MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang seluruh pejabat ditingkat eselon II Pemprov Sumsel beserta suami/istrinya untuk diberikan pelatihan pencegahan korupsi.
Pelibatan orang terdekat diharapkan dapat menjadi alarm pengingat pejabat ketika mendapatkan kesempatan melakukan penyelewengan.
Gubernur Sumsel Herman Deru merespon positif kegiatan pencegahan lewat pendidikan terhadap para pejabat di Sumsel. Dirinya menilai, kasus korupsi, muncul dari lingkungan terkecil lebih dahulu, dari individu, keluarga, dan masyarakat.
“Korupsi ini bukan budaya tapi perilaku. Maka pejabat-pejabat diundang, jadi bisa diingatkan dari lingkungan terdekat untuk mengingatkan agar tidak korupsi,” kata Herman Deru usai pembukaan Bimbingan Teknis Keluarga Berigenritas Bagi Pejabat Pemerintah Pemprov Sumsel Di Selengarakan Oleh KPK RI di Hotel Novotel, Kamis (11/8/2022).
Menurut Deru, untuk mempersiapkan pemerintahan yang bersih perlu strategi. Selain butuh waktu untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat dari pendidikan KPK hari ini, perlu komitmen bersama.
“Bukan hanya pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang hak dan kewajiban juga perlu dilakukan,” singkatnya.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi mengatakan, pengalaman 19 tahun KPK membuat Lembaga anti korupsi tersebut menyadari jika penegakan hukum bukan satu-satunya solusi. Setidaknya ada tiga hal yang dianggap menjadi strategi KPK ke depan yakin, penegakan hukum, pencegahan korupsi, hingga pendidikan anti korupsi.
“Makanya ada pencegahan dan pendidikan. Ketiga hal ini harus berjalan seiringan dan konsisten,” ungkapnya.
Beberapa kasus korupsi bahkan menyeret orang terdekat dari para pelaku, seperti anak, hingga istri. Dalam peran pencegahan KPK rutin menggelar beragam pelatihan pencegahan korupsi seperti yang dilakukan hari ini di Palembang.
“Kegiatan keluarga berintegritas dalam memberantas korupsi dimuai dari lingkungan terkecil keluarga. Jadi kita ingin membentuk keluarga anti korupsi, dimana suami-istri harus saling mengingatkan,” ujar dia.
Upaya pencegahan yang dilakukan KPK sejalan dengan target Indonesia Emas 2045 mendatang. Ledakan bonus demografi harus diantisipasi dengan membangun masyarakat yang berintegritas, jujur dan memiliki nilai anti korupsi.
“Harapannya suami dan istri harus paham tugas masing-masing apa yang harus ditanamkan ke anak-anak. Misal soal kejujuran seperti apa, anak-anak juga perlu dididik untuk memahami hak, kewajiban, hingga integritas,” jelas dia.
