Herman Deru Tekankan Data Akurat Jadi “Google Maps” Kebijakan Pembangunan Sumsel

  • Bagikan

SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan bahwa data akurat menjadi kunci utama dalam menentukan arah pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat Launching Sensus Ekonomi 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Camat se-Sumsel di Griya Agung Palembang, Selasa (12/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru meminta seluruh kepala daerah, camat, lurah, hingga kepala desa bersinergi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar menghasilkan data yang valid dan dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan pemerintah.

“Era saat ini merupakan era yang sangat berbeda. Karena itu persepsi kita harus sama agar langkah kita juga sama, dengan tujuan akhir untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Herman Deru.

Menurutnya, sensus ekonomi bukan sekadar pendataan administratif, tetapi menjadi instrumen penting yang menentukan kualitas kebijakan pemerintah di masa mendatang.

“Hasil sensus nanti akan menjadi navigasi dalam menentukan arah kebijakan para pengambil keputusan. Tanpa data yang benar, maka kebijakan yang diambil juga tidak akan tepat,” ujarnya.

Ia menilai para camat memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah masing-masing. Karena itu, camat diminta aktif mengawal proses pendataan hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Camat bukan hanya perpanjangan tangan kepala daerah, tetapi juga pengawal pembangunan dan pemimpin masyarakat di tingkat kecamatan,” tegasnya.

Herman Deru bahkan mengibaratkan data hasil sensus ekonomi sebagai “Google Maps” bagi pemerintah dalam menyusun arah pembangunan daerah.

“Kita ingin data ini menjadi seperti Google Maps yang menuntun arah kebijakan pemerintah di tahun-tahun mendatang. Data tidak bisa diambil dengan feeling, semuanya harus berbasis data yang akurat,” katanya lagi.

Ia juga mengingatkan pentingnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi kepada petugas sensus. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang nantinya digunakan pemerintah.

Baca Juga :   Cabor Panjat Tebing Muba Penuhi Target Medali Emas di PORPROV XV Tahun 2025

“Sensus ekonomi ini menggambarkan kondisi nyata masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi dan dinamika penduduk. Karena itu masyarakat harus memberikan data yang benar,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang turut hadir mendampingi kegiatan bersama unsur Forkopimda serta bupati dan wali kota se-Sumsel.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel sekaligus Ketua Tim Terpadu Sensus Ekonomi, Edward Candra, mengatakan Pemprov Sumsel telah membentuk Tim Terpadu guna memastikan pelaksanaan sensus berjalan maksimal di seluruh wilayah.

“Tim Terpadu sudah terbentuk dan akan mulai bekerja hari ini,” ujar Edward.

Ia menjelaskan, pembentukan tim tersebut merupakan bentuk tindak lanjut arahan pemerintah pusat agar daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

“Di Sumsel terdapat 3.259 desa dan kelurahan yang akan dikoordinasikan oleh 241 camat se-Sumsel. Karena itu dibutuhkan sinergi, komitmen, dan dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah,” katanya.

Edward menambahkan, kepala desa dan lurah nantinya akan menjadi garda terdepan dalam mendukung pengumpulan data di lapangan.

“Keberhasilan sensus ini sangat ditentukan oleh kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga desa dan kelurahan,” tandasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Moh. Edy Mahmud, memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemprov Sumsel dalam membentuk Tim Terpadu Sensus Ekonomi.

“Launching Tim Terpadu Sensus Ekonomi ini luar biasa, karena belum ada provinsi lain yang membentuk seperti ini. Terima kasih kepada Gubernur Sumsel atas inisiatif yang sangat baik,” ujarnya.

Menurutnya, Sumsel memiliki potensi besar sebagai daerah lumbung pangan dan lumbung energi nasional sehingga membutuhkan dukungan data ekonomi yang kuat dan terintegrasi.

“Sensus ekonomi ini milik kita bersama, sehingga perlu kolaborasi seluruh stakeholder. Kami berharap BPS kabupaten/kota terus berkoordinasi dengan kepala daerah,” pungkasnya.

Baca Juga :   Sambut HUT Bhayangkara ke-76, Polres Padangsidimpuan Bagikan 300 Paket Sembako ke Masyarakat
  • Bagikan