SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru mengajak seluruh pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) periode 2025–2029 untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga dan memperkuat nilai toleransi di tengah keberagaman masyarakat Sumsel. Pesan tersebut disampaikan saat acara pelantikan pengurus FPK di Ballroom Swarna Dwipa Palembang, Kamis (30/10/2025).
Menurut Gubernur, keberadaan FPK di tengah kondisi Sumsel yang kondusif dan bebas konflik menunjukkan betapa pentingnya peran forum ini dalam merawat kebersamaan dan harmoni sosial. “FPK hadir di tengah masyarakat bukan karena ada konflik, tetapi agar keharmonisan tetap terjaga,” ujarnya.
Herman Deru menegaskan bahwa FPK harus menjadi penghubung aktif antara berbagai kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah. Tugas tersebut membutuhkan kepekaan sosial yang tinggi serta kemampuan berkomunikasi yang baik agar setiap perbedaan bisa dikelola dengan bijak.
“FPK harus peka dan tanggap terhadap potensi gesekan di masyarakat. Informasi yang tepat dari bawah menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah,” tegasnya.
Ia menilai bahwa Sumatera Selatan adalah provinsi yang unik karena dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang budaya. Keberagaman ini justru menjadi kekuatan jika dikelola dengan semangat saling menghormati.
“Sumsel punya tingkat toleransi tinggi. Ini harus kita rawat bersama agar tidak tercemar oleh isu-isu yang bisa memecah belah,” kata Herman Deru.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti pentingnya sinergi antara FPK dan instansi pemerintah, terutama dalam penyelesaian persoalan sosial yang muncul di masyarakat. FPK diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga motor penggerak kebersamaan.
Ia menegaskan bahwa pengurus FPK yang dilantik merupakan figur-figur pilihan yang memiliki kemampuan merangkul seluruh golongan. “Mereka ini orang-orang terpilih yang punya kapasitas dan integritas dalam menjaga keharmonisan,” katanya.
Herman Deru juga mengingatkan bahwa situasi global saat ini menuntut kewaspadaan terhadap potensi disinformasi yang bisa menggoyahkan persatuan. FPK diharapkan menjadi benteng pertama dalam melawan hoaks dan provokasi.
“Zero konflik bukan berarti tanpa ancaman. Justru karena damai inilah kita harus menjaga agar jangan ada retakan,” ujarnya.
Ia menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pengurus untuk aktif turun ke masyarakat. “Bangun komunikasi lintas budaya, dengarkan aspirasi rakyat, dan jaga Sumsel tetap sebagai daerah yang damai dan rukun,” pungkasnya.
