SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Upaya penanganan banjir di Palembang kini memasuki fase percepatan setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membuka jalur koordinasi langsung bagi Pemerintah Kota. Kebijakan ini muncul dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin Gubernur Sumsel, Herman Deru, di kantor Pemprov Sumsel, Senin (4/5/2026).
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menilai langkah tersebut sebagai terobosan penting untuk memangkas hambatan birokrasi yang selama ini memperlambat penanganan di lapangan.
“Yang paling krusial, kami sekarang diberi akses komunikasi langsung dengan OPD provinsi. Jadi kalau ada persoalan di lapangan, tidak perlu lagi menunggu prosedur panjang,” ujar Ratu Dewa.
Menurutnya, pola kerja baru ini membuat setiap persoalan tidak hanya dibahas, tetapi langsung diikuti keputusan teknis.
“Rakor ini tidak normatif. Setiap masalah langsung ditentukan siapa yang mengerjakan dan bagaimana langkah eksekusinya,” katanya.
Rakor tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Prima Salam, Wakil Gubernur Cik Ujang, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Ratu Dewa menegaskan, selama ini salah satu kendala terbesar dalam penanganan banjir adalah tumpang tindih kewenangan.
“Sering kali kita tahu masalahnya, tapi eksekusinya tersendat karena harus koordinasi lintas instansi yang berlapis,” ungkapnya.
Dengan kebijakan baru ini, ia memastikan hambatan tersebut mulai diurai.
“Sekarang sudah jelas. Kalau itu kewenangan provinsi atau balai, kami bisa langsung koordinasi. Tidak perlu menunggu lama,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut juga dibentuk satuan tugas (satgas) terpadu yang melibatkan unsur pemerintah kota dan provinsi.
“Satgas sudah dibagi detail. Siapa berbuat apa, semuanya jelas sampai ke tingkat operasional,” kata Ratu Dewa.
Ia juga menyoroti persoalan teknis yang selama ini terlihat sederhana namun berdampak besar, seperti pengoperasian pompa air.
“Jangan sampai hanya untuk menyalakan pompa harus izin ke banyak pihak. Itu yang kita benahi sekarang,” ujarnya.
Selain banjir, rakor turut membahas pembenahan infrastruktur pendukung, mulai dari perbaikan jalan hingga penataan fasilitas publik seperti jam ikonik di Jembatan Ampera.
Dengan koordinasi yang kini lebih terbuka dan terintegrasi, Pemkot Palembang optimistis penanganan banjir akan jauh lebih cepat dan efektif.
“Sekarang kita satu tim, satu visi. Targetnya jelas, penanganan banjir harus lebih cepat, tepat, dan terasa dampaknya bagi masyarakat,” tutup Ratu Dewa.
