SUMSEL DAILY, PALEMBANG – Sambil meninjau operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, Ketua DPR RI Puan Maharani berdialog dengan sejumlah petani dan nelayan di Sumatera Selatan. Puan pun mendapat banyak curahan hati (curhat) dari para petani dan nelayan tersebut.
Dialog bersama Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan diselenggarakan di Gedung Serbaguna PT Pusri Palembang, Jumat (3/3/2023). Total ada 700 orang yang mengikuti dialog bersama Puan.
Puan datang didampingi Anggota Komisi IV DPR Riezky Aprilia yang berasal dari Dapil Sumatera Selatan I. Hadir pula sejumlah tokoh daerah Sumsel yakni Wakil Ketua DPRD Sumsel Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, Anggota DPRD Sumsel Zulfikri Kadir, Bupati Banyuasin Askolani, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Heri Amalindo, Wakil Bupati Empat Lawang Yulius Maulana, Wakil Walikota Prabumulih Abdiyansyah Fikri, dan Sekda Kota Palembang Ratu Dewa.
Penyerapan aspirasi itu diawali dengan penyerahan bantuan untuk kelompok tani di antaranya adalah traktor roda 4, combine harvester multiguna, alat untuk program ternak Sapi Ruminansia, excavator dan mesin penyedot lumpur.
Kemudian bantuan untuk kebutuhan program kampung nelayan maju, program Biofolk Lele, program instalasi pengelolahan air dengan Teknologi Bio Alkaline, program makmur, hingga hutan program kehutanan dan bantuan stimulus perumahan swadaya, serta program percepatan peningkatan tata guna air irigasi.
“Bantuan-bantuan yang diberikan untuk membantu bapak/ibu agar bisa mensejahterakan keluarga dan daerahnya,” kata Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI pun menjelaskan maksud kedatangannya ke PT Pusri. Menurut Puan, ia sengaja turun ke lapangan untuk melihat langsung kinerja PT Pusri Palembang yang merupakan salah satu industri pupuk nasional itu.
“Saya juga ingin melihat apakah anggota-anggota DPR bekerja menemui rakyat, menyerap aspirasi,” ungkapnya.
Puan kemudian mengajak beberapa orang perwakilan petani untuk naik ke atas podium dan menyampaikan aspirasinya. Petani Banyuasin bernama Sumitro mengeluhkan soal sulitnya mendapat pupuk bersubsidi.
“Kita dapat tapi hanya separuhnya, jadi separuhnya lagi beli. Kami mau beli asal ada barangnya, tapi ini sulit. Padahal Banyuasin lumbung pangan. Dan kami juga terkendala masalah transportasi untuk pasarkan hasil. Jalannya tidak layak sepanjang 60 km,” curhat petani asal Jawa itu.
Sumitro berharap agar dibuatkan jembatan agar hasil panen petani bisa dijual dengan harga yang lebih bagus. Sebab saat ini petani Banyuasin hanya bisa menjual hasil panen padi seharga Rp 4.200/kg.
Jika ada jembatan, distribusi disebutnya akan lebih baik sehingga harga padi bisa dijual dengan harga lebih dari Rp 5.000/kg.
Menanggapi harapan Sumitro, Puan meminta anggota DPR dan DPRD dapil setempat untuk berkoordinasi menyelesaikan persoalan petani di Banyuasin. Ia berjanji akan mencarikan solusi.
“Masalahnya soal disrribusi pupuk. Padahal saya lihat pupuk cukup. Ini lintas kementerian harus duduk bersama karena ini masalah dari dulu,” tukas Puan.
Selain Sumitro, petani dari kelompok tani wanita juga turut menyampaikan aspirasinya. Dengan menggunakan Bahasa Palembang, ibu petani bernama Miniana meminta bantuan kultivator untuk lahan sayuran dan pompa air untuk menyirami tanaman sayuran di lahan kelompok taninya.
Kemudian petani bernama Hermawati mengeluhkan kampungnya yang sering banjir sehingga berdampak terhadap lahan tanaman sayurnya serta distribusi hasil panen.
“Nanti kita coba carikan solusi,” sebut Puan.
Tak hanya petani, Puan juga mengajak penyuluh pertanian untuk berdialog langsung dengannya. Yeni Rahma yang merupakan penyuluh pertanian Banyuasin mengeluhkan penyuluh kontrak yang belum mendapat gaji dan tidak ada biaya operasional.
“Kami untuk operasional bantingan. Dan kami harap bisa menjadi ASN, minimal PPPK,” keluhnya.
Penyuluh Perikanan bernama Widia juga menyampaikan hal yang sama. Dari sekitar 1.600 penyuluh di Indonesia, menurutnya, selama ini statusnya adalah tenaga kontrak.
“Akhir tahun ini kontrak dihapuskan, masa kerja 5-15 tahun. Tolong nasib kami agar statusnya tidak sekadar penyuluh perikanan bantu, tapi bisa menjadi ASN,” harap Widia.
Puan memastikan akan membawa aspirasi Widia dan penyuluh-penyuluh lainnya ke Pemerintah Pusat.
“Akan saya sampaikan dengan kementerian terkait untuk segera selesaikan karena ini anggaran pusat. Soal PPPK ini memang masalah nasional, kami akan carikan solusinya,” jelas Puan.
Lebih lanjut, cucu Bung Karno ini mengatakan petani dan nelayan adalah dua profesi mulia yang berkaitan dengan hidup matinya bangsa. Oleh karenanya, Puan berterima kasih kepada bapak/ibu petani dan nelayan yang sudah menjadi pilar kedaulatan pangan bangsa Indonesia.
“DPR RI selalu turun ke bawah untuk mencari tahu apa kebutuhan petani dan nelayan yang bisa dibantu. Makanya hari ini saya datang untuk menyerahkan total 14 jenis bantuan dari berbagai Kementerian,” paparnya.
“Karena memang DPR RI yang memperjuangkan aspirasi bapak/ibu tani dan nelayan ke Pemerintah, lalu Pemerintah dalam hal ini Kementerian yang mengeluarkan programnya,” lanjut Puan.
Kepada petani, Puan mengatakan sudah memantau persoalan harga gabah rendah yang disebabkan karena berbagai faktor, khususnya jelang panen raya ini. DPR RI bersama Pemerintah disebutnya sedang berupaya mencarikan jalan agar dapat memenuhi harapan semua pihak.
“Bagi para Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Perikanan, saya juga ikut memantau masalah-masalah di lapangan yang dihadapi bapak/ibu sekalian, seperti terkait ketersediaan Sumber Daya,” tambah mantan Menko PMK itu.
Puan pun berpesan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perhatian kepada Penyuluh Pertanian dan Perikanan. Sebab solusinya ada di Pemda dan APBD.
“Jadi harus ada porsinya. Pemda harus benar-benar mengingat bahwa pangan adalah urusan hidup matinya sebuah bangsa. Tidak boleh dianggap remeh atau tidak dijadikan prioritas,” pungkas Puan.(*)
