SUMSELDAILY.CO.ID, OKI – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merilis hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten OKI mengalami peningkatan signifikan dan masuk dalam kategori “Baik” dengan nilai 2,60.
“Alhamdulillah, tahun ini kita berhasil menaikkan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari kategori ‘Cukup’ dengan nilai 1,79 pada 2023 menjadi kategori ‘Baik’ dengan nilai 2,60,” ujar Penjabat (Pj) Bupati OKI, melalui Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Alexsander, S.P., M.Si., Senin (3/11/2024).
Alexsander mengungkapkan bahwa peningkatan IPS ini merupakan hasil dari komitmen dan kerja keras seluruh pihak dalam mewujudkan Satu Data Indonesia di Kabupaten OKI.
“Kolaborasi Forum Satu Data, BPS selaku pembina, Diskominfo sebagai wali data, Bappeda sebagai Sekretariat Satu Data, dan OPD sebagai produsen data merupakan bagian dari komitmen mewujudkan OKI Satu Data,” jelas Alexsander.
Alexsander menekankan pentingnya evaluasi statistik sektoral untuk memantau kinerja dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan dalam penyelenggaraan statistik di Kabupaten OKI.
“Evaluasi ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi statistik sektoral di Kabupaten OKI,” ujarnya.
Hasil evaluasi ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas data dan informasi statistik.
Alexsander berharap hasil EPSS 2024 ini dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di masa depan.
“Semua pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi agar nilai IPS, yang juga menjadi bagian dari pengukuran reformasi birokrasi Kabupaten OKI, serta Indeks SPBE sebagai salah satu indikator yang disusun dalam IPS, dapat terus meningkat di tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya.
Mewakili Kepala Diskominfo OKI, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Statistik, Indra Jaya Saleh, menyampaikan bahwa sebagai wali data, Diskominfo menekankan pentingnya koordinasi antar OPD dalam pengumpulan data yang terintegrasi.
“Data statistik sektoral yang ada di Kabupaten OKI, selama ini berada di tempat produsen data, sudah terbuka melalui portal Satu Data OKI,” ujar Indra.
“Kami akan terus meningkatkan kualitasnya, dan data-data dari produsen akan disesuaikan dengan standar Satu Data Indonesia,” tambahnya.
BPS Kabupaten OKI menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam rangka peningkatan nilai IPS Kabupaten OKI. Ketua Tim Pengelola Data BPS OKI, Zahid Muttaqin, menjelaskan bahwa dari domain kelembagaan, Pemerintah Kabupaten OKI perlu menyediakan dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), rencana pemenuhan SDM Bidang Statistik dan SDM Bidang Manajemen Data, serta surat penugasan pada bidang statistik dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan literasi data statistik kepada pengguna data. Walidata juga perlu mengkoordinasikan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik dari produsen data ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi,” tutup Zahid.
Satu Data Indonesia adalah kebijakan pemerintah untuk mengintegrasikan data dari berbagai instansi pemerintah dalam satu portal data yang terpadu dan terstandarisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan data bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.
Data yang berkualitas sangat penting bagi pembangunan di berbagai bidang. Data yang akurat, lengkap, dan terkini dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan, merencanakan program, dan mengevaluasi hasil pembangunan.
Dengan menerapkan Satu Data Indonesia, diharapkan kualitas data di Indonesia dapat meningkat dan mendukung terwujudnya pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten OKI tahun 2024 mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori “Baik” dengan nilai 2,60. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Pemkab OKI dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Data yang berkualitas sangat penting bagi perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.
