SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Komitmen pemerintah daerah di Sumatera Selatan dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan kembali ditegaskan melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mewakili kepala daerah se-Sumsel dalam penyerahan LKPD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumsel, Selasa (31/3/2026).
Ratu Dewa juga menekankan bahwa momentum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah.
“Penyerahan LKPD ini bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab moral kami dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mewakili seluruh kepala daerah di Sumsel.
“Kepercayaan ini merupakan kehormatan bagi kami. Namun di sisi lain, ini juga menjadi tanggung jawab besar untuk mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang baik,” katanya.
Ratu Dewa menambahkan bahwa sinergi antar pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga kualitas laporan keuangan.
“Kami menyadari bahwa tata kelola keuangan yang baik tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi, koordinasi, dan komitmen bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mempertahankan kualitas laporan keuangan agar kembali meraih opini terbaik dari BPK.
“Kami optimistis, dengan kerja keras dan komitmen seluruh jajaran, Kota Palembang dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya.
“Ini bukan hanya soal prestasi, tetapi juga bentuk kepercayaan publik yang harus terus kami jaga,” tambahnya.
Penyerahan LKPD ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengharuskan pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Selatan II, Cendy Avrian, menegaskan pentingnya dukungan dari seluruh pihak dalam proses audit yang akan segera dilaksanakan.
“Kami mengharapkan kerja sama dari seluruh pemerintah daerah agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan menghasilkan laporan yang berkualitas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemeriksaan LKPD akan dimulai dalam waktu dekat.
“Pemeriksaan dijadwalkan mulai 6 April. Kami berharap seluruh dokumen pendukung dapat disiapkan dengan baik,” katanya.
“Semakin baik koordinasi yang terjalin, maka proses pemeriksaan akan semakin efektif dan efisien,” tambahnya.
Momentum ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Sumsel terus bergerak menuju tata kelola keuangan yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada akuntabilitas publik.
