SUMSELDAILY.CO.ID, JAKARTA – Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Cik Ujang, kembali menekankan pentingnya percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, khususnya ruas Betung–Tempino–Jambi. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Selasa (5/5/2026).
Dalam forum tersebut, Cik Ujang secara terbuka menyoroti kendala utama proyek, yakni persoalan pembebasan lahan yang dinilai masih menghambat progres di lapangan.
“Hambatan terbesar kita ini masih soal lahan. Jangan sampai prosesnya berlarut-larut atau bahkan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia menilai, keterlambatan ini berdampak langsung pada masyarakat yang sudah lama menantikan akses jalan tol tersebut. Bahkan, menurutnya, ruas Betung–Tempino sebenarnya sudah bisa dilalui, namun belum memberikan kenyamanan maksimal bagi pengguna.
“Secara fungsi sudah bisa dilewati, tapi belum optimal. Ini yang harus kita kejar bersama,” ujarnya.
Cik Ujang juga mengingatkan pentingnya percepatan agar ruas tol tersebut bisa segera dimanfaatkan penuh, terutama untuk mendukung mobilitas saat momentum besar seperti arus mudik.
“Masyarakat berharap besar, apalagi saat Lebaran. Kita ingin ruas ini benar-benar siap digunakan tanpa kendala,” katanya.
Ia pun memasang target ambisius agar proyek tersebut dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan.
“Kita optimistis, dalam tiga sampai enam bulan ke depan sudah jauh lebih siap. Target kita November bisa tuntas,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, ia turut membandingkan pembangunan infrastruktur di Sumatera dengan Pulau Jawa. Menurutnya, percepatan pembangunan di Jawa seharusnya bisa menjadi acuan.
“Di Jawa, dengan kepadatan yang tinggi saja bisa cepat. Sumatera seharusnya juga bisa, apalagi jarak antarwilayah lebih longgar,” ujarnya.
Selain ruas Betung–Tempino, ia juga menyinggung rencana pengembangan tol lain di Sumatera Selatan, seperti Prabumulih–Muara Enim–Lahat–Lubuklinggau–Bengkulu. Ia mendorong agar proses pembebasan lahan untuk proyek tersebut segera dimulai sejak dini.
“Kalau pembangunan fisiknya belum berjalan, minimal lahannya sudah kita siapkan dari sekarang,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti persoalan lain seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan sertifikat hak milik yang kerap menjadi penghambat proyek strategis nasional.
“Masalah HGU dan sertifikat ini juga harus segera diselesaikan. Kalau tidak, proyek akan terus tersendat,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Cik Ujang kembali menekankan bahwa percepatan pembangunan tol bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan kebutuhan mendesak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Konektivitas itu kunci. Kalau akses lancar, ekonomi bergerak. Ini yang kita perjuangkan,” pungkasnya.
