SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Pemerintah memperkuat operasi darat untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan. Meski jumlah hotspot dan fire spot menunjukkan tren penurunan, upaya pemadaman tetap ditingkatkan karena masih terdapat titik kebakaran yang membutuhkan penanganan langsung di lapangan.
Penguatan Satgas Darat menjadi salah satu hasil evaluasi dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 yang digelar di Griya Agung, Palembang, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., dan Gubernur Sumatera Selatan Dr. H. Herman Deru.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, berdasarkan data hingga 30 Agustus 2026, masih terdapat 11 fire spot di Sumatera Selatan. Seluruh titik tersebut telah diverifikasi melalui patroli darat, helikopter maupun drone dan dipastikan merupakan lokasi yang benar-benar mengalami kebakaran.
“Setelah dilakukan pengecekan melalui patroli, helikopter maupun drone, 11 titik tersebut terkonfirmasi sebagai lokasi yang benar-benar mengalami kebakaran,” ujar Suharyanto.
Menurutnya, 11 fire spot tersebut berada pada lahan dengan luasan lebih dari 60 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 15 hektare telah berhasil dipadamkan melalui operasi yang dilakukan sebelumnya.
“Jadi dari 60 hektare lebih itu, yang sudah dipadamkan sampai dengan kemarin sekitar 15 hektare. Artinya masih ada sekitar 45 hektare yang menjadi fokus penanganan,” katanya.
Kondisi tersebut, kata Suharyanto, menjadi alasan pemerintah memperbesar kekuatan Satgas Darat. Operasi darat dinilai terbukti memiliki peran lebih besar dalam pemadaman dibandingkan jika penanganan hanya mengandalkan operasi udara.
“Artinya memang Satgas Darat ini menjadi kekuatan utama untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dari sekitar 15 hektare yang telah berhasil dipadamkan, hanya sekitar 2,5 hektare yang ditangani melalui operasi helikopter water bombing. Sementara sebagian besar lainnya berhasil dipadamkan oleh personel Satgas Darat.
“Pemadamannya itu tadi, Satgas Daratnya diperbanyak karena terbukti bahwa operasi pemadaman dengan Satgas Darat itu lebih utama dibandingkan hanya mengandalkan operasi udara,” jelas Suharyanto.
Penguatan pasukan darat nantinya melibatkan berbagai unsur. Mulai dari relawan, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, TNI, Polri hingga unsur masyarakat lainnya.
Operasi tersebut akan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah dan didukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di masing-masing wilayah.
Hotspot Turun, Bukan Berarti Aman
Sementara itu, Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengatakan tren karhutla di Sumatera Selatan memang menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah hotspot dan fire spot terus mengalami penurunan.
“Alhamdulillah, dari evaluasi yang kita selenggarakan di ruangan tadi, meskipun suasana belum bisa kita katakan baik-baik saja, namun secara umum kalau kita lihat dari data, dari statistik yang ada, jumlah hotspot maupun jumlah fire spot di Sumatera Selatan terus menurun,” ujar Raja Juli.
Namun, ia mengingatkan bahwa penurunan tersebut belum dapat dijadikan alasan untuk menganggap kondisi Sumsel sudah aman.
“Belum pada kondisi yang aman, tetapi sekali lagi trennya terus membaik, jumlah hotspot maupun jumlah fire spot yang menurun,” katanya.
Menurut Raja Juli, kondisi tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri dan masyarakat.
Karena itu, pemerintah akan terus hadir memastikan proses pemadaman berjalan sekaligus mengurangi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
“Pemerintah akan hadir, terus hadir untuk menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.
Raja Juli juga meminta masyarakat, petani, pekebun dan perusahaan tidak membuka lahan dengan cara membakar.
“Kondisinya memang tidak sedang baik-baik saja,” ujarnya.
September Jadi Periode Krusial
Menteri Kehutanan mengungkapkan kondisi cuaca masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla. Berdasarkan informasi BMKG, periode kering diperkirakan masih berlangsung hingga awal Oktober.
“September ini menjadi periode yang penting,” katanya.
Karena itu, seluruh kekuatan penanganan harus tetap dipertahankan. Selain operasi pemadaman di darat, pemerintah juga mengoptimalkan operasi udara dan operasi modifikasi cuaca (OMC).
Raja Juli mengatakan terdapat potensi bibit hujan pada awal September yang diharapkan dapat membantu proses pemadaman.
“Kita berharap kondisi cuaca pada awal September dapat membantu proses pemadaman,” ujarnya.
Namun, operasi udara juga menghadapi keterbatasan. Sejumlah helikopter yang sebelumnya dapat dimaksimalkan untuk water bombing harus dikerahkan ke sejumlah taman nasional yang mengalami kebakaran cukup besar.
“Beberapa heli yang mestinya water bombing, yang mestinya bisa dipergunakan dan dimaksimalkan di enam provinsi prioritas, tetapi karena ada kebakaran yang luar biasa di beberapa taman nasional, akhirnya heli ini juga dideploy ke taman-taman nasional tersebut,” ungkapnya.
Untuk mengurangi risiko keselamatan dan mendukung penanganan kebakaran, Kementerian Kehutanan juga melakukan penutupan sementara maupun penutupan terbatas di sejumlah taman nasional.
Herman Deru: Pencegahan Tak Cukup dengan Teknologi
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai faktor manusia masih menjadi salah satu faktor penting dalam terjadinya karhutla. Karena itu, penanganan tidak bisa hanya mengandalkan teknologi maupun pemadaman setelah kebakaran terjadi.
Menurutnya, seluruh elemen masyarakat harus memiliki peran dalam pencegahan.
“Masing-masing paling tidak kita ada peran pada posisi promotif, preventif, dan penanganan juga,” ujar Herman Deru.
Ia mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan edukasi mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar, termasuk melalui media sosial.
“Peran masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya kebakaran,” katanya.
Herman Deru juga memastikan Pemprov Sumsel terus memberikan dukungan terhadap masyarakat yang terlibat dalam operasi darat. Masyarakat yang bergabung dalam pasukan penanganan karhutla akan mendapatkan dukungan operasional sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan mereka.
Selain pemadaman, pemerintah daerah juga memperkuat penanganan dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
Herman Deru mengatakan koordinasi dengan para bupati dan wali kota terus dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak asap mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Puskesmas diarahkan untuk membuka pelayanan selama 24 jam,” ujarnya.
Pelayanan tersebut terutama ditujukan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap, termasuk infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Pemerintah memastikan pelayanan kesehatan tetap diberikan kepada masyarakat terdampak dan diupayakan tidak menjadi beban bagi warga.
Di sisi lain, pemerintah mengajak seluruh masyarakat Sumsel untuk tidak lengah. Meski data menunjukkan tren penurunan hotspot dan fire spot, kondisi kemarau yang masih berlangsung membuat potensi karhutla tetap perlu diwaspadai.
Penguatan Satgas Darat, operasi udara, edukasi masyarakat serta koordinasi lintas sektor pun akan terus dilakukan untuk menekan titik kebakaran dan mencegah meluasnya karhutla di Sumatera Selatan.
