Herman Deru Tekankan Keterbukaan Informasi, Pemerintah Dituntut Lebih Adaptif di Era Digital

  • Bagikan

SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menegaskan, keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah harus menjamin masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi yang menjadi hak publik, sekaligus memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat diketahui secara luas.

“Jangan coba-coba menutup informasi, karena ada undang-undang yang mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Pemerintah juga harus semakin sadar bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Herman Deru.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia di Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11). Kegiatan ini mengusung tema Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045.

Herman Deru menilai keberadaan Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Lembaga tersebut tidak hanya menjadi pengawal transparansi, tetapi juga berperan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme memperoleh informasi publik.

“Tidak semua masyarakat mengetahui bagaimana cara mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Karena itu, sosialisasi harus terus dilakukan agar masyarakat memahami haknya dan pemerintah juga memahami kewajibannya,” ujarnya.

Ia berharap Rakornas Komisi Informasi mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara nyata, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi di tingkat pusat maupun daerah semakin baik.

Menurut Herman Deru, salah satu indikator keberhasilan keterbukaan informasi dapat dilihat dari semakin minimnya sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan informasi sekaligus meningkatnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pemerintah Harus Beradaptasi dengan Perubahan Digital

Baca Juga :   Dirut PLN Pimpin Langsung Pemulihan Sistem Kelistrikan Sumatra dari Pekanbaru

Herman Deru juga menyoroti perkembangan teknologi digital yang telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses dan menyebarkan informasi. Kondisi ini membuat pemerintah tidak lagi bisa mengandalkan pola komunikasi konvensional dalam menyampaikan kebijakan maupun program pembangunan.

“Sekarang perkembangan teknologi sudah sangat luar biasa. Masyarakat bisa mendapatkan informasi dari mana saja. Karena itu, pemerintah harus terbuka dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi,” katanya.

Ia menilai, pola pembatasan informasi yang pernah diterapkan pada masa lalu sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Kemudahan akses digital membuat masyarakat semakin aktif mengawasi jalannya pemerintahan.

“Era sekarang berbeda. Informasi begitu cepat menyebar, sehingga pemerintah harus lebih proaktif. Jangan sampai masyarakat justru mendapatkan informasi dari sumber lain, sementara pemerintah lambat menyampaikan informasi yang sebenarnya,” ujarnya.

Dalam situasi tersebut, Herman Deru meminta jajaran kehumasan pemerintah meningkatkan kualitas komunikasi publik. Penyampaian informasi harus lebih kreatif, cepat, dan mampu bersaing dengan berbagai konten yang beredar di media sosial maupun platform digital lainnya.

“Jangan hanya menampilkan kegiatan atau sosok pejabat. Yang lebih penting adalah bagaimana program pemerintah, kebijakan, dan manfaatnya bisa dipahami masyarakat,” ungkapnya.

Ia menekankan bahwa informasi pembangunan tidak cukup disampaikan melalui narasi formal, tetapi perlu dikemas dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

“Informasi pemerintah harus bisa menjangkau masyarakat. Jangan hanya menampilkan kegiatan, tetapi bagaimana pesan dan manfaat dari program pemerintah itu benar-benar sampai kepada publik,” tambah Herman Deru.

Komisi Informasi dan Pemerintah Perlu Memperkuat Kolaborasi

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan mendorong Komisi Informasi memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, program, serta hasil pembangunan kepada masyarakat.

Baca Juga :   Dewi Astutik Tertangkap, PGK Sumsel Apresiasi Kinerja BNN Bersama Interpol dan BAIS

Ia menilai perubahan pola konsumsi informasi menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Jika sebelumnya televisi dan radio menjadi saluran utama, saat ini masyarakat, khususnya generasi muda, lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial.

“Pola komunikasi masyarakat sudah berubah. Kita tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara lama dalam menyampaikan informasi. Pemerintah harus menyesuaikan dengan saluran yang saat ini banyak digunakan masyarakat,” ujarnya.

Syahganda mengatakan, platform seperti Instagram, WhatsApp, hingga TikTok menjadi bagian penting dari ekosistem komunikasi publik saat ini. Oleh karena itu, strategi penyebarluasan informasi pemerintah perlu dirancang agar lebih relevan dengan kebiasaan masyarakat.

“Bagaimana informasi mengenai kebijakan dan capaian pemerintah bisa sampai kepada masyarakat, itu menjadi pekerjaan bersama. Perlu kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar pesan yang disampaikan lebih luas dan efektif,” katanya.

Ia juga menyoroti tantangan dalam menyampaikan capaian dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga ke tingkat masyarakat bawah. Menurutnya, penyampaian informasi tidak hanya menghadapi kendala jangkauan, tetapi juga persaingan dengan disinformasi dan algoritma platform digital yang memengaruhi pembentukan opini publik.

“Pemerintah memiliki tantangan besar untuk memastikan informasi kebijakan dan program benar-benar sampai kepada masyarakat. Di sisi lain, kita juga menghadapi disinformasi dan pengaruh algoritma yang bisa membentuk persepsi publik,” ujarnya.

Melalui Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia di Palembang, ia berharap koordinasi antara lembaga pemerintah dan Komisi Informasi semakin kuat, sehingga keterbukaan informasi tidak hanya menjadi aturan, tetapi juga budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penulis: Riki
Editor: Redaksi
  • Bagikan