RAPBD Palembang 2027 Capai Rp4,84 Triliun, Ratu Dewa Prioritaskan Pelayanan Dasar Masyarakat

  • Bagikan

SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan proyeksi belanja mencapai Rp4,84 triliun, anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Hal itu disampaikan Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., saat menyampaikan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I DPRD Kota Palembang, Senin (16/11/2026).

Dalam penyampaiannya, Ratu Dewa menegaskan bahwa penyusunan APBD bukan sekadar menentukan besaran anggaran, melainkan menjadi instrumen penting untuk memastikan program pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

Menurutnya, setiap alokasi belanja daerah harus diarahkan pada program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar dan kesejahteraan warga.

“Anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan implementasi program dan kegiatan yang diprioritaskan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dasar guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Palembang,” ujar Ratu Dewa.

Ia menjelaskan, berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kota Palembang pada 2027 diproyeksikan sebesar Rp4.773.053.014.463 atau sekitar Rp4,77 triliun.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp4.841.503.018.554,10 atau sekitar Rp4,84 triliun.

“Besaran anggaran ini tentu harus dikelola secara terarah dan bertanggung jawab. Kami ingin program yang disusun pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.

Ratu Dewa juga menjelaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 telah mengacu pada kesepakatan bersama antara Pemkot Palembang dan DPRD Kota Palembang terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kesepakatan tersebut menjadi acuan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Baca Juga :   Gerak Cepat, Pemkot Palembang Cek Sejumlah Titik Potensi Genangan Air

“Kesepakatan KUA dan PPAS ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah. Karena itu, setiap OPD harus menyusun program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah disepakati bersama,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ratu Dewa turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Palembang atas terbangunnya kesepahaman dalam penetapan KUA dan PPAS.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah menyepakati bersama KUA dan PPAS Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting agar perencanaan anggaran dapat berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah,” ungkapnya.

Dari sisi pembiayaan, Pemkot Palembang merencanakan pembiayaan netto sebesar Rp68.450.004.091,10 atau sekitar Rp68,45 miliar.

Sumber pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.

Dengan skema tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan dalam rancangan APBD 2027 direncanakan nihil atau berimbang.

Lebih lanjut, Ratu Dewa menyebut penyampaian Raperda APBD beserta Nota Keuangan ini merupakan tahapan awal sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut bersama DPRD.

Selanjutnya, RAPBD 2027 akan dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan kesepakatan anggaran yang mampu menjawab tantangan pembangunan sekaligus mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kota Palembang.

“Kami berharap melalui pembahasan bersama DPRD, rancangan APBD ini dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Dengan demikian, program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal,” pungkasnya.

Penulis: Riki
Editor: Redaksi
  • Bagikan