SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Praktik dugaan pungutan tidak resmi dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) di wilayah kerja Karang Agung, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, ternyata disebut telah berlangsung lama, bahkan jauh sebelum Yudi Kurniawan menjabat sebagai Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung.
Fakta tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi pungutan pengurusan izin berlayar kapal terhadap 23 perusahaan agen kapal, yang menjerat terdakwa Yudi Kurniawan. Perkara dengan dugaan kerugian negara sebesar Rp2,3 miliar lebih untuk periode Mei hingga Desember 2025 itu kembali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Senin (16/11/2026).
Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ade Sumitra Hadisurya, SH, MH, tersebut menghadirkan sejumlah saksi dari perusahaan agen kapal yang diperiksa Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel.
Mereka di antaranya Riflis, Yakub, Yudianto, Andri Oktavianto, Nicola, Ilham, dan Barlian Renando.
Dalam persidangan, saksi Barlian Renando mengungkapkan bahwa dirinya pernah menyerahkan uang untuk pengurusan dokumen SPOG melalui Agus Darmawan, yang disebut sebagai orang kepercayaan terdakwa Yudi Kurniawan.
“Uang pengurusan berkas SPOG kami serahkan kepada Agus. Biaya penerbitan SPOG sebesar Rp1,5 juta dan kami tidak keberatan,” ungkap saksi.
Mendengar keterangan tersebut, majelis hakim mengingatkan para saksi bahwa dalam perkara ini tidak hanya pihak penerima yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi pihak pemberi juga memiliki konsekuensi hukum.
“Saksi di sini sebagai pihak pemberi. Ada pasal yang dikenakan kepada pihak pemberi,” tegas hakim.
Hal menarik lainnya terungkap ketika salah satu saksi menjelaskan bahwa penarikan uang terkait penerbitan SPB dan SPOG kepada perusahaan agen kapal bukanlah praktik yang baru muncul pada masa kepemimpinan terdakwa Yudi Kurniawan.
Menurut saksi, pungutan tersebut sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan yang terus berlanjut dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya.
“Pungutan uang penerbitan SPB dan SPOG sudah berlangsung lama, telah terjadi secara turun-temurun, jauh sebelum masa kepemimpinan Yudi Kurniawan selaku Kawilker Karang Agung, KSOP Kelas I Palembang. Di sini perusahaan kami hanya memiliki dua kapal dan kami baru bertugas di wilayah ini. Kami hanya mengikuti kebiasaan lama,” terang saksi.
Dalam keterangannya, saksi juga menyebut sejumlah nama yang pernah menjabat sebagai Kawilker Karang Agung sebelum Yudi Kurniawan, yakni Poniman, Kemas, dan Mareda Gosta.
Penyebutan nama-nama tersebut menjadi bagian dari keterangan saksi mengenai riwayat kepemimpinan di wilayah kerja Karang Agung. Namun, kesaksian tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan para mantan pejabat itu dalam dugaan tindak pidana yang sedang disidangkan.
Keterangan saksi dalam persidangan kali ini tidak jauh berbeda dengan kesaksian sejumlah agen kapal yang telah dihadirkan sebelumnya. Mereka mengungkap adanya pembayaran di luar ketentuan resmi dalam proses penerbitan SPB dan SPOG yang disebut telah menjadi kebiasaan di lingkungan tersebut.
Jika mengacu pada periode kepemimpinan Yudi Kurniawan, praktik yang didakwakan jaksa berlangsung selama delapan bulan, yakni Mei hingga Desember 2025. Dalam rentang waktu tersebut, terdakwa diduga menerima uang pungutan tidak resmi lebih dari Rp2,3 miliar dari 23 perusahaan agen kapal.
Fakta mengenai praktik yang disebut telah berlangsung lama ini tentu menjadi perhatian dalam pengungkapan perkara. Penyidik Kejati Sumsel diharapkan dapat mendalami lebih jauh riwayat praktik pungutan tersebut, termasuk menelusuri apakah terdapat keterlibatan pihak lain pada periode kepemimpinan sebelumnya.
Masyarakat pun menanti agar penanganan perkara ini dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada satu terdakwa apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.
Terlebih, berdasarkan keterangan saksi, pembayaran tersebut bukan semata-mata persoalan kesediaan perusahaan mengeluarkan uang. Salah satu hal yang disorot adalah dugaan konsekuensi apabila pungutan tidak dipenuhi, yakni proses pengurusan penerbitan SPB dan SPOG berpotensi diperlambat sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan agen kapal.
Dalam surat dakwaan JPU, selama Mei hingga Desember 2025 tercatat sebanyak 2.775 penerbitan SPB dan 12.934 penerbitan SPOG di wilayah kerja Karang Agung. Dari aktivitas tersebut, terdakwa Yudi Kurniawan diduga menerima uang lebih dari Rp2,3 miliar dari 23 perusahaan agen kapal.
Secara terperinci, sekitar Rp1,7 miliar disebut diterima langsung oleh terdakwa. Kemudian, Rp167 juta merupakan uang terkait penerbitan SPB yang diterima melalui Agus Darmawan, sedangkan Rp417 juta berasal dari pembayaran terkait SPOG melalui saksi yang sama.
JPU juga mengungkapkan bahwa penerimaan uang tersebut dilakukan melalui dua cara, yakni transfer ke rekening bank atas nama Sigit Tri Cahyo yang disebut dikuasai terdakwa, serta penyerahan secara tunai di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Boom Baru Palembang dan kantor KSOP.
Dari total penerimaan yang didakwakan, sebesar Rp70 juta disebut diserahkan kepada Agus Darmawan, Rp42 juta kepada Wahyudi, serta masing-masing Rp56 juta kepada Erwinsyah dan Hendri.
Sementara itu, sekitar Rp2,1 miliar lebih disebut digunakan untuk kepentingan terdakwa Yudi Kurniawan, termasuk membeli satu unit sepeda motor Harley-Davidson tipe Road Glide berwarna biru Candy, tujuh keping logam mulia dengan berat total 274,9 gram, serta membiayai operasional dan kebutuhan sehari-hari.
Atas perbuatannya, dalam surat dakwaan JPU, terdakwa Yudi Kurniawan didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Jaksa juga menguraikan dakwaan alternatif terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa uang yang berhubungan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajibannya.
Dalam dakwaan alternatif tersebut, terdakwa dijerat Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.














