SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Pelantikan kepengurusan Bakohumas Sumsel 2025–2030 tidak hanya menjadi momentum konsolidasi humas pemerintah, tetapi juga melahirkan inovasi penting berupa peluncuran Website “Sumsel Cek Fakta”. Platform ini diresmikan langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Sumsel, Rika Efianti, sebagai alat verifikasi informasi dan edukasi literasi digital bagi masyarakat.
Acara pelantikan yang dipimpin Gubernur Sumsel H. Herman Deru di Ballroom Grand Atyasa Palembang, Senin (24/11/2025), dihadiri oleh perangkat daerah, perwakilan BUMN/BUMD, serta insan humas dari berbagai instansi. Gubernur menegaskan bahwa kehadiran Bakohumas harus mampu menjawab tantangan kompleksnya arus informasi digital yang sering bercampur antara fakta dan hoaks.
Menurut Gubernur, humas pemerintah menghadapi pekerjaan yang semakin menantang, terutama dalam menjaga keselarasan narasi di tengah pesatnya diseminasi informasi di dunia maya. Karena itu, ia meminta Bakohumas untuk bekerja cepat, selektif, dan profesional agar tidak terjadi distorsi pesan publik.
“Tantangannya besar. Arus informasi semakin kencang, dan sebagian masih bercampur dengan berita tidak benar. Bakohumas harus hadir sebagai filter sekaligus penenang masyarakat,” kata Gubernur. Ia juga mengingatkan agar seluruh instansi pemerintah mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dalam proses komunikasi publik.
Gubernur menginstruksikan seluruh kabupaten/kota agar mempercepat pembentukan Bakohumas daerah sebelum akhir tahun 2025. Instruksi tersebut, ujar Herman Deru, untuk memastikan koordinasi komunikasi publik berjalan menyeluruh dan tidak timpang antara provinsi dan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur menyoroti pentingnya kreativitas dan adaptasi pola komunikasi. Ia meminta humas pemerintah menghindari gaya penyampaian pesan yang kaku dan monoton. Pendekatan yang menarik dan relevan dengan isu terkini dinilai lebih efektif dalam menarik minat masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum Bakohumas Sumsel yang juga menjabat Sekda Sumsel Dr. H Edward Candra mengapresiasi pelantikan tersebut. Ia menegaskan bahwa Bakohumas akan menjadi wadah yang menyatukan seluruh pranata humas dan PPID untuk menjalankan fungsi diseminasi informasi pemerintah secara lebih terarah.
“Kami siap menyatukan langkah, menjaga citra pemerintah, dan memastikan setiap informasi yang disampaikan dapat dipercaya publik,” katanya. Ia menambahkan bahwa peningkatan kompetensi SDM humas menjadi salah satu fokus utama kepengurusan periode ini.
Peluncuran Website “Sumsel Cek Fakta” menjadi perhatian utama dalam acara tersebut. Platform ini akan berfungsi sebagai kanal resmi pemerintah untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, serta menangkal hoaks yang beredar di masyarakat. Kehadiran website tersebut diharapkan meningkatkan literasi digital publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi pemerintah.
Kepala Dinas Kominfo Sumsel, Rika Efianti, menjelaskan bahwa website ini melengkapi langkah strategis penguatan ekosistem komunikasi publik. Selain itu, kegiatan pelantikan juga bertujuan memperkuat sinergi antar PPID, pranata humas OPD, BUMN, BUMD, hingga Bakohumas pusat dalam menyebarkan informasi yang bertanggung jawab.
Rika juga menyampaikan bahwa susunan pengurus Bakohumas masa bakti 2025–2030 mencakup 72 orang dengan bidang kerja yang berfokus pada diseminasi informasi, hubungan antar lembaga dan advokasi, serta pengembangan SDM dan organisasi. Komposisi itu diharapkan dapat membuat koordinasi kehumasan di Sumsel lebih efektif dan responsif.
Ia menegaskan komitmen Dinas Kominfo Sumsel untuk rutin mengadakan capacity building, media gathering, serta pengembangan platform digital terpadu yang mendukung percepatan informasi. “Tidak kalah penting, Tim Cek Fakta akan diperkuat agar setiap OPD mampu memberikan klarifikasi yang seragam dan valid,” ujarnya.
Pelantikan Bakohumas dan peluncuran website tersebut menjadi tonggak baru bagi peningkatan kualitas komunikasi publik Pemprov Sumsel. Ke depan, pemerintah berharap masyarakat semakin mudah mengakses informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.(*)
