SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang terus mendorong percepatan transformasi tata kelola keuangan daerah menuju sistem yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis digital.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, saat membuka Temu Daerah Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di Hotel Novotel Palembang, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah di Sumatera Selatan untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berintegritas.
Dalam sambutannya, Sekda Aprizal menekankan bahwa tantangan birokrasi modern menuntut aparatur daerah untuk lebih responsif dan inovatif dalam pengelolaan keuangan publik.
“Perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah tidak bisa lagi bersifat parsial. Semua harus terintegrasi dengan kebijakan nasional, namun tetap berakar pada kebutuhan lokal,” ujar Aprizal.
Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik (good governance) harus mencakup seluruh tahapan dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
“Inilah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi birokrasi di mata masyarakat,” tegasnya.
Sekda Aprizal juga menilai bahwa forum ini menjadi wadah strategis untuk pertukaran gagasan dan praktik terbaik antar daerah.
Melalui diskusi dan sinergi lintas kabupaten/kota, setiap daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal sekaligus menyesuaikan diri dengan arah kebijakan fiskal nasional.
“Kita ingin belajar dari satu sama lain, memperkuat sistem pengendalian internal, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Forum Kabag Keuangan se-Indonesia, Dr. Fancholiq Joko Pribadi, SE, MM, CRBC, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini dan mengingatkan pentingnya kebijakan efisiensi yang cerdas.
“Banyak daerah mengalami pengurangan alokasi anggaran. Namun efisiensi tidak boleh diartikan sebagai pemangkasan pelayanan publik. Justru harus diarahkan untuk program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga berpesan agar daerah berhati-hati dalam melakukan efisiensi di komponen belanja pegawai.
“Jangan sampai kesejahteraan ASN menurun. Setiap daerah harus menyesuaikan secara proporsional agar stabilitas kinerja tetap terjaga,” ujarnya.
Kabag Perencanaan dan Keuangan Setda Kota Palembang, Jimmy Alamsyah Putra, menambahkan bahwa forum ini merupakan bagian dari tindak lanjut komunikasi nasional di bidang keuangan daerah.
“Kami ingin seluruh daerah lebih fokus dalam mengelola anggaran secara bijak, memetakan area efisiensi yang realistis, dan mendorong digitalisasi sistem agar pengawasan semakin transparan dan cepat,” ungkapnya.
Menurutnya, langkah menuju pengelolaan keuangan digital merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang adaptif dan berorientasi hasil (result-based management).
