SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Kepala Balai Pengendalian Prubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengatakan, hingga saat ini Karhutla yang terjadi di Sumsel masih rentan terjadi di kawasan perkebunan sawit bergambut milik masyarakat seperti di Kabupaten OKI dan beberapa lokasi di sekitar tol Ogan Ilir (OI) yang merupakan lahan yang tidak terpelihara.
“Selain itu banyak juga spot-spot kecil di wilayah PALI, Musi Rawas, Muara Enim yang menjadi lokasi pembukaan lahan baru masyarakat untuk bidang pertanian,” katanya saat di konfirmasi awak media, Senin (23/05/2022).
Lanjutnya, saat ini juga wilayah Sumsel masuk dalam periode musim peralihan menjelang musim kemarau dengan suhu maksimal per 10 Mei terjadi mencapai 34.5 derajat celcius kemudian intensitas hujan tertinggi sebesar 55.5 mm per tanggal 6 Mei, sehingga prakiraan musim kemarau akan melanda pada akhir Mei hingga Juni.
“Kalau dari BMKG mengatakan kemarau pada tahun 2022 ini, iklimnya akan lebih kering dibandingkan 2021 lalu, meski demikian saat ini potensi hujan masih ada sehingga kami memanfaatkan semaksimal mungkin untuk terus melaksanakan patroli dan sosialisasi kepada masyarakat,” bebernya.
Ferdian juga menyebutkan, pihaknya akan melakukan penanganan dengan solusi permanen pencegahan Karhutla terus dilakukan oleh tim PPIKHL seperti pelaksanaan deteksi dan monitoring serta melaksanakan modifikasi cuaca sebagai upaya menjamin agar gambut tetap basah.
“Melaksanakan patroli darat dan udara lebih luas, pemadaman sedini mungkin sampai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya melibatkan masyarakat lebih lagi dalam mencegah Karhutla,” ujarnya.
Saat ditanyai terkait tindak lanjut pengelolaan lahan bekas Karhutla, Ferdian menyampaikan bahwa status lokasi tersebut perlu untuk dicermati lebih dahulu, sebab Gubernur Sumsel sendiri dikatakannya telah melakukan antisipasi terhadap lahan tidur dan lahan terlantar untuk dikelola sesuai dengan potensinya.
“Hal ini menjadi terobosan yang penting untuk langkah-langka pengaturan. Mengingat penurunan emisi sebagai kewajiban Indonesia untuk sektor lahan terbesar adalag dari kebakaran hutan dan lahan khususnya pada lahan gambut, selain pengelolaan seperti ini pengendalian perubahan iklim juga penting dilakukan,” pungkasnya.
