Bappeda Tulungagung Optimis Kemiskinan Ekstrem 2022 Mengalami Penurunan

  • Bagikan

SUMSELDAILY.CO.ID, TULUNGAGUNG Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulungagung meyakini dan optimis angka kemiskinan ektrem pada tahun 2022 mengalami penurunan.

Pasalnya, seiring pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung semakin melandai. Disamping itu, beberapa program-program dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi maupun Daerah segera direalisasikan sehingga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat.

Hal ini dikatakan oleh Plt. Kepala Bappeda Erwin Novianto, S.T., M.T., melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Sri Wahyuni, S.KM., M.Si., kepada mattanews.co di ruang kantornya, Kamis (16/6/2022) Siang.

“Optimis pada akhir tahun 2022 angka kemiskinan ektrem mengalami penurunan,” kata Yuni akrab disapa itu.

“Strategi jangka pendek kita dengan mencoba memaksimalkan potensi belanja pada triwulan pertama sesuai dana telah disediakan. Adapun progresnya sangat menggembirakan,” imbuhnya.

Ia menambahkan dalam dua tahun terakhir ini angka kemiskinan Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan, dari awal 6,74 persen tahun 2019, dan tahun 2020 angka 7,33 persen sedangkan tahun 2021 angka 7,51 persen.

Namun demikian, melihat situasi saat ini dan strategi percepatan pihaknya telah melaksanakan selama ini, ia meyakini optimis pada Maret 2022 mengalami penurunan dari angka 7,51 persen.

“Strategi percepatan kita lakukan selama ini diantaranya program yang sifatnya jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan, maupun program pro rakyat (Usaha mikro.red) yang mendapat dukungan anggaran baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” tambahnya.

“Dimana, kemiskinan ini masuk dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2023 yakni angka kemiskinan Tulungagung menargetkan 7,10 persen diakhir periode (RPJMD.red) untuk angka kemiskinan makro,” sambungnya.

Lebih lanjut Yuni menjelaskan, Kabupaten Tulungagung saat ini menempati posisi terendah kedua dari seluruh kabupaten maupun kota di Jawa Timur pada angka 1,43 persen angka kemiskinan ektrem setelah dari Madiun angka 1,25 persen.

Baca Juga :   Tingkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan, Kadisdik Gelar Bimtek

Berbicara masalah kemiskinan ektrem apabila pengeluaran perkapita/hari dibawah 1,9 US dollar purchasing power atau setara dengan Rp 358.233,- perkapita/perbulan. Apabila didalam satu Kepala Keluarga ada 4 anggota rumah tangga berarti itu kurang lebih 1,4 juta garis kemiskinannya artinya bila itu kebawah masuk miskin ektrem.

“Dalam miskin ektrem itu stratanya yaitu miskin ektrem, miskin makro itu ada selisih cukup besar. Kalau dilihat miskin makro dilihat secara jumlah penduduk di Badan Pusat Statistik kurang lebih 70.000-an sekian,” terangnya.

“Adapun masyarakat miskin ektrem sudah dilakukan verifikasi pada April oleh Dinas Sosial, dengan jumlah miskin ektrem itu setara dengan 16.926 jiwa. Angka tersebut akan dilanjutkan verifikasi oleh petugas dilapangan sebagai bahan acuan disampaikan kepada perangkat daerah dalam hal ini Tim Koordinasi Penanggulangan Program Kemiskinan Daerah (TKPPKD) diketuai Wakil Bupati H. Gatut Sunu Wibowo, S.E.,” imbuhnya.

“Terkait verifikasi data kemiskinan ekstrem itu bersumber dari DTKS dari angka 16.926 jiwa yang masuk kategori miskin ektrem ada 11.000,” kata Yuni menambahkan.

Didalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ini, lebih dalam Yuni memaparkan, pihaknya (Bappeda.red) selaku sekretariat yang menyiapkan mekanisme dan monitoring maupun evaluasi.

Pihaknya melakukan pendataan dengan verifikasi secara langsung dan sekaligus memonitor progresnya melalui aplikasi Sipeka yaitu Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Tulungagung.

“Kita lakukan evaluasi setiap dua minggu sekali selama triwulan pertama. Disamping itu serapan dari OPD sejauh mana, dan selama ini kendala yang dialami dalam rangka percepatan realisasi tersebut,” paparnya.

“Kita dorong percepatan realisasi program dan kegiatan perangkat daerah diantaranya termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Tupoksi DPMD Tulungagung.red) pada triwulan pertama, disamping program lainnya seperti dari pusat PKH, BPNT terealisasi tepat waktu,” sambungnya.

Baca Juga :   Terdakwa Ungkap Anggaran Korpri Sempat Dipinjam Kadis Kominfo Banyuasin untuk Bayar Survey Elektabilitas Askolani

“Dengan strategi percepatan yang kita lakukan ini sesuai dengan target dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Daerah pada 2024 angka kemiskinan ekstrem nol persen,” pungkasnya.

  • Bagikan