SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., menegaskan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif berupa penyusunan laporan semata, melainkan harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Edward Candra saat menghadiri kegiatan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digelar di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (26/5/2026). Kegiatan itu diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumsel secara daring.
Dalam sambutannya, Edward mengapresiasi kehadiran tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang memberikan penguatan dan pendampingan kepada perangkat daerah di Sumsel.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim PANRB yang telah berkenan memberikan asistensi, arahan, dan penguatan kepada perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Edward.
Menurutnya, asistensi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.
“Melalui kegiatan ini, kita mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama, mengevaluasi berbagai capaian, sekaligus memperbaiki hal-hal yang masih perlu dibenahi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja,” ujarnya.
Edward menilai tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis yang berlangsung sangat cepat.
“Kita menghadapi situasi yang penuh tantangan. Perkembangan opini publik di media sosial berlangsung sangat cepat, begitu juga kemajuan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang membawa berbagai perubahan,” ungkapnya.
Ia mengakui bahwa kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru bagi penyelenggaraan pemerintahan.
“Ada pihak-pihak di luar birokrasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk hal-hal yang dapat merugikan masyarakat maupun pemerintahan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama,” katanya.
Selain perkembangan teknologi, Edward juga menyoroti kondisi geopolitik global yang turut memberikan dampak terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Karena itu, ia menegaskan bahwa implementasi SAKIP harus mampu menjawab berbagai tantangan tersebut melalui pengelolaan program dan anggaran yang lebih efektif serta terukur.
“SAKIP tidak hanya soal laporan. Yang paling penting adalah bagaimana setiap rupiah yang digunakan birokrasi pemerintah benar-benar dimanfaatkan untuk masyarakat dan jelas penggunaannya,” tegas Edward.
Ia menambahkan, seluruh program pemerintah harus memiliki target yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya kepada publik.
“Akuntabilitas kinerja harus menjadi budaya kerja. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memiliki manfaat yang dirasakan masyarakat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Edward juga menekankan pentingnya pembangunan zona integritas sebagai fondasi utama reformasi birokrasi.
“Zona integritas tidak cukup hanya menjadi slogan atau dokumen administratif. Integritas harus dimulai dari pimpinan yang memberikan teladan dan kemudian menjadi budaya kerja seluruh jajaran,” ujarnya.
Menurut Edward, integritas merupakan modal utama untuk membangun birokrasi yang profesional dan dipercaya masyarakat.
“Integritas harus diperjuangkan dan dijadikan sebagai penggerak birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Ia pun mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Fungsi dan tugas yang diberikan negara jangan sampai digunakan untuk menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok tertentu. Amanah jabatan harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Edward mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
“Sinergi antar-OPD, pemerintah kabupaten/kota, maupun instansi vertikal harus terus diperkuat. Pada akhirnya, seluruh upaya yang kita lakukan bermuara pada satu tujuan, yakni memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, dalam kegiatan asistensi tersebut tim Kementerian PANRB memaparkan berbagai perkembangan terkait reformasi birokrasi, implementasi SAKIP, serta pembangunan zona integritas di wilayah Sumatera Selatan. Para peserta dari OPD provinsi maupun kabupaten/kota tampak aktif mengikuti pemaparan dan evaluasi yang disampaikan selama kegiatan berlangsung.
