SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan terus diperkuat. Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui tambahan armada dan peralatan untuk mempercepat penanganan karhutla, terutama di wilayah yang memiliki kawasan gambut luas.
Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru di Palembang, Senin (24/8/2025).
Dalam rapat itu, Herman Deru secara langsung memaparkan kondisi terkini karhutla Sumsel, termasuk luas lahan terdampak, penurunan hotspot, kebutuhan armada pemadaman hingga strategi menjaga lahan gambut tetap basah.
Herman Deru mengatakan, secara akumulatif luas areal yang terdampak karhutla di Sumatera Selatan mencapai sekitar 1.900 hektare. Namun, kondisi tersebut sudah mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya.
“1.900 hektare itu total, Bapak Presiden. Jadi, sudah jauh menurun hari ini,” kata Herman Deru.
Menurutnya, keberadaan asap yang masih terlihat di Palembang tidak seluruhnya menggambarkan kondisi titik api yang berada di wilayah perkotaan. Secara geografis, Palembang merupakan daerah cekungan sehingga asap dari wilayah lain dapat tertahan.
“Sisa asap yang ada di Palembang ini karena secara geografis Palembang merupakan wilayah cekungan. Asap memang sulit bergerak,” ujarnya.
Herman Deru menegaskan, pengendalian karhutla dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, perusahaan pemegang konsesi dan masyarakat.
“Semua unsur kita libatkan. Penanganan karhutla ini tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri,” katanya.
Ia juga menyebut jumlah titik panas atau hotspot di Sumsel telah menurun secara signifikan. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan karena hotspot belum sepenuhnya menghilang.
“Hotspot sekarang tinggal hitungan ratusan. Tetapi perlu dipahami, tidak semua hotspot merupakan fire spot. Kalau fire spot pasti hotspot,” jelas Herman Deru.
Di sisi pencegahan, Pemprov Sumsel terus menjalankan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 terkait larangan pembakaran lahan. Herman Deru menilai kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla juga semakin baik.
“Kita terus konsisten menjalankan instruksi terkait larangan pembakaran lahan. Kesadaran masyarakat juga semakin meningkat,” katanya.
Namun, Herman Deru mengakui karakteristik geografis Sumsel menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya keberadaan kawasan gambut yang mencapai sekitar 1,27 juta hektare.
“Luas lahan gambut kita sekitar 1,27 juta hektare. Sekitar 600 ribu hektare ada di Ogan Komering Ilir dan sekitar 600 ribu hektare di Musi Banyuasin. Sisanya tersebar di enam kabupaten dan kota lainnya,” ungkapnya.
Kondisi tersebut membuat strategi penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul. Menurut Herman Deru, pengelolaan air di kawasan gambut harus menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.
Salah satunya melalui pembangunan dan pemeliharaan kanal air gambut. Kanal tersebut berfungsi menjaga kelembapan lahan sekaligus menyediakan sumber air ketika dilakukan pemadaman.
“Kanal ini memiliki dua fungsi. Pertama menjaga kelembapan gambut, dan kedua menjadi sumber air untuk water bombing,” ujarnya.
Namun, ia menyebut kanal yang telah dibangun membutuhkan pemeliharaan secara berkala karena mengalami sedimentasi.
“Kami sangat terbantu dengan dukungan BNPB. Tetapi kanal ini juga perlu pemeliharaan karena terjadi sedimentasi agar tetap berfungsi optimal,” kata Herman Deru.
Di sisi lain, Pemprov Sumsel juga meminta perusahaan pemegang konsesi ikut bertanggung jawab dalam mencegah dan menangani karhutla di wilayah masing-masing.
“Kami sudah instruksikan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap ring satu dari kebun dan wilayah konsesinya,” tegasnya.
Herman Deru bahkan memastikan tindakan tegas akan diberikan kepada perusahaan yang terbukti lalai atau melanggar ketentuan.
“Bagi yang melanggar akan kami tindak tegas, termasuk pencabutan izin,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Herman Deru juga memaparkan kebutuhan tambahan armada pemadaman. Saat ini, Sumsel telah didukung lima unit water bombing, sementara dua unit lainnya digunakan untuk patroli.
“Kalau kondisi cuaca panas, kebutuhan kita biasanya sekitar sembilan unit water bombing,” ungkapnya.
Selain armada udara, Pemprov Sumsel telah membangun 12 titik sumur bor. Namun, keberadaan sumur tersebut masih membutuhkan dukungan pompa dan selang agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Kita sudah membangun 12 titik sumur bor. Tetapi masih membutuhkan tambahan mesin pompa dan selang supaya sumber air tersebut bisa dimanfaatkan dengan maksimal,” jelasnya.
Merespons laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyetujui dukungan tambahan berupa 500 sumur bor dan 500 unit pompa air lengkap dengan perlengkapannya untuk memperkuat penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
Presiden juga memastikan tambahan armada udara berupa dua unit helikopter water bombing untuk mempercepat pemadaman titik api.
Tak hanya itu, dukungan peralatan darat juga diberikan. Sebanyak 100 unit sepeda motor trail yang telah dimodifikasi disiapkan untuk membantu mobilitas petugas sekaligus membawa alat pemadam api ringan (APAR).
Selain itu, terdapat 500 unit pompa air dengan selang sepanjang hingga satu kilometer yang akan mendukung operasi pemadaman di lapangan.
Presiden Prabowo juga memberikan dukungan berupa 20 unit ekskavator. Setelah penanganan karhutla selesai, alat berat tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian oleh gabungan kelompok tani (Gapoktan).
Dalam rapat tersebut, Presiden juga memberikan apresiasi terhadap inovasi Babinsa yang memodifikasi singkong menjadi bahan pemadam api berbentuk jelly sebagai salah satu upaya menghadapi kebakaran di lapangan.
Herman Deru menegaskan, tambahan armada dan peralatan dari pemerintah pusat akan semakin memperkuat kemampuan Sumatera Selatan dalam menghadapi karhutla.
“Dukungan pemerintah pusat ini tentu sangat berarti bagi Sumatera Selatan. Dengan tambahan peralatan, kita berharap penanganan di lapangan semakin cepat dan efektif,” ujarnya.
Ia memastikan koordinasi seluruh unsur akan terus diperkuat agar penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pencegahan dan pengelolaan kawasan gambut secara berkelanjutan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah api muncul. Kalau sudah muncul, kita harus bergerak cepat. Karena itu, kekuatan pencegahan dan pemadaman harus berjalan bersama,” pungkas Herman Deru.
Rapat terbatas tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandi Nugroho serta jajaran Forkopimda Sumatera Selatan.
