Soroti Dugaan Peran Kabid AMPL
SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga PST menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Senin (23/2/2026). Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan kejanggalan dalam 15 paket proyek pembangunan gapura yang dikerjakan Dinas Perkimtan Kabupaten Muara Enim.
Dalam orasinya, Ketua Lembaga PST, Dian HS, mempertanyakan nilai anggaran proyek yang disebut mencapai Rp400 juta per unit. Ia menilai, secara fisik bangunan gapura tersebut tidak mencerminkan besaran anggaran yang dialokasikan.
“Informasi yang kami peroleh, pembangunan dilakukan menggunakan besi hollo yang dilapisi PVC. Selain itu, prosesnya disebut menggunakan metode Penunjukan Langsung (PL), bukan melalui tender terbuka. Ini yang kami anggap perlu ditelusuri lebih dalam,” ujar Dian di hadapan massa aksi.
PST juga menyinggung dugaan adanya tekanan terhadap kepala daerah serta keterkaitan dengan perkara hukum sebelumnya yang menyeret politisi Golkar, Kholizol Tamhulis, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Sumsel dalam kasus berbeda.
Lebih lanjut, Dian menyoroti belum adanya pengungkapan kasus dugaan korupsi besar di Kabupaten Muara Enim oleh Kejaksaan Negeri Muara Enim. Ia bahkan melontarkan dugaan adanya pembiaran terhadap praktik-praktik yang dianggap merugikan keuangan daerah.
“Kami meminta Kejati Sumsel turun langsung. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Jika memang tidak ada pelanggaran, silakan dibuka secara transparan. Tapi jika ada, proses hukum harus ditegakkan,” tegasnya.
PST juga menyinggung posisi seorang pejabat yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Kabid AMPL) di Dinas PUPR Muara Enim, yang menurut mereka patut didalami perannya dalam proyek tersebut. Massa menduga pejabat itu memiliki pengaruh signifikan dalam pengaturan proyek, termasuk dugaan arahan dari pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan daerah.
Menutup aksinya, Dian berharap Kejati Sumsel di bawah kepemimpinan Ketut Sumedana dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional dan transparan.
“Kami ingin penegakan hukum yang tegas dan terbuka. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum luntur,” pungkasnya.
