan emisi karbon menuju target net zero emissions.
“Artinya, Indonesia tidak hanya menyusun rencana, tetapi sudah memulai dan sedang melaksanakan transformasi energi dalam skala besar. RUPTL ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memastikan kebutuhan listrik nasional dapat terpenuhi,” jelas Suroso.
Selain pengembangan pembangkit melalui RUPTL, pemerintah juga mendorong program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperbesar pemanfaatan energi terbarukan, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Optimalisasi sumber energi domestik diharapkan dapat mengurangi ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor.
“Program PLTS 100 GWp merupakan inisiatif luar biasa untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Harapannya, pemanfaatan sumber energi domestik dapat semakin optimal sehingga ketergantungan sektor ketenagalistrikan terhadap sejumlah komponen energi primer impor dapat dikurangi. Dengan demikian, kedaulatan energi atau energy sovereignty dapat semakin kita wujudkan,” tambah Suroso.
Namun, ambisi transisi energi dalam skala besar membutuhkan dukungan investasi dan pembiayaan yang tidak sedikit. Karena itu, capaian pendanaan USD 2,9 miliar yang diumumkan dalam momentum COP31 menjadi salah satu perkembangan penting bagi agenda transformasi ketenagalistrikan Indonesia.
“Untuk menjalankan transisi energi di sektor ketenagalistrikan selama sepuluh tahun ke depan, kita membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Di COP31 ini, kami membawa kabar baik bahwa PLN bersama Indonesia telah mengamankan pendanaan mencapai USD 2,9 miliar dari berbagai lembaga pembiayaan internasional. Ini menunjukkan bahwa agenda transisi energi yang sedang berjalan di Indonesia mendapatkan dukungan konkret dari berbagai mitra global,” pungkas Suroso.
Dukungan internasional tersebut sejalan dengan pesan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, saat membuka Paviliun Indonesia di COP31, Senin (9/11/2026).
Hashim menegaskan, Indonesia datang ke forum iklim dunia dengan membawa berbagai solusi yang telah dan sedang dijalankan. Melalui tema “Indonesia: House of Climate Solutions”, pemerintah ingin menunjukkan bahwa komitmen menghadapi perubahan iklim harus diterjemahkan menjadi tindakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Indonesia hadir di COP31 dengan membawa pesan yang jelas, Indonesia Menghadirkan Solusi Iklim Berskala Besar. Tema paviliun kita, ‘Indonesia: House of Climate Solutions’, mencerminkan tekad kita untuk mengubah ambisi iklim menjadi aksi nyata yang bermakna. Langkah kita dipandu oleh tiga prioritas yang saling terhubung, memperkuat ketahanan iklim, memajukan aksi kolaboratif, serta menempuh jalur strategis menuju net zero emissions,” ungkap Hashim.
Ia juga menekankan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan lintas negara yang tidak mungkin diselesaikan oleh satu negara saja. Karena itu, kerja sama internasional menjadi kebutuhan untuk mempercepat berbagai langkah penanganannya.
“Kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia tidak sekadar berbicara tentang berbagai kemungkinan; kami bekerja nyata untuk mewujudkannya, membuktikan kata-kata lewat tindakan, walking the talk. Perubahan iklim tidak mengenal batas wilayah, begitu pula tekad kita untuk mengatasinya. Tidak ada satu negara pun yang dapat menghadapi tantangan ini sendirian,” ujar Hashim.
Pesan serupa disampaikan Presiden COP31, Murat Kurum, dalam pembukaan konferensi. Ia mengingatkan bahwa kebijakan iklim harus menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan, termasuk sektor energi, pangan, dan perkotaan.
Menurut Kurum, dunia tidak lagi cukup hanya mengandalkan pernyataan komitmen. Diperlukan tindakan konkret agar kebijakan penanganan perubahan iklim memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat.
Partisipasi Indonesia dalam COP31 sekaligus menjadi kesempatan memperluas kemitraan dengan berbagai negara, dunia usaha, dan lembaga keuangan internasional. Kolaborasi tersebut diharapkan mempercepat investasi energi bersih, memperkuat ketahanan energi, serta menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Di tengah kebutuhan listrik yang terus berkembang, tantangan Indonesia bukan hanya menambah kapasitas pembangkit energi bersih. Ketersediaan listrik yang andal, terjangkau, dan merata juga harus tetap terjaga sepanjang proses transisi berlangsung.
