SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Upaya mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Kota Palembang terus menunjukkan kemajuan signifikan. Pemerintah Kota Palembang bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sumatera Selatan memperkuat sinergi untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan publik dapat diakses secara setara oleh semua warga.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, saat menerima audiensi HWDI Sumsel di ruang Setda Kota Palembang, Selasa (13/1/2026). Ia menyampaikan bahwa pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada keadilan sosial dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
“Pembangunan kota Palembang harus inklusif. Artinya, setiap fasilitas pelayanan publik, terutama layanan kesehatan, wajib ramah terhadap penyandang disabilitas. Kota ini dibangun bukan untuk sebagian orang, melainkan untuk seluruh warga,” tegas Aprizal.
Aprizal mengungkapkan, saat ini Kota Palembang telah memiliki enam puskesmas ramah disabilitas. Pada tahun 2026, Pemkot menargetkan peningkatan menjadi 15 puskesmas ramah disabilitas dari total 42 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah kota.
“Ini bukan sekadar target angka. Kami ingin memastikan bahwa akses, pelayanan, dan kenyamanan penyandang disabilitas benar-benar terpenuhi. Oleh karena itu, masukan dari HWDI sangat kami hargai,” ujar Aprizal.
Ia juga mengapresiasi peran aktif HWDI Sumsel yang selama satu tahun terakhir turut mendampingi pemerintah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap fasilitas kesehatan dan layanan publik.
“Kolaborasi ini sangat penting. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kehadiran HWDI membantu kami melihat langsung kebutuhan riil di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Technical Assistant Mitra HWDI Sumsel, Ninik Handayani, menjelaskan bahwa kerja sama antara HWDI dan Dinas Kesehatan Kota Palembang telah memberikan dampak nyata, terutama pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur.
“Kami melakukan audit sosial di enam puskesmas percontohan. Hasilnya cukup menggembirakan, salah satunya di Puskesmas Basuki Rahmat yang baru di-launching sebagai puskesmas ramah disabilitas dengan tingkat aksesibilitas infrastruktur mencapai sekitar 60 persen,” jelas Ninik.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi secara bertahap.
“Akses jalan, trotoar, serta konektivitas menuju puskesmas masih menjadi pekerjaan rumah. Selain itu, pola interaksi layanan juga perlu terus ditingkatkan agar penyandang disabilitas merasa nyaman dan dihargai,” ujarnya.
HWDI, lanjut Ninik, mendorong agar konsep ramah disabilitas tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek mental dan psikososial.
“Harapannya, seluruh 42 puskesmas di Palembang ke depan benar-benar inklusif, baik secara fisik maupun layanan,” katanya.
Ketua HWDI Sumsel, Hikma Miliani, turut mengapresiasi keterbukaan dan respons cepat Pemkot Palembang serta Dinas Kesehatan dalam menindaklanjuti hasil audit sosial yang dilakukan selama setahun terakhir.
“Alhamdulillah, banyak perubahan yang sudah kami lihat langsung. Mulai dari perbaikan toilet, jalur kursi roda, hingga peningkatan kualitas pelayanan tenaga kesehatan,” ungkap Hikma.
Ia menambahkan, komitmen Dinas Kesehatan juga terlihat melalui dorongan pelatihan interaksi bagi tenaga kesehatan terhadap lima ragam disabilitas, termasuk disabilitas fisik, sensorik, mental, dan intelektual.
“Ini langkah penting agar pelayanan tidak hanya ramah secara fasilitas, tetapi juga secara sikap dan empati,” jelasnya.
Dengan progres yang dinilai cepat dan konsisten, Palembang kini dipandang sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik secara nasional dalam pemenuhan layanan kesehatan ramah disabilitas.
“Palembang sangat gesit dan progresif. Perubahannya terasa dan nyata. Ini patut menjadi contoh bagi daerah lain,” pungkas Hikma.
