Asmar Wijaya Serahkan DPA 2025, Minta OPD OKI Pangkas Rapat dan Perjalanan Dinas yang Tak Perlu

  • Bagikan

SUMSELDAILY.CO.ID, OGAN KOMERING ILIR – Tahun anggaran 2025 untuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) resmi dimulai. Penjabat (Pj) Bupati OKI, Ir. Asmar Wijaya, M.Si, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab OKI, Jumat (17/1/2025). Dalam acara yang digelar di Ruang Rapat Bende Seguguk (RRBS) I tersebut, Asmar Wijaya memberikan arahan tegas kepada jajarannya untuk mengedepankan efisiensi dan mengutamakan program yang langsung menyentuh masyarakat.

Dengan total Belanja Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp2,58 triliun, Asmar mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang prudent, hati-hati, dan terencana. “Kita harus melaksanakan pembangunan secara prudent, hati-hati, dan terencana dengan baik,” tegasnya. Ia pun tak segan untuk meminta OPD memangkas anggaran rapat-rapat dan perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu. “Kurangi rapat-rapat, perjalanan dinas yang tidak perlu, maksimalkan untuk kepentingan masyarakat serta utamakan prinsip kehati-hatian,” ujar Asmar, menekankan efisiensi anggaran.

Asmar Wijaya mengarahkan jajarannya untuk memfokuskan anggaran pada belanja produktif, seperti belanja modal dan infrastruktur. “Belanja daerah harus kita lakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, dan berdasarkan prioritas,” jelasnya. Belanja produktif ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur, khususnya yang mendukung konektivitas dan aksesibilitas, menjadi salah satu prioritas utama. Hal ini sejalan dengan target pembangunan exit tol di Mesuji Raya yang terus dikebut. Selain itu, program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, juga akan menjadi fokus utama.

Asmar Wijaya juga memberikan penekanan khusus pada ketepatan waktu dalam realisasi anggaran. Ia meminta agar seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat segera dieksekusi dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran. “Jangan lagi ada kegiatan yang menumpuk di akhir tahun, kalau sudah tertib SOP-nya segera eksekusi agar anggaran yang dilaksanakan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Asmar.

Baca Juga :   Satukan Visi Integritas untuk Membangun Negeri, PLN UID S2JB dan Mitra Kerja Laksanakan Collective Action

Arahan ini bertujuan untuk mempercepat perputaran uang di daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sepanjang tahun. Dengan realisasi anggaran yang tepat waktu, diharapkan dampak positif dari program-program pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, percepatan realisasi anggaran juga akan menghindari potensi Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang tinggi di akhir tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI, Ir. H. Mun’im, MM, memaparkan komposisi Belanja Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2025. Total belanja daerah mencapai Rp2,58 triliun, yang terdiri dari:

Belanja Operasi: Rp1,05 triliun

Belanja Modal: Rp290,22 miliar

Belanja Tidak Terduga: Rp10 miliar

Belanja Transfer: Rp447,95 miliar

Mun’im juga menjelaskan sumber pendapatan yang membiayai anggaran tersebut, yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp288,81 miliar

Pendapatan Transfer: Rp2,25 triliun

Pembiayaan: Rp49,16 miliar

Dari komposisi tersebut, terlihat bahwa Pendapatan Transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi sangat penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pemkab OKI perlu menggali potensi-potensi PAD yang ada dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Mun’im menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. “Kita semua berharap dengan pengelolaan yang baik, Kabupaten OKI dapat kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK,” tutupnya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen Pemkab OKI untuk menjaga tata kelola keuangan yang baik dan bersih.

Upaya untuk meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi target penting yang ingin dicapai. Opini WTP merupakan indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengelolaan keuangan yang tertib, disiplin, dan bebas dari penyimpangan.

Baca Juga :   Herman Deru Resmikan Taman Olahraga dengan Bangunan Terbesar Berbentuk Tanjak di Lubuklinggau

Penyerahan DPA 2025 ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Pemkab OKI untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi dalam membangun OKI. Dengan anggaran yang telah ditetapkan, kini saatnya untuk bekerja keras, cerdas, dan ikhlas dalam merealisasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

Keberhasilan pembangunan di OKI tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dukungan dan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawal dan menyukseskan program-program pembangunan. Dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, diharapkan cita-cita untuk mewujudkan OKI yang maju, sejahtera, dan berkeadilan dapat segera terwujud.

Rakor ini juga menjadi bagian dari persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati OKI terpilih, Muchendi Mahzareki dan Supriyanto. Dengan sinkronisasi visi dan program prioritas yang dilakukan dalam rakor ini, diharapkan transisi kepemimpinan dapat berjalan dengan mulus dan efektif. Keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dirintis oleh Pj Bupati Asmar Wijaya juga menjadi prioritas, agar tidak terjadi stagnasi dalam pembangunan daerah.

Masyarakat OKI menaruh harapan besar pada kepemimpinan Muchendi Mahzareki dan Supriyanto. Dengan pengalaman dan komitmen yang mereka miliki, diharapkan keduanya dapat membawa perubahan positif dan kemajuan yang signifikan bagi OKI. Visi “OKI Maju Bersama” yang mereka usung diharapkan dapat diwujudkan melalui program-program yang konkret dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Meskipun DPA 2025 telah diserahkan dan program-program prioritas telah disinkronkan, tantangan ke depan tetap ada. Pengawalan implementasi anggaran menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Diperlukan sistem pengawasan yang ketat dan transparan, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran. Selain itu, komitmen dan integritas dari seluruh jajaran OPD menjadi faktor penentu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Baca Juga :   Debit Air Terus Naik, Bupati Monitoring Banjir di Kapuas Hulu
  • Bagikan