SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG — Ruang Delegasi Lantai 2 Mapolda Sumatera Selatan siang itu menjadi titik temu dua kepentingan besar negara: energi dan keamanan. Di satu meja, jajaran SKK Migas, perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pimpinan Polda Sumatera Selatan membahas satu fokus utama—menjaga keberlangsungan industri hulu migas demi mendukung target lifting nasional.
Pertemuan dipimpin langsung oleh Kapolda Sumsel dan dihadiri Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Yunianto, bersama jajaran kepolisian seperti Karo Ops, Dir Reskrimsus, Kabid Kum, dan Kabid Propam. Hadir pula Komjen Pol. Rudy Sufahriadi selaku Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Permasalahan Hukum, Nanang Abdul Manaf (Staf Khusus Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Lifting), Muhammad Iksan Kiat (Tenaga Ahli Menteri ESDM), Ariana Soemanto (Direktur Pembinaan Hulu Migas KESDM), serta perwakilan manajemen dari Pertamina Hulu Rokan dan Medco E&P.
Fokus pada Stabilitas dan Kepastian Hukum
Dalam diskusi tersebut, penguatan sinergi lintas sektor menjadi garis utama pembahasan. Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah strategis penopang produksi migas nasional. Karena itu, stabilitas keamanan dan kepastian hukum dinilai menjadi faktor fundamental agar kegiatan operasional—mulai dari pengeboran, workover, hingga optimalisasi produksi—dapat berjalan tanpa hambatan.
Pengamanan objek vital nasional (obvitnas) menjadi perhatian khusus. Infrastruktur hulu migas seperti sumur produksi, stasiun pengumpul, hingga jaringan pipa distribusi merupakan aset strategis yang berkontribusi langsung terhadap penerimaan negara.
Selain aspek pengamanan fisik, forum juga membahas percepatan penyelesaian potensi persoalan hukum di lapangan. Pendekatan preventif dan koordinatif dinilai lebih efektif dalam meredam potensi konflik sosial yang dapat mengganggu operasional.
Energi dan Keamanan dalam Satu Tarikan Napas
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel menegaskan bahwa pencapaian target lifting bukan hanya soal teknologi dan investasi, tetapi juga soal kepastian lingkungan usaha. Dukungan aparat keamanan yang profesional dan humanis menjadi bagian penting dalam menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Kapolda Sumsel pada kesempatan tersebut menyatakan komitmen penuh untuk mendukung kegiatan strategis nasional di sektor energi. Dukungan itu diwujudkan melalui pengamanan terukur, koordinasi aktif, serta respons cepat terhadap potensi gangguan.
Bagi para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), kolaborasi ini menjadi fondasi penting keberlanjutan operasi. Industri hulu migas memiliki karakter risiko tinggi dan membutuhkan kepastian di setiap lini—baik teknis, regulasi, maupun sosial.
Pertemuan ini sekaligus mengirim pesan kuat bahwa keberhasilan menjaga produksi energi nasional tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia membutuhkan kerja bersama—regulator, operator, dan aparat penegak hukum—dalam satu irama kebijakan.
Di tengah tantangan produksi yang semakin kompleks, sinergi menjadi energi itu sendiri. Karena pada akhirnya, menjaga stabilitas hulu migas berarti menjaga pasokan energi bagi negeri.
