SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus memperluas cakupan perlindungan pekerja hingga ke lapisan masyarakat paling bawah, termasuk menjangkau pekerja sektor informal di tingkat RT dan RW.
Hal tersebut disampaikan Herman Deru saat menerima audiensi jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang sekaligus menjadi momentum perpisahan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Muhyidin, di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Senin (8/6/2026).
Menurut Herman Deru, keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang terdaftar, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
“Bekerja seperti bapak-bapak sekalian ini memang membutuhkan kepercayaan. Saya berterima kasih karena selama berada di Sumsel, banyak apresiasi dari masyarakat yang diterima BPJS Ketenagakerjaan. Ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan berjalan dengan baik,” kata Herman Deru.
Ia menilai kehadiran BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam memberikan rasa aman bagi para pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko kerja.
“BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu instansi yang tidak memusingkan negara karena kinerjanya yang profesional, meskipun tantangan yang dihadapi tidak sedikit,” ujarnya.
Karena itu, Herman Deru berharap kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan berbagai capaian yang telah diraih sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat.
“Saya berharap pengganti nanti dapat melanjutkan, bahkan meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan dalam bekerja,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Herman Deru juga menyampaikan apresiasi kepada Muhyidin yang akan melanjutkan tugas di Provinsi Banten.
“Semoga di tempat yang baru kariernya semakin menjulang. Insyaallah, setiap pejabat yang pernah bertugas di Palembang atau Sumsel akan semakin baik pada penugasan berikutnya dan kariernya terus berkembang,” ucapnya.
Sementara itu, Muhyidin mengungkapkan bahwa audiensi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan capaian perlindungan pekerja selama dirinya bertugas di Sumsel sebelum mengemban amanah baru di Tangerang, Banten.
“Kedatangan kami selain untuk bersilaturahmi, juga untuk melaporkan sekaligus menyelesaikan tugas di Sumsel sebelum berpindah ke Tangerang, Banten. Kami ingin menyampaikan capaian dan perkembangan program perlindungan pekerja di Sumsel,” ujar Muhyidin.
Ia menjelaskan, cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Sumsel saat ini telah menjangkau sekitar empat juta pekerja dari berbagai sektor.
“Ke depan, kami berharap kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat. Fokus kami adalah meningkatkan sosialisasi hingga ke tingkat RT dan RW, termasuk menjangkau pekerja di pasar tradisional maupun pasar modern agar semakin banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan,” jelasnya.
Menurut Muhyidin, perluasan kepesertaan masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama, terutama untuk meningkatkan kesadaran pekerja sektor informal mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia juga menyoroti manfaat nyata program BPJS Ketenagakerjaan bagi keluarga pekerja yang mengalami musibah.
“Perlindungan kepada pekerja yang meninggal dunia menjadi salah satu inisiasi yang kami dorong selama bertugas di Sumsel. Tercatat sekitar dua ribu pekerja yang meninggal dunia telah mendapatkan manfaat perlindungan melalui pembayaran klaim yang nilainya mencapai miliaran rupiah,” ungkapnya.
Muhyidin menambahkan, keberhasilan perluasan perlindungan pekerja tidak dapat dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
“Kami optimistis dengan sinergi yang terus terbangun bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, semakin banyak pekerja yang dapat memperoleh perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tandasnya.
Audiensi tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendorong perluasan perlindungan pekerja, khususnya bagi sektor informal yang masih memiliki potensi besar untuk dijangkau.
