SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Palembang 2024 memunculkan kekhawatiran serius terkait daya tarik kandidat yang bertarung dalam kontestasi ini. Pengamat politik Sumatera Selatan, Bagindo Togar Butar Butar, dengan tegas mengkritik tiga pasangan calon yang maju, menyebut mereka gagal memenuhi ekspektasi masyarakat Palembang.
Dalam pandangan Bagindo, salah satu kejanggalan besar adalah pilihan partai-partai besar seperti Golkar, Gerindra, dan PDI-P yang mengusung Ratu Dewa sebagai calon wali kota.
“Seharusnya, partai-partai besar ini menampilkan tokoh-tokoh internal yang punya rekam jejak politik yang jelas. Namun, mereka malah mengedepankan ASN yang belum teruji di ranah politik. Ini adalah keputusan yang sangat mengherankan,” ungkap Bagindo.
Kader Partai Diabaikan, Ratu Dewa Diutamakan
Bagindo menyoroti keputusan partai-partai besar yang lebih memilih mengusung Ratu Dewa, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), ketimbang mendorong kader-kader politik dari dalam.
“Partai-partai ini justru memberi panggung kepada seseorang yang bukan kader, dan itu menimbulkan tanda tanya besar. Padahal, Palembang membutuhkan pemimpin yang benar-benar paham dengan dinamika politik dan memiliki visi pembangunan yang jelas,” katanya.
Ia menambahkan, jabatan wali kota bukan sekadar posisi administratif, melainkan jabatan politik yang membutuhkan keahlian dan pengalaman yang matang. Dengan keputusan ini, Bagindo khawatir proses politik yang seharusnya memperkuat demokrasi justru akan tereduksi menjadi sekadar formalitas belaka.
Survei Elektabilitas: Data atau Sekadar Ilusi?
Tak hanya itu, Bagindo juga meragukan validitas survei elektabilitas yang digunakan sebagai alasan untuk mengusung calon tertentu.
“Seringkali, survei dilakukan terlalu dini, jauh sebelum pemilu, sehingga hasilnya tidak selalu mencerminkan realitas di lapangan. Ini bisa menjadi jebakan yang menyesatkan jika dijadikan acuan utama dalam menetapkan calon,” jelas Bagindo.
Ia mengingatkan, survei elektabilitas yang tidak akurat justru bisa menyesatkan arah kampanye dan strategi politik, serta membuat partai-partai besar kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka dalam memikat hati pemilih.
Visi dan Misi: Janji Kosong Tanpa Rencana Nyata
Bagindo juga menyoroti kelemahan mendasar dalam kampanye ketiga paslon ini, yakni ketiadaan visi dan misi yang konkret dan relevan.
“Sampai saat ini, kita belum melihat rencana kerja yang jelas dari para calon ini. Mereka lebih sibuk menampilkan diri daripada menawarkan program yang realistis dan bisa diandalkan untuk membangun Palembang,” kritik Bagindo.
Menurutnya, kota Palembang memerlukan pemimpin yang tidak hanya mampu bermimpi besar, tetapi juga bisa merealisasikan impian tersebut menjadi kenyataan. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pelayanan publik yang prima adalah beberapa aspek yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi para kandidat.
Ancaman Golput: Ketidakpuasan yang Menjadi Kenyataan
Dengan kritik yang begitu tajam, Bagindo Togar menyuarakan kekhawatirannya bahwa Pilwako Palembang 2024 bisa jadi akan diwarnai oleh tingginya angka golput.
“Jika para paslon ini tidak segera menawarkan sesuatu yang lebih substansial, jangan heran jika angka golput akan melonjak. Masyarakat bisa jadi memilih untuk tidak memilih, karena mereka merasa tidak ada pilihan yang benar-benar layak,” ujarnya.
Situasi ini, menurut Bagindo, menjadi sinyal bahaya bagi demokrasi lokal di Palembang. Alih-alih menjadi ajang pesta demokrasi yang menggembirakan, Pilwako Palembang bisa berakhir menjadi catatan kelam tentang kegagalan para elite politik dalam menghadirkan pemimpin yang diidamkan masyarakat.
