SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Wali Kota Palembang Drs. Ratu Dewa, M.Si., menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus serius mempersiapkan langkah antisipasi menghadapi musim hujan yang diperkirakan memasuki puncaknya pada Oktober mendatang.
Ketegasan itu terlihat saat Ratu Dewa melakukan pemeriksaan mendadak dalam rapat koordinasi penanganan banjir bersama jajaran instansi terkait. Rapat yang sedianya dipimpin Asisten tersebut langsung diambil alih Ratu Dewa karena persoalan genangan dinilai menyangkut kepentingan publik dan membutuhkan kesiapan lintas sektor.
“Sebenarnya hari ini yang memimpin rapat adalah Pak Asisten. Tetapi saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital,” ujar Ratu Dewa usai memimpin rapat penanganan banjir.
Menurutnya, Pemkot Palembang tidak ingin menghadapi musim hujan hanya dengan langkah reaktif ketika genangan sudah terjadi. Karena itu, pemetaan titik rawan serta kesiapan infrastruktur harus dilakukan sejak sekarang.
“Apalagi di bulan 10 kita akan memasuki musim penghujan. Jadi saya ingin memastikan semuanya benar-benar siap,” katanya.
Ratu Dewa meminta jajarannya melakukan check and recheck terhadap sejumlah lokasi yang selama ini menjadi titik rawan genangan, khususnya di kawasan jalan protokol.
“Kita fokus konsentrasi dulu pada 12 titik genangan air yang ada di jalan-jalan protokol, walaupun di samping itu ada 28 titik lainnya,” jelasnya.
Ia mengatakan, setiap titik harus memiliki pola penanganan yang jelas, mulai dari langkah cepat hingga solusi jangka panjang.
“Saya ingin memetakan betul penanganan jangka pendek, menengah, dan panjangnya seperti apa. Jangan sampai kita hanya bergerak ketika air sudah menggenang,” tegas Ratu Dewa.
Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian di antaranya Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A. Rivai, depan Khadijah, depan DA, kawasan Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara hingga Dharma Agung.
Ratu Dewa mengungkapkan, persoalan genangan di sejumlah lokasi tidak berdiri sendiri. Di lapangan ditemukan berbagai persoalan infrastruktur, mulai dari jalan nasional yang amblas, cross drain yang terputus hingga saluran drainase yang mengalami penyempitan.
“Kita menemukan beberapa kendala di lapangan. Ada jalan nasional yang amblas, ada cross drain yang terputus, kemudian ada juga saluran yang menyempit,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi genangan di lokasi-lokasi krusial, Pemkot Palembang akan menyiagakan pompa portabel. Koordinasi juga akan dilakukan bersama Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional untuk menangani persoalan yang berada di luar kewenangan pemerintah kota.
“Kita akan siapkan pompa portabel di titik-titik yang memang krusial. Kemudian kita juga akan berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Ratu Dewa menilai kebersihan saluran air juga menjadi bagian penting dalam upaya mencegah banjir.
Ia meminta camat dan lurah tidak hanya mengandalkan petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tetapi mengajak masyarakat kembali menghidupkan semangat gotong royong.
“Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja. Saya minta camat dan lurah menggerakkan warga,” katanya.
Menurutnya, kondisi saluran air yang tersebar di wilayah Palembang membutuhkan keterlibatan semua pihak.
“Gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama,” tegas Ratu Dewa.
Berang Peserta Rapat Tak Kuasai Data
Di tengah rapat, perhatian Ratu Dewa juga tertuju pada kesiapan jajaran OPD dalam menguasai data teknis wilayah masing-masing.
Ratu Dewa terlihat berang ketika mendapati salah satu OPD tidak dihadiri langsung oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Kepala dinas tersebut justru mengutus staf PPPK sebagai perwakilan.
Kondisi tersebut membuat Ratu Dewa mempertanyakan kesiapan OPD dalam menghadapi persoalan banjir yang membutuhkan keputusan cepat dan data yang akurat.
Menurutnya, rapat koordinasi seperti ini tidak cukup hanya dihadiri perwakilan yang tidak menguasai persoalan teknis maupun tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.
“Saya butuh orang yang memang menguasai data dan persoalan di lapangan. Jangan sampai yang hadir justru tidak bisa menjelaskan kondisi wilayahnya,” tegasnya.
Ia meminta para kepala OPD tidak menganggap persoalan genangan sebagai masalah sektoral. Setiap pimpinan perangkat daerah, kata dia, harus memahami kondisi di wilayah kerja masing-masing.
“Ini persoalan serius. Kita bicara soal fasilitas publik dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Ratu Dewa menegaskan, koordinasi lintas OPD harus dibarengi dengan kehadiran pejabat yang tepat sehingga setiap persoalan yang muncul dapat langsung dibahas dan dicarikan solusi.
“Saya ingin semua OPD serius. Kalau memang ada persoalan di wilayahnya, harus tahu datanya, harus tahu titiknya, dan harus tahu apa yang harus dilakukan,” katanya.
Sikap tegas tersebut, lanjut Ratu Dewa, bukan semata-mata persoalan kehadiran dalam rapat. Lebih jauh, hal itu berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam memastikan Kota Palembang siap menghadapi musim hujan.
“Jangan sampai nanti hujan turun, genangan muncul, baru kita sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab. Persiapannya harus dilakukan dari sekarang,” pungkasnya.
