SUMSEL DAILY, PALEMBANG – Rapat paripurna LXXXI (81) DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda penyampaian pengantar laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur Sumsel (LKPJ) tahun anggaran 2023 serta pembentukan pansus berdasarkan komposisi komisi-komisi diruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan berjalan lancar.
Paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Dr Hj Anita Noeringhati. SH. MH., serta wakil pimpinan DPRD Sumsel Muchendi Mahzareki, dihadiri langsung PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni.
Dalam sambutannya Agus Fatoni, mengatakan tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan 2019-2023, dengan ebragam capaian prestasi dan penghargaan yang telah diraih. Dimna provinsi Sumsel meraih seabnyak 56 penghargaan (14 bidang tata kelola pemerintahan, 7 bidang ekonomi, 3 bidang insfrastruktur, 7 bidang SDM dan 25 bidang social budaya.
Berdasarkan RPJMD tahun 2019-2023 terdapat 16 sasaran diturunkan menjadi beberapa prioritas pembangunan daerah, antara lain. Meningkatkan kesejahteraan social, menignkatkan kesejahteraan ekonomi, pembnagunan insfrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang. Reformasi dibidang birokrasi dan stabilitas daerah. Dimana sampai tahun 2023 capaian indicator makro dan indicator spesifik lainnya.
Untuk pertumbuhan ekonmi sumsel terus pulih setelah pandemic covid dan berhasil bangkit pada triwulan III 2023, tumbuh 5,08 persen melabihi capaiajn nasional 4,49 persen. Tingakt pengangguran terbuka pada Februari 2023 mencapai 4,53 persen menurun dari tahun 2022 sebesar 4,63 persen dan lebih baik dari angka nasional 5,32 persen. Juga tingkat kemiskinan Maret 2023 sebesar 11,78 persen turun dari tahun 2022 sebesar 11,90 persen.
Sedangkan IPM tahun 2023 sebesar 73,18 poin berada pada kategori tinggi. Angka ini meningkat sebesar 72,48 persen. Gini ratio tahun 2023 sebesar 0,338 lebih aik dibandingkan nasional 0,388. Ditahun 2023 terdapat 5 program kerja unggulan yaitu, penanganan bencana, pengendalian inflasi, penurunan stunting, penghaspusan kemiskinan ekstrim dan dukungan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.
PJ Gubernur juga mengatakan telah melakukan beberapa upaya dalam penanganan karhutla, pengedalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, kemiskinan kestrim dan dukungan pemeritnah terhadap pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dia juga menyampakan pengelolaan keunagna daerah yang belum diaudit sebagai wujud kinerja APBD.
Dimana pendpatan asli daerah per Januari 2024, target pendpatan daerah provinsi Sumsel sebesar Rp 11.100.410.477.130,00 terealisasi sebesar Rp 9.868.655.138.104,89. Dimana pedapatan tersebut bersal dari realisasi PAD senilai Rp 5.197.288.200.424,98. Pendapatan transfer Rp 5.558.875.638.479,00. Sedangkan untuk lain-lain yang sah adalah Rp 3.882.686.676.00. dan hasil belanja Rp 9.684.530.238.251,08.
Dalam rapat tersebut juga dilanjutkan dengan laporan rapat paripurna ke-82. Adapun agenda adalah perubahan dan penambahan program pembentukan peraturan peraturan daerah. Ada 13 Raperda yang diajukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, pembahasan Raperda dibcakan h Toyib Rakembang. Menutup paripurna ketua DPRD Provinsi Sumsel Dr Hj Anita Noeringhati didampingi Sekwan, H Aprizal, melakukan nota kesepahaman bersama PJ Gubernur Agus Fatoni serta Sekda H. Supriono.(*)
