SUMSELDAILY.CO.ID, TANJUNG ENIM – Setiap gerbong batu bara yang melintas di Kertapati tidak hanya mengangkut energy ia membawa nasib anggaran Sumatera Selatan.
Sulit melihat hubungan itu sebelum kereta berhenti.
Sebab dari kejauhan, yang tampak hanyalah rangkaian panjang berwarna hitam, melintas cepat, nyaris tanpa suara. Namun di baliknya, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar komoditas: kapasitas fiskal, arah pembangunan, dan satu hal yang jarang diakui secara terbuka ketergantungan.
Di atas kertas, itu disebut Dana Bagi Hasil.
Di lapangan, ia menentukan apakah jalan dibangun, program berjalan, dan dapur tetap menyala.
Dengan kata lain, sebagian masa depan Sumatera Selatan bergerak di atas rel, sementara nilainya ditentukan jauh dari wilayahnya sendiri.
Kereta itu tidak pernah benar-benar datang.
Tiba-tiba saja ia sudah melintas panjang, berat, dan hitam membelah Kertapati.
Di dalamnya bukan sekadar batu bara.
Ada uang daerah.
Ada anggaran pembangunan.
Ada hidup yang bergantung.
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Selatan menunjukkan satu kenyataan yang tak mudah dielakkan: ketergantungan fiskal belum selesai.
Dalam beberapa tahun terakhir, total APBD berada di kisaran Rp10–11 triliun, dengan lebih dari separuh pendapatan berasal dari dana transfer pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan.
Artinya, ruang gerak daerah tidak sepenuhnya ditentukan oleh daerah.
Satu perubahan pada sektor batu bara harga turun, produksi ditekan, atau kebijakan bergeser tidak berhenti di pasar global. Ia langsung menjalar ke meja anggaran.
Ketika transfer menurun, yang terjadi bukan sekadar angka menyusut.
Program ditunda.
Prioritas digeser.
Rencana pembangunan dipangkas sering kali tanpa terlihat.
Dampaknya tidak selalu tercatat jelas di laporan.
Namun terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyebut dana transfer sebagai penopang utama pembangunan daerah.
“Dana transfer dari pusat, termasuk DBH, sangat berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan.”
Pernyataan itu benar.
Namun ia juga menyingkap satu hal yang lebih mendasar: daya tahan ekonomi daerah masih bergantung pada variabel yang tidak sepenuhnya ia kendalikan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sekitar 24–25 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Selatan menjadikannya tulang punggung sekaligus titik paling rapuh dalam struktur ekonomi.
Di tingkat global, peran batu bara belum benar-benar surut. Sepanjang 2024–2026, harga batu bara kembali melonjak hingga di atas USD 140 per ton, sementara produksi Indonesia menembus lebih dari 800 juta ton menempatkannya sebagai salah satu pemasok utama dunia.
Lonjakan itu memperkuat penerimaan negara.
Namun di daerah, dampaknya selalu datang dalam dua arah.
Ketika harga naik, ruang fiskal terasa longgar.
Ketika harga terkoreksi, tekanan datang cepat dan nyata.
Ruang fiskal menyempit.
Aktivitas ekonomi melambat.
Dampaknya merambat hingga ke lapisan paling bawah.
Di titik ini, Sumatera Selatan berada dalam posisi yang sulit disangkal: kaya sumber daya, tetapi rentan terhadap keputusan dan harga yang ditentukan di luar dirinya.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Suswantono, menegaskan bahwa kebijakan produksi harus menyeimbangkan berbagai kepentingan.
“Kebijakan produksi batu bara harus mempertimbangkan kebutuhan domestik, ekspor, dan keberlanjutan cadangan.”
Tarik-menarik itu terjadi di tingkat kebijakan.
Namun dampaknya tiba di daerah dalam bentuk yang jauh lebih konkret: kerja ada atau tidak.
Di pinggir rel Kertapati, Andi (45) berdiri menatap kereta yang melintas.
Ia tidak membaca laporan APBD.
Tidak mengikuti arah kebijakan.
Tidak menghitung kontribusi sektor tambang.
Ia hanya menghitung hari.
“Kalau kereta banyak lewat, kerjaan ada,” katanya.
“Kalau mulai jarang, kami sudah tahu… lagi sepi.”
Hampir dua dekade ia hidup dari aktivitas di sekitar jalur batu bara.
Bagi Andi, ekonomi tidak hadir dalam grafik, melainkan dalam frekuensi gerbong.
“Dulu pernah sepi,” katanya pelan.
“Kereta jarang. Kami langsung terasa… tidak ada kerja.”
Tak jauh dari situ, Siti (38) merapikan gelas di warung kecilnya.
“Kalau tambang ramai, dagangan cepat habis,” ujarnya.
“Tapi kalau sepi, ya ikut sepi.”
Di warung itu tidak ada angka pertumbuhan ekonomi.
Tidak ada laporan fiskal.
Yang ada hanya satu ukuran: pembeli datang atau tidak.
Di sinilah statistik kehilangan jarak.
Angka berubah menjadi pengalaman.
Dan ekonomi kembali ke bentuknya yang paling dasar: bertahan atau tidak.
Di tengah pola yang berulang itu, negara mulai mencoba mengubah arah.
Melalui PT Bukit Asam Tbk (PTBA), batu bara tidak lagi diposisikan semata sebagai komoditas, tetapi sebagai pintu masuk menuju nilai tambah.
Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, menegaskan perubahan itu.
“Kami tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada pengembangan bisnis yang memberikan nilai tambah.”
Perubahan itu bergerak dari hulu hingga hilir.
Di sisi logistik, PTBA memperkuat jalur strategis Tanjung Enim Kramasan rantai distribusi yang selama ini menjadi titik lemah nasional. Proyek ini dirancang meningkatkan kapasitas angkut hingga puluhan juta ton per tahun, menekan biaya logistik, sekaligus menjaga stabilitas pasokan ke pembangkit dan industri.
Rel yang melintasi Kertapati itu, dengan demikian, bukan sekadar jalur distribusi.
Ia adalah infrastruktur fiskal yang tak tertulis penentu seberapa stabil ekonomi daerah bisa bertahan.
Namun perubahan paling menentukan justru terjadi di hilir.
Batu bara mulai diarahkan menjadi lebih dari sekadar bahan bakar ia diolah menjadi Dimethyl Ether (DME) sebagai substitusi LPG, artificial graphite untuk bahan baku baterai kendaraan listrik, hingga berbagai produk turunan lain yang membuka peluang industri baru.
Jika strategi ini berhasil, nilai batu bara tidak lagi berhenti saat ia keluar dari tambang.
Ia berlanjut menjadi industri.
Menjadi lapangan kerja.
Menjadi sumber pertumbuhan yang lebih stabil.
Ekonom energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyebut hilirisasi sebagai kunci.
“Ketergantungan terhadap komoditas membuat daerah sangat rentan terhadap fluktuasi harga global. Hilirisasi menjadi kunci untuk menciptakan nilai tambah dan stabilitas ekonomi jangka panjang.”
Di sinilah arah baru mulai terlihat.
Bukan lagi sekadar menggali dan mengirim, tetapi mengolah dan menahan nilai di dalam negeri.
Namun hingga hari ini, sebagian besar batu bara masih meninggalkan Sumatera Selatan dalam bentuk mentah.
Nilai terbesar tetap bergerak keluar.
Yang tertinggal adalah ketergantungan.
Sore turun di Kertapati.
Kereta kembali melintas, seperti tidak pernah lelah.
Di atas rel itu, tiga hal bergerak bersamaan: komoditas, kebijakan, dan kehidupan.
Andi bersiap pulang.
Siti menutup warungnya.
“Yang penting kerjaan tetap ada,” kata Andi.
Kalimat itu sederhana.
Namun di situlah seluruh persoalan bermuara.
Batu bara telah membangun Sumatera Selatan memberi pertumbuhan, mengisi kas daerah, dan menghidupi masyarakat.
Namun pada saat yang sama, ia juga membentuk satu pola yang sulit diputus: ketergantungan pada harga global, pada kebijakan pusat, dan pada sumber daya yang suatu hari akan habis.
Kini, arah itu mulai bergeser.
Rel yang sama yang selama ini membawa keluar batu bara, perlahan didorong untuk membawa masuk nilai tambah.
Hilirisasi membuka kemungkinan baru:
bahwa ekonomi tidak lagi hanya bergerak karena apa yang diambil dari bumi, tetapi karena apa yang dibangun darinya.
Kereta akan terus melintas di Kertapati.
Namun yang menentukan masa depan Sumatera Selatan bukan lagi seberapa banyak bara yang dibawa keluar melainkan seberapa besar nilai yang berhasil ditahan.
Sebab ketergantungan tidak selalu hilang ketika sumber daya habis.
Sering kali, ia hanya berubah bentuk.
Dan ketika hari itu tiba, pertanyaannya tidak lagi tentang energi.
Melainkan kesiapan:
apakah daerah ini akan terus menjadi jalur lewat sumber daya,
atau benar-benar menjadi tempat di mana nilai itu tumbuh, menetap, dan menentukan nasibnya sendiri.
