Soroti Kejanggalan Penetapan Tersangka, Kuasa Hukum Fenti Adukan Penyidik Polrestabes Palembang ke Propam

  • Bagikan

SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Proses penetapan seorang perempuan bernama Fenti sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan menuai keberatan dari pihak kuasa hukumnya. M Sanusi menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut, bahkan menduga adanya rekayasa dalam proses penyidikan.

Atas dasar itu, Sanusi mengaku telah mengadukan enam personel kepolisian yang menangani perkara tersebut, termasuk Kapolrestabes Palembang, melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri yang kemudian dilimpahkan ke Propam Polda Sumatera Selatan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Senin (16/11/2026), Sanusi membeberkan sejumlah hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum terhadap kliennya.

Salah satu yang dipersoalkan adalah penggunaan akta perjanjian antara Fenti dan seorang perempuan berinisial L. Sanusi menyebut, akta yang dijadikan barang bukti tersebut sebenarnya telah dibatalkan dan digantikan dengan akta baru.

Kondisi itu dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penggunaan dokumen tersebut dalam perkara pidana yang sedang berjalan.

“Akta itu sudah dibatalkan dengan akta yang baru. Maka, secara hukum akta pertama seharusnya sudah tidak berlaku. Tetapi, justru akta pertama itu dijadikan barang bukti,” ujar Sanusi.

Tidak hanya persoalan akta, pihaknya juga mempertanyakan keberadaan kuitansi dan cek giro senilai Rp2 miliar yang dikaitkan dengan perkara tersebut.

Sanusi menegaskan, kliennya tidak pernah menerbitkan ataupun menggunakan cek giro sebagaimana yang dipersoalkan. Ia juga mempertanyakan tidak adanya konfirmasi dari pihak bank kepada Fenti terkait dokumen tersebut.

“Klien kami tidak pernah mengeluarkan cek giro itu. Kami bisa membuktikan bahwa cek tersebut memang ada, tetapi tidak pernah digunakan oleh klien kami,” katanya.

Menurut Sanusi, seluruh fakta tersebut semestinya diperiksa secara menyeluruh sebelum penyidik menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Ia bahkan menilai penetapan tersangka terhadap kliennya terkesan dipaksakan dan berpotensi menjadi bentuk kriminalisasi.

“Atas penetapan sebagai tersangka terhadap klien kami, kami telah melaporkan enam oknum polisi tersebut ke Propam Polda Sumsel, termasuk Kapolrestabes Palembang. Kami menduga perkara ini dipaksakan dan merupakan bentuk kriminalisasi terhadap klien kami,” tegasnya.

Di sisi lain, Sanusi membantah tuduhan bahwa Fenti menawarkan pekerjaan maupun bisnis fiktif untuk mendapatkan keuntungan dari pihak L.

Ia menjelaskan, hubungan kedua pihak berkaitan dengan kerja sama distribusi semen yang memiliki dasar perjanjian serta dokumen penunjukan wilayah. Kegiatan usaha tersebut mencakup tiga daerah, yakni Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Sanusi menyebut kegiatan bisnis tersebut bukan sekadar kesepakatan di atas kertas. Menurutnya, aktivitas distribusi semen masih berlangsung sehingga tuduhan bahwa usaha itu fiktif perlu diuji berdasarkan fakta.

“Bisnis ini benar-benar ada, bukan fiktif. Bahkan, kegiatan usaha masih berjalan. Ada tiga wilayah yang menjadi bagian dari kegiatan distribusi semen tersebut,” ungkapnya.

Ia menambahkan, persoalan bermula ketika pihak L disebut menghentikan kerja sama. Padahal, menurut Sanusi, kliennya telah mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya untuk mempersiapkan kebutuhan operasional usaha.

Atas rangkaian peristiwa tersebut, pihak kuasa hukum berpendapat bahwa hubungan antara Fenti dan L perlu terlebih dahulu dilihat dari aspek perjanjian bisnis. Sebab, tidak setiap persoalan kerja sama maupun kewajiban pembayaran secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

“Konteksnya harus jelas, apakah ini persoalan pidana atau perdata. Utang-piutang dan hubungan kerja sama merupakan ranah perdata, kecuali memang ditemukan unsur niat jahat yang dapat dibuktikan,” jelasnya.

Sanusi juga menyatakan akan menguji keabsahan penetapan tersangka melalui gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Palembang. Langkah tersebut ditempuh untuk mempersoalkan proses hukum yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan.

Lebih jauh, ia mengungkapkan dugaan adanya kepentingan lain di balik pelaporan terhadap kliennya. Sanusi menduga terdapat upaya untuk menguasai perusahaan milik Fenti. Namun, dugaan tersebut masih merupakan pernyataan pihak kuasa hukum yang perlu dibuktikan melalui proses hukum.

Sanusi berharap laporan yang disampaikan melalui Propam dapat ditindaklanjuti secara objektif. Ia juga meminta pimpinan Polri memberikan perhatian terhadap pengaduan tersebut agar tidak ada hak masyarakat yang terabaikan dalam proses penegakan hukum.

“Kami berharap Kapolri mendengar dan menyimak keluhan kami. Sebagai masyarakat dan advokat, kami melihat dugaan kriminalisasi masih terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Karena itu, tegakkan keadilan dalam setiap perkara,” tutupnya.

Sementara itu, Fenti turut membantah tuduhan penipuan dan penggelapan yang dialamatkan kepadanya. Ia menyatakan perjanjian kerja sama dibuat oleh pihak L melalui notaris yang ditunjuk oleh pihak tersebut.

Begitu pula dengan cek giro yang dipersoalkan. Fenti mengklaim dokumen tersebut diminta oleh L dan bukan berasal dari inisiatif dirinya.

“Saya tidak pernah ada niat untuk menipu ataupun menggelapkan. Perjanjian itu saudara L sendiri yang membuat, notarisnya juga dari pihak saudara L. Begitu juga giro atau cek, saudara L sendiri yang meminta. Tidak ada inisiatif dari saya sama sekali,” ujar Fenti.

Penulis: IND
Editor: ROP
  • Bagikan
Exit mobile version