SUMSELDAILY.CO.ID – “SDGs itu apa, Pak?”
Pertanyaan itu terdengar lirih di sebuah balai warga seusai rapat pembagian bantuan sosial. Tidak ada nada protes, apalagi sinisme. Hanya kebingungan yang jujur. Dari sekitar dua puluh orang yang duduk bersila di ruangan itu, tak satu pun berani menjawab dengan yakin.
Padahal yang dibahas sore itu persis inti dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: kemiskinan, pendidikan anak, akses air bersih, dan layanan kesehatan. Ironisnya, istilah SDGs—kompas pembangunan Indonesia hingga 2030 tak pernah benar-benar singgah dalam percakapan mereka.
Di situlah masalahnya bermula: pembangunan berjalan, tetapi tak pernah diperkenalkan kepada mereka yang menjalaninya.
Pembangunan yang Terlalu Sering Bicara ke Atas
Hampir satu dekade Indonesia mengadopsi SDGs sebagai kerangka pembangunan nasional. Dokumen perencanaan disusun rapi, indikator dirinci, target ditetapkan. SDGs masuk ke RPJMN, rencana daerah, hingga laporan internasional.
Namun di tingkat paling dasar, banyak warga bahkan tidak tahu bahwa hidup mereka sedang diarahkan oleh sebuah agenda bernama SDGs.
Berbagai survei dan kajian kebijakan menunjukkan bahwa literasi publik terhadap SDGs masih terbatas. Istilahnya dikenal di ruang rapat dan seminar, tetapi jarang hadir di dapur, kantor desa, atau ruang kelas. Akibatnya, SDGs kerap dipersepsikan sebagai urusan elit jauh, abstrak, dan bukan milik orang kebanyakan.
Ketika pemahaman tak sampai, partisipasi pun sulit diharapkan.
SDG Academy Indonesia: Menerjemahkan yang Terlalu Rumit
Kesadaran inilah yang melatarbelakangi kehadiran SDG Academy Indonesia, sebuah inisiatif pembelajaran yang dikembangkan di bawah kepemimpinan Kementerian PPN/Bappenas. Akademi ini tidak lahir untuk menambah jargon, tetapi justru untuk membongkar bahasa teknokratis SDGs menjadi sesuatu yang bisa dipahami dan dipraktikkan.
Pendekatan SDG Academy berbeda dari sosialisasi satu arah. Pembelajaran dimulai bukan dari 17 tujuan, melainkan dari masalah sehari-hari peserta: sampah rumah tangga, stunting, pendidikan yang terputus, ketimpangan desa-kota. Dari sana, SDGs diperkenalkan sebagai alat membaca realitas, bukan hafalan konsep.
Bagi aparatur desa, SDGs menjadi cara melihat siapa yang tertinggal.
Bagi pendidik, SDGs masuk ke metode mengajar.
Bagi jurnalis, SDGs menjadi lensa bertanya, bukan sekadar label.
Perubahan ini mungkin tidak spektakuler, tetapi pelan dan mengakar.
“Oh, Jadi Selama Ini Kami Sedang Menjalankan SDGs”
Seorang peserta pelatihan SDG Academy pernah mengaku, ia baru memahami SDGs setelah menyadari bahwa program sanitasi yang ia kelola selama bertahun-tahun ternyata berkaitan langsung dengan tujuan kesehatan dan lingkungan.
“Selama ini saya kira SDGs itu urusan pusat,” katanya. “Ternyata yang kami kerjakan setiap hari itu bagian dari SDGs.”
Kalimat itu sederhana, tetapi penting. Ia menandai satu titik balik: SDGs mulai terasa ketika orang menyadari keterkaitannya dengan hidup dan pekerjaannya sendiri.
Inilah yang coba dibangun SDG Academy Indonesia bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi proses penyadaran.
Tantangan Terbesar: Komunikasi yang Terputus
Namun upaya ini belum cukup. Tantangan terbesar percepatan SDGs di Indonesia bukan hanya soal pendanaan atau kebijakan, melainkan komunikasi publik.
Selama SDGs terus disampaikan dengan bahasa laporan, publik akan terus bertanya: apa hubungannya dengan saya? Di titik inilah peran media menjadi krusial. Jurnalis bukan hanya penyampai informasi, tetapi penerjemah makna pembangunan.
Melalui kelas dan jejaring pembelajaran di SDG Academy Indonesia, sebagian jurnalis mulai menggunakan SDGs sebagai kerangka liputan. Isu banjir tak lagi berhenti pada genangan, tetapi ditarik ke tata kelola lingkungan. Isu kemiskinan tak hanya soal angka, tetapi tentang siapa yang tertinggal dan mengapa.
Pendekatan ini mengubah liputan dari peristiwa ke system dari berita harian ke keberlanjutan.
Pengetahuan sebagai Jembatan Sosial
Tema Knowledge Sharing & SDGs Communication menemukan relevansinya di sini. SDG Academy Indonesia berfungsi sebagai jembatan pengetahuan antara negara dan warga menghubungkan kebijakan dengan pengalaman hidup.
Ketika aparatur desa mampu menjelaskan tujuan program, ketika guru mengaitkan pelajaran dengan isu lingkungan, ketika media menulis SDGs tanpa jargon, pembangunan berkelanjutan berhenti menjadi konsep asing.
Ia menjadi cerita yang bisa dimengerti.
Menuju 2030: Risiko yang Sering Dilupakan
Tahun 2030 semakin dekat. Risiko terbesar Indonesia bukan hanya gagal mencapai sebagian target, tetapi mencapai target tanpa pernah dipahami oleh publiknya sendiri.
SDG Academy Indonesia mengingatkan kita pada satu hal mendasar: pembangunan berkelanjutan tidak bisa dipaksakan dari atas. Ia harus dipahami, dirasakan, dan dijalani dari bawah.
Kembali ke balai warga itu, seseorang akhirnya berkata, pelan, “Kalau begitu, SDGs itu sebenarnya soal hidup kita sehari-hari, ya?”
Pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana. Namun jika pertanyaan itu mulai muncul di banyak tempat di desa, di sekolah, di ruang redaksi maka percepatan SDGs bukan lagi sekadar target kebijakan.
Ia menjadi gerakan bersama.
Dan mungkin, justru dari pertanyaan paling polos itulah, pembangunan yang berkelanjutan benar-benar bisa dimulai.
