SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Pemprov Sumsel berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk ke-12 kali secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dilakukan dalam Rapat Paripurna XXXVI DPRD Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026).
Gubernur Herman Deru menyebut capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Alhamdulillah, Sumatera Selatan kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjaga pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas,” kata Herman Deru.
Menurutnya, capaian WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Sumsel berjalan semakin baik dan konsisten.
“Predikat ini bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.
Herman Deru juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumsel yang telah menyelesaikan proses pemeriksaan secara profesional dan tepat waktu.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan beserta seluruh tim pemeriksa yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan dan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Ia menegaskan, seluruh rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara tepat, cepat, dan tuntas sesuai batas waktu yang telah ditetapkan,” tegas Herman Deru.
Menurut Herman Deru, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus dipandang sebagai instrumen perbaikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Pemeriksaan ini bukan semata-mata mencari kekurangan, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK RI, Dr. Edward Ganda Hasiolan Simanjuntak, menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan setiap tahun.
“BPK melakukan pemeriksaan berdasarkan empat kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan,” jelas Edward.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK memutuskan memberikan opini terbaik kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan penekanan suatu hal atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025,” ujar Edward.
Ia menambahkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan pencapaian yang patut diapresiasi.
“Pencapaian ini menandai keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-12 kalinya secara berturut-turut,” katanya.
Edward berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemprov Sumsel untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dan menjadi pemicu untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang,” pungkasnya.
Turut hadir Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, unsur Forkopimda Sumsel, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra, Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Rio Tirta, pimpinan dan anggota DPRD Sumsel, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
