SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bersama TNI Angkatan Udara (AU) resmi menandatangani pernyataan bersama terkait penggunaan sementara lahan milik TNI AU seluas 6,9 hektare di kawasan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Kota Palembang. Sekolah Rakyat yang direncanakan berdiri di atas lahan tersebut ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa pada tahap awal.
Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI AU, khususnya Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Pnb Asep Wahyu Wijaya, M.M.S., atas dukungan terhadap rencana pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Menurut Ratu Dewa, pemanfaatan lahan TNI AU untuk Sekolah Rakyat bukan sekadar kerja sama pemanfaatan aset, melainkan bagian dari upaya bersama membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu.
“Ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Ini adalah tanda tangan untuk masa depan 1.000 anak-anak kita. Terima kasih TNI AU yang telah membuka pintu markasnya untuk menjadi kawah candradimuka bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” tegas Ratu Dewa.
Ia mengatakan, penandatanganan pernyataan bersama itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mewujudkan pemerataan pendidikan.
Pemkot Palembang, lanjutnya, berkomitmen mengawal proses pembangunan agar berjalan sesuai tahapan, ketentuan, dan target yang telah ditetapkan.
“Kami mendukung penuh program ini. Pemerintah Kota Palembang akan mengawal prosesnya secara serius, karena yang sedang kita perjuangkan bukan hanya pembangunan gedung sekolah, tetapi juga masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Ratu Dewa menegaskan, pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Menurut dia, anak-anak dari keluarga kurang mampu harus memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, mengembangkan potensi, dan meraih masa depan yang lebih baik.
“Pendidikan bukan hanya soal gedung dan seragam. Pendidikan adalah fondasi paling penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga menjadi senjata paling ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi,” katanya.
Ia berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi pintu bagi anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas pendidikan. Ini adalah upaya kita membuka peluang hidup baru bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan yang layak serta masa depan yang lebih baik. Kita ingin mereka bermimpi setinggi langit,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat dari kelompok kesejahteraan terbawah, terutama keluarga yang masuk kategori desil 1 dan 2. Program ini juga menyasar anak jalanan serta anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Fasilitas yang disiapkan mencakup sarana pembelajaran modern dan asrama, sehingga diharapkan dapat mendukung proses pendidikan sekaligus pemenuhan kebutuhan siswa selama mengikuti kegiatan belajar.
Berdasarkan perencanaan, bangunan Sekolah Rakyat di Palembang akan memiliki empat lantai. Pada tahap awal, fasilitas tersebut ditargetkan menampung 1.000 siswa, dengan rencana peningkatan kapasitas menjadi 2.500 siswa pada 2027.
Ratu Dewa menilai dukungan TNI AU dalam pemanfaatan lahan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi lintas institusi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Sinergi ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas lembaga dapat berkontribusi tidak hanya pada pelaksanaan tugas masing-masing institusi, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia dan masa depan generasi penerus bangsa. Dari markas tempur, lahir generasi petarung masa depan,” tuturnya.
Untuk memastikan program berjalan lancar, Ratu Dewa telah menginstruksikan Dinas Sosial Kota Palembang bersama perangkat daerah terkait agar melakukan koordinasi intensif dengan TNI AU, Kementerian Sosial, serta kementerian dan lembaga lainnya.
Ia meminta seluruh tahapan persiapan dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain kesiapan lahan dan pembangunan fisik, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam mendata calon peserta didik agar program tersebut tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Kementerian Sosial RI, Yadi Muchtar, AKS., MPS., menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Palembang berawal dari usulan Pemkot Palembang yang kemudian mendapat respons dari pemerintah pusat.
Ia menyebut kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting sebelum pembangunan dapat direalisasikan.
“Pembangunan akan segera dilaksanakan setelah status lahan dinyatakan bersih atau clear and clean dan seluruh persyaratan administrasi diselesaikan,” jelas Yadi.
Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), proses tender pembangunan ditargetkan mulai pada 16 Oktober 2026.
“Berdasarkan informasi dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), proses tender pembangunan ditargetkan sudah dimulai pada 16 Oktober 2026. Ini bagian dari tahapan persiapan agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan,” ungkapnya.
Yadi menambahkan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program, terutama dalam pendataan dan penghimpunan calon peserta didik.
“Peran pemerintah daerah sangat krusial, khususnya dalam melakukan pendataan, menghimpun calon peserta didik, serta memastikan anak-anak yang memenuhi kriteria dapat memperoleh akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Ia turut mengapresiasi keseriusan Pemkot Palembang dalam mengusulkan dan mempersiapkan program pendidikan yang menyasar masyarakat marginal tersebut.
TNI AU Dukung Pendidikan Anak Bangsa
Komandan Lanud Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Pnb Asep Wahyu Wijaya, menyatakan dukungan terhadap rencana pemanfaatan lahan TNI AU untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Palembang.
Menurutnya, keterlibatan TNI AU dalam program tersebut merupakan bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara, termasuk melalui dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
Dukungan itu sekaligus memperlihatkan bahwa sinergi antara institusi pertahanan dan pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam program yang memberikan manfaat sosial secara langsung.
Melalui kolaborasi antara Kementerian Sosial RI, TNI AU, dan Pemkot Palembang, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan dapat berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.
Kehadiran fasilitas pendidikan tersebut diharapkan membuka kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak, mengembangkan kemampuan diri, serta meraih masa depan yang lebih baik.
