SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Tahapan seleksi Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Tahun 2025 memasuki fase penting dengan dilaksanakannya verifikasi lapangan oleh Tim Penilai dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) di Griya Agung, Selasa (18/11/2025). Sumatera Selatan menjadi salah satu daerah yang masuk penilaian setelah program pembangunan kelautan dan perikanannya dinilai menonjol secara nasional.
Ketua Tim Penilaian Setmilpres sekaligus Kepala Bagian Penganugerahan, Kolonel Caj. Sandi, S.IP., M.Si., menyebut bahwa Sumsel masuk daftar penilaian karena rekam jejak kinerja Gubernur Dr. H. Herman Deru yang dinilai konsisten dan berkesinambungan. Ia menekankan bahwa capaian tersebut tidak bersifat sesaat, melainkan akumulasi dari karya dan inovasi yang dilakukan sejak Herman Deru menjabat sebagai kepala daerah.
“Beliau memiliki kesinambungan prestasi yang kuat. Penghargaan demi penghargaan yang diraih sejak 2009 hingga 2023 menunjukkan adanya keberlanjutan pengabdian,” ungkap Kolonel Sandi.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan tim ke daerah merupakan bagian dari mekanisme resmi sebelum rekomendasi diajukan ke Dewan Gelar. Prosedur tersebut meliputi pengecekan data, validasi lapangan, penilaian internal, hingga sinkronisasi dokumen yang telah dikaji oleh berbagai instansi, termasuk KPK, Kepolisian, BIN, dan Kejaksaan Agung.
Ketua Tim Pengusul dari Kemendagri, Hanafi, S.Si., M.Eng., menambahkan bahwa Satyalancana Wira Karya hanya diberikan kepada kepala daerah yang menunjukkan kontribusi dengan dampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, verifikasi lapangan menjadi tahapan wajib untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.
“Penilaian ini melihat bukti nyata. Program harus terbukti berjalan, mampu mengubah kondisi masyarakat, dan memberikan manfaat sosial ekonomi,” ujar Hanafi.
Dalam presentasinya, Gubernur Herman Deru memaparkan serangkaian terobosan bidang kelautan dan perikanan yang diajukan untuk penilaian. Ia menegaskan bahwa seluruh program yang disampaikan bersumber dari kerja nyata pemerintah daerah dan bukan disiapkan hanya untuk kepentingan penghargaan.
“Kami menghormati objektivitas tim penilai. Apa yang kami paparkan adalah hasil kerja lapangan dari seluruh jajaran Pemprov Sumsel,” kata Herman Deru.
Salah satu program strategis yang menjadi perhatian adalah pemulihan ekosistem mangrove yang dimulai pada masa pandemi Covid-19. Kerusakan sekitar 44 ribu hektare mangrove dinilai memicu turunnya hasil tangkapan nelayan dan terganggunya ekosistem pesisir. Fakta tersebut mendorong Pemprov Sumsel untuk melakukan pemulihan besar-besaran melalui kemitraan dengan perusahaan, pemerintah kabupaten, kelompok nelayan, dan berbagai organisasi masyarakat.
Lebih jauh, Pemprov Sumsel menerbitkan sejumlah kebijakan pembangunan, seperti Perda RTRW, penyusunan RZWP3K, pembentukan Techno Park Mangrove, serta penguatan koordinasi lintas OPD. Upaya kelembagaan turut ditingkatkan melalui pembentukan Kelompok Kerja Mangrove Daerah, penguatan Forum DAS, dan pemanfaatan skema Perhutanan Sosial untuk percepatan rehabilitasi.
Program tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga keamanan ekologi pesisir, meningkatkan kesejahteraan nelayan, hingga membuka peluang wisata berbasis lingkungan.
Di penghujung kegiatan, seluruh rangkaian verifikasi ditutup dengan penandatanganan berita acara yang disaksikan langsung oleh Gubernur Herman Deru. Tahap ini menjadi bagian akhir sebelum hasil penilaian dibahas di tingkat nasional.
