SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Potensi kopi Sumatera Selatan (Sumsel) terus didorong agar mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah sekaligus memperluas jangkauan pasar internasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan akses pembiayaan, hilirisasi, serta pengembangan ekosistem usaha yang melibatkan petani, pelaku UMKM hingga pengusaha muda.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Komisi XI DPR RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat kolaborasi tersebut melalui Diskusi Intensif Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) bertema “Sinergi Sektor Keuangan dan Sektor Riil Mendorong Pengembangan Keunggulan Kopi di Sumatera Selatan” di Kantor OJK Provinsi Sumsel, Senin (9/11/2026).
Dalam forum tersebut terungkap, klaster kopi Sumatera Selatan telah mencatat realisasi kredit sebesar Rp356,05 miliar. Selain itu, ekspor kopi mencapai 359,6 ton melalui 17 kali pengiriman ke lima negara tujuan selama periode Januari 2025 hingga September 2026.
Capaian ini menjadi salah satu indikator bahwa komoditas kopi Sumsel memiliki peluang besar untuk terus dikembangkan, terutama melalui dukungan pembiayaan dan penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir.
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru mengatakan, potensi komoditas unggulan daerah harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pengembangan kopi tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga harus disertai hilirisasi, perluasan pasar ekspor, serta keterlibatan generasi muda dalam kegiatan ekonomi produktif.
“Sumatera Selatan memiliki potensi kopi yang besar dan harus mampu menghasilkan nilai tambah lebih tinggi bagi masyarakat. Melalui kolaborasi pemerintah, OJK, industri jasa keuangan, dan dunia usaha, kita dorong hilirisasi, perluasan pasar ekspor, serta pemberdayaan generasi muda melalui Program 100.000 Sultan Muda agar semakin banyak wirausaha lokal mampu tumbuh dan bersaing di pasar global,” ujar Herman Deru.
Ia menjelaskan, Program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menciptakan wirausaha baru yang memiliki kemampuan mengembangkan usaha secara mandiri dan berdaya saing.
Program tersebut mengintegrasikan pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, fasilitasi pembiayaan hingga perluasan akses pasar.
Melalui Sultan Muda Sumsel Center (SMSC), program ini telah menghimpun lebih dari 12.300 pendaftar hingga November 2026.
Bahkan, kiprah pengusaha muda Sumsel mulai terlihat melalui sembilan kesepakatan dagang internasional dengan potensi nilai mencapai Rp501,40 miliar pada Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 Tahun 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H. Fauzi Amro menilai penguatan sektor riil harus berjalan beriringan dengan dukungan sektor keuangan, khususnya dalam memberikan akses permodalan kepada petani dan pelaku usaha.
Ia menegaskan, pembiayaan yang diberikan industri jasa keuangan harus mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Potensi kopi Sumatera Selatan perlu ditopang akses permodalan yang tepat sasaran, peningkatan kapasitas usaha, dan penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir. Komisi XI DPR RI mendorong sinergi kebijakan dan industri jasa keuangan agar petani, UMKM, serta wirausaha muda memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang,” ungkap Fauzi.
Di sisi lain, Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK Sarjito menekankan pentingnya membangun ekosistem perdagangan komoditas yang memiliki tata kelola baik, standar kualitas jelas, serta mekanisme perdagangan yang transparan.
Menurutnya, pengembangan komoditas unggulan membutuhkan keterhubungan antara proses produksi, pengolahan, pembiayaan hingga pemasaran.
“Pengembangan komoditas unggulan membutuhkan keterhubungan dari produksi dan pengolahan hingga pembiayaan serta pemasaran. OJK mendorong penguatan sektor keuangan dan ekosistem perdagangan yang efisien, disertai peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar pelaku usaha dapat memanfaatkan layanan keuangan secara produktif dan berkelanjutan,” jelas Sarjito.
Dalam kesempatan tersebut, penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga menjadi salah satu fokus pembahasan.
Melalui TPAKD, OJK dan Pemprov Sumsel berupaya mempertemukan kebutuhan pembiayaan petani, kelompok usaha, agregator, industri pengolahan hingga pembeli dengan layanan industri jasa keuangan.
Tidak hanya memberikan akses permodalan, langkah tersebut juga diiringi edukasi pengelolaan keuangan, pemahaman risiko usaha, serta peningkatan pemanfaatan layanan keuangan formal.
Komitmen Sumsel dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan turut mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Sumsel berhasil meraih Financial Literacy Award (FLA) 2026 untuk kategori Program Literasi Keuangan Terbaik Tingkat Provinsi.
Selain itu, Sumsel juga meraih TPAKD Award sebagai Provinsi Terbaik Wilayah Sumatera selama dua tahun berturut-turut, yakni 2025 dan 2026.
Melalui sinergi tersebut, OJK, Komisi XI DPR RI dan Pemprov Sumsel berharap pengembangan kopi tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga memperkuat kesejahteraan petani, memperluas peluang usaha UMKM, serta menciptakan lebih banyak wirausaha muda.
Penguatan pembiayaan produktif, hilirisasi dan akses pasar diharapkan menjadi fondasi bagi komoditas unggulan Sumsel untuk semakin kompetitif di pasar nasional maupun internasional.
