SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menegaskan bahwa setiap jabatan dalam birokrasi pemerintahan harus menghasilkan kinerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikannya saat melantik dan mengambil sumpah/janji 154 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (15/1/2025).
Pelantikan yang digelar di Aula Putri Kembang Dadar BPSDMD Provinsi Sumsel itu melibatkan pejabat struktural dan fungsional dari berbagai perangkat daerah dan jenjang jabatan. Menurut Herman Deru, pelantikan ini merupakan bagian dari langkah strategis penataan birokrasi agar semakin adaptif, produktif, dan berorientasi pada hasil.
“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi atau pengisian jabatan. Ini adalah upaya untuk mempercepat kinerja birokrasi agar lebih efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Herman Deru.
Ia menekankan bahwa jabatan yang diemban para pejabat bukanlah hak pribadi, melainkan amanah negara yang harus dipertanggungjawabkan melalui prestasi kerja dan inovasi. Menurutnya, birokrasi tidak boleh terjebak pada rutinitas administratif semata.
“Saya tidak ingin hanya laporan dan prosedur. Saya ingin produk, inovasi, dan hasil yang jelas. Harus ada target, ada estimasi, dan ada capaian yang bisa diukur,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa dirinya akan menilai kinerja berdasarkan capaian institusi, bukan sekadar proses kerja yang terlihat sibuk namun minim dampak.
“Yang saya nilai adalah output dan outcome-nya. Kinerja itu harus nyata, bukan sekadar terlihat ramai di atas kertas,” katanya.
Dalam arahannya, Herman Deru turut menjelaskan pembagian peran dalam struktur pemerintahan provinsi. Wakil Gubernur difokuskan pada fungsi pengawasan, sementara Sekretaris Daerah bertugas sebagai pengendali administrasi dan manajemen birokrasi. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada di tangan setiap kepala perangkat daerah dan pejabat yang dilantik.
“Keberhasilan pemerintahan ini ditentukan oleh saudara-saudara semua. Program yang baik harus dijalankan dengan disiplin dan komitmen tinggi,” ujarnya.
Selain kinerja, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga etika, disiplin, serta kepatuhan terhadap aturan sebagai aparatur negara. Ia menyoroti perilaku pejabat, baik dalam aktivitas kedinasan maupun di ruang publik dan media digital.
“Perilaku kita di dunia nyata harus sejalan dengan citra kita di dunia digital. Jangan sampai kinerja baik rusak hanya karena sikap dan komunikasi yang tidak pantas,” pesannya.
