SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan pentingnya kerja sama lintas kewenangan dalam menangani persoalan banjir yang kian meluas di Kota Palembang. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama unsur pemerintah pusat, provinsi, dan kota di Ruang Rapat Bina Praja, Senin (4/5/2026).
Didampingi Wakil Gubernur Cik Ujang, Herman Deru secara terbuka meminta seluruh pihak meninggalkan ego sektoral.
“Masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Saya minta semua pihak terbuka, lepaskan ego sektoral, dan bekerja secara komprehensif,” tegasnya.
Menurutnya, kompleksitas persoalan semakin dirasakan masyarakat karena belum jelasnya batas kewenangan antara pemerintah dan pihak pengembang.
“Masyarakat awam masih bingung, mana tanggung jawab developer dan mana tanggung jawab pemerintah. Ini yang harus kita luruskan bersama,” ujarnya.
Ia bahkan berencana membawa hasil rakor tersebut ke tingkat kementerian.
“Saya akan mengajak seluruh kepala daerah menghadap menteri agar ada kejelasan dan percepatan penanganan. Ini tidak bisa ditunda lagi,” kata Herman Deru.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa fokus penanganan banjir di Palembang bukan tanpa alasan.
“Palembang adalah etalase Sumatera Selatan. Apa yang terjadi di sini mencerminkan kinerja pemerintah provinsi,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Herman Deru menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Banjir melalui SK Gubernur.
“Satgas ini penting untuk memangkas birokrasi karena kita melibatkan banyak pihak, termasuk Balai Besar dan pemerintah kota,” jelasnya.
Ia juga menekankan pemanfaatan teknologi dalam pengawasan. “Kita harus punya sistem pemantauan digital, seperti CCTV di titik-titik rawan banjir, agar respons bisa cepat dan tepat,” katanya.
Selain itu, perbaikan infrastruktur menjadi perhatian utama, terutama terhadap 21 titik gorong-gorong dan box culvert yang terdampak proyek LRT.
“Perbaikan harus segera dilakukan, termasuk mengaktifkan kembali pompa-pompa air. Ini kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Herman Deru juga menyoroti pentingnya penataan ruang kota. “Jangan ada lagi bangunan yang berdiri atau melakukan pengecoran di atas lahan yang bukan haknya. Ini harus ditertibkan,” ujarnya.
Tak hanya itu, ia turut menyinggung kondisi fasilitas publik seperti Jembatan Ampera. “Lift dan jam analog sering mati karena gangguan listrik. Ini hal kecil tapi berdampak besar pada wajah kota. Harus segera dibenahi,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengungkapkan bahwa banjir dipicu oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia.
“Kami sudah siapkan langkah jangka pendek, mulai dari revitalisasi sungai, rekonstruksi drainase, pembangunan pompa, pintu air, hingga pemasangan CCTV,” jelasnya.
Ia juga memaparkan adanya puluhan titik genangan dengan kewenangan berbeda.
“Ada 11 titik yang menjadi kewenangan provinsi dan 19 titik lainnya kewenangan pemerintah pusat. Ini yang perlu sinkronisasi,” katanya.
Menurut Ratu Dewa, target Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen juga masih menjadi tantangan.
“Program penghijauan sempat berjalan, tapi memang ada kendala di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, menawarkan pendekatan teknis melalui sistem polder.
“Sistem polder di Sub-DAS Bendung bisa jadi solusi, tapi normalisasi sungai masih terkendala kewenangan dan keberadaan bangunan di bantaran,” jelasnya.
Ia menambahkan, upaya normalisasi sebenarnya sudah dilakukan. “Tahun 2024 kami sudah membongkar 13 jembatan di Sungai Bayas sebagai bagian dari normalisasi,” pungkasnya.
Rakor ini menjadi sinyal kuat bahwa penanganan banjir di Palembang membutuhkan sinergi nyata lintas sektor, dengan kejelasan peran dan percepatan aksi di lapangan.
