SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mulai mendorong perubahan pola penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dari yang selama ini berfokus pada pemadaman menjadi pencegahan jangka panjang.
Salah satu langkah yang disiapkan yakni membangun sistem pengelolaan air berupa konektivitas kanal, sekat kanal hingga pemasangan pompa untuk menjaga lahan gambut tetap basah saat musim kemarau.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Koordinasi Kolaborasi Penanggulangan Kebakaran Lahan yang digelar di Kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (7/10) pagi. Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) RI Diaz Faisal Malik Hendropriyono, B.Sc., dan didampingi Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru.
Herman Deru mengatakan, pencegahan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman ketika titik api sudah muncul. Menurutnya, kondisi lahan harus dijaga sejak awal, terutama kawasan gambut yang rentan terbakar ketika mengalami kekeringan.
“Saya sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan pemerintah pusat. Hari ini mengemuka ide membuat kanal yang sangat kreatif dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya langsung sambut,” ujar Herman Deru.
Ia menjelaskan, konektivitas kanal menjadi salah satu solusi penting untuk mengatur ketersediaan air di kawasan rawan karhutla.
Herman Deru menilai, air yang tersedia di sekitar kawasan gambut harus dikelola sehingga tidak hanya mengalir keluar dan terbuang ke sungai.
“Jangan air ini hanya dibuang ke sungai. Bagaimana ketika kemarau air masuk ke kanal,” katanya.
Menurutnya, konsep tersebut menjadi salah satu hasil penting dari koordinasi pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan para ahli lingkungan.
“Ini oleh-oleh yang sangat berharga,” tegas Herman Deru.
Ia memastikan Pemprov Sumsel siap menindaklanjuti konsep tersebut dengan menentukan kawasan prioritas yang membutuhkan normalisasi kanal maupun pemasangan pompa.
“Sesegera mungkin dengan bimbingan ahli dari LH,” ujarnya.
Herman Deru juga menekankan bahwa program tersebut bukan sekadar solusi untuk menghadapi karhutla tahun ini. Infrastruktur pengendalian air tersebut diharapkan dapat menjadi sistem permanen untuk menghadapi ancaman kebakaran pada musim kemarau berikutnya.
“Ini bukan hanya untuk pencegahan dan pemadaman tahun ini, tetapi manfaatnya untuk jangka panjang,” jelasnya.
Menariknya, pembangunan infrastruktur pengendalian air tersebut diupayakan tidak membebani anggaran negara maupun daerah.
“Yang istimewanya, ini non-APBN, non-APBD. Ini yang saya bilang butuh kekuatan dorongan dari Kementerian Lingkungan Hidup,” tegas Herman Deru.
Ia mengatakan, dukungan pemerintah pusat diperlukan karena penanganan karhutla juga berkaitan dengan kewenangan perizinan dan penegakan aturan lingkungan terhadap perusahaan.
Karena itu, Herman Deru mengajak perusahaan yang memiliki konsesi di kawasan rawan karhutla untuk ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan.
“Pemprov akan menentukan lokasinya, kemudian teknisnya kita ikuti arahan dan kajian dari para ahli Kementerian Lingkungan Hidup,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, sebanyak 43 perusahaan yang beroperasi di Sumsel turut dilibatkan. Kolaborasi dengan sektor usaha dinilai penting agar sistem pengelolaan air di kawasan gambut dapat dibangun secara lebih luas dan terintegrasi.
Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan pemerintah selama ini telah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan karhutla, mulai dari operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing hingga pemadaman langsung di lapangan.
“Upaya-upaya seperti OMC, water bombing, pemadaman langsung di lapangan ini tentu baik dan efektif,” kata Diaz.
Namun, menurutnya, langkah tersebut lebih banyak berfungsi sebagai respons terhadap kebakaran yang sudah terjadi. Untuk mencegah kejadian serupa berulang, diperlukan pengelolaan tata air di kawasan gambut.
“Kita perlu melakukan strategi lain, terutama bagaimana meningkatkan tinggi muka air tanah (TMAT) dan membasahi kembali lahan gambut yang rawan terbakar,” jelasnya.
Salah satu strategi yang didorong adalah pembangunan sekat kanal untuk mempertahankan air di dalam ekosistem gambut.
“Caranya yaitu melakukan sekat kanal, membangun sekat-sekat kanal yang ada di ekosistem gambut ini,” ujar Diaz.
Selain sekat kanal, Kementerian Lingkungan Hidup juga mendorong pembangunan water intake yang mengambil sumber air dari sungai di sekitar kawasan rawan karhutla.
Air tersebut kemudian dipompa dan dialirkan ke kanal sehingga kelembapan lahan gambut dapat dipertahankan, terutama ketika musim kemarau.
“Air dari sungai kita pompa dan kita alirkan kembali ke kanal-kanal yang ada, sehingga gambut tetap dalam kondisi basah,” katanya.
Diaz mengatakan, pembangunan sistem tersebut membutuhkan keterlibatan perusahaan yang beroperasi di kawasan konsesi.
“Hari ini kita kumpulkan perusahaan-perusahaan ini untuk bersama-sama membangun infrastruktur tersebut, supaya bisa membasahi gambut dan membawa air dari sungai,” ujarnya.
Ia pun mengapresiasi respons cepat Herman Deru yang langsung menyatakan kesiapan untuk menerapkan konsep tersebut di sejumlah lokasi yang telah dipetakan.
“Ketika kita presentasikan lokasi-lokasi yang bisa dibangun pompa, diletakkan pompa ini, Gubernur langsung menyambut cepat,” kata Diaz.
“Langsung, ya sudah kita buatkan penerapan. Teknisnya nanti dari tim,” sambungnya.
Di sisi lain, pemerintah juga tetap menjalankan langkah penanganan karhutla melalui operasi modifikasi cuaca. Herman Deru menyebut OMC di Sumsel hingga saat ini telah dilakukan sebanyak 69 kali.
“OMC sudah dilakukan sebanyak 69 kali. Kita masih menunggu hasilnya berupa hujan di wilayah yang memang membutuhkan,” ungkapnya.
Selain penanganan api, pemerintah juga memperkuat pemantauan dampak asap terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan.
Diaz mengapresiasi Sumsel yang telah memiliki sembilan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA). Keberadaan stasiun tersebut dinilai penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai kondisi kualitas udara.
“Informasi mengenai kualitas udara ini penting supaya masyarakat mengetahui kondisi udara di wilayahnya,” katanya.
Untuk aspek penegakan hukum, Diaz menyebut Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan penyegelan terhadap 57 lokasi secara nasional.
Ia menegaskan, sanksi lanjutan terhadap perusahaan akan diberikan berdasarkan hasil verifikasi serta tingkat pelanggaran lingkungan yang ditemukan.
“Jadi, sanksi akan kita lihat berdasarkan hasil verifikasi dan tingkat pelanggarannya,” tegas Diaz.
Herman Deru menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat menjadi kunci agar penanganan karhutla tidak berhenti pada pemadaman.
“Kita tidak ingin hanya sibuk ketika api sudah muncul. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyiapkan airnya sebelum musim kemarau datang,” katanya.
“Jangan kita hanya menunggu api muncul. Kita siapkan airnya, kita jaga lahannya tetap basah, dan kita bangun sistemnya untuk jangka panjang,” pungkas Herman Deru.
