SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya dalam menjaga kinerja pengelolaan keuangan daerah sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026. Capaian realisasi anggaran tahun 2025 menjadi modal penting untuk melanjutkan strategi fiskal yang lebih progresif ke depan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Ahmad Nashir, mengatakan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp4,8 triliun dari total anggaran sebesar Rp5,2 triliun, atau setara 91,67 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan cukup optimal dan terkontrol,” ujar Ahmad Nashir, Selasa (6/1/2026).
Ia menjelaskan, meskipun secara persentase realisasi pendapatan tahun 2024 tercatat lebih tinggi, namun secara nominal realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
“Pada tahun 2024, persentasenya memang mencapai 94,96 persen, tetapi nilai realisasinya Rp4,3 triliun. Tahun 2025 ini realisasinya sudah mencapai Rp4,8 triliun, artinya ada peningkatan secara nilai,” jelasnya.
Dari sisi belanja daerah, Ahmad Nashir menyebutkan bahwa anggaran belanja tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp5,3 triliun, dengan realisasi mencapai Rp4,8 triliun.
“Belanja daerah juga kita jaga agar tetap efisien dan tepat sasaran, sehingga tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah,” katanya.
Sementara itu, untuk pembiayaan netto, Pemkot Palembang justru mencatatkan realisasi yang melampaui target. Dari target sebesar Rp67,1 miliar, realisasi pembiayaan netto mencapai lebih dari Rp102,1 miliar atau sekitar 152 persen.
“Realisasi pembiayaan netto ini menunjukkan adanya pengelolaan kas dan pembiayaan yang cukup baik sepanjang tahun anggaran 2025,” ungkap Ahmad Nashir.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Palembang mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp79 miliar pada akhir tahun anggaran 2025.
Menatap tahun anggaran 2026, Ahmad Nashir menyampaikan bahwa Pemkot Palembang telah menetapkan target pendapatan daerah, khususnya PAD, sebesar Rp4,6 triliun.
“Target PAD 2026 memang cukup menantang, namun kami optimistis dapat mencapainya dengan menggali potensi yang ada secara maksimal,” ujarnya.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa, lanjut Ahmad Nashir, memberikan perhatian khusus terhadap optimalisasi PAD melalui pendekatan langsung di lapangan. Hal tersebut diwujudkan melalui program “Anti Mager” yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak hanya bekerja di balik meja.
“Pak Wali Kota menekankan agar ASN tidak malas bergerak, harus turun langsung ke lapangan untuk melihat potensi yang selama ini belum tergarap,” katanya.
Ia mencontohkan, salah satu implementasi program Anti Mager adalah peninjauan ke situs sejarah Goa Jepang yang berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata baru.
“Goa Jepang ini memiliki nilai sejarah dan daya tarik wisata. Jika dikelola dengan baik, tentu bisa meningkatkan kunjungan wisatawan dan berdampak langsung pada PAD,” jelas Ahmad Nashir.
Untuk mendukung target tersebut, Wali Kota Ratu Dewa juga telah menerbitkan surat edaran yang berisi tujuh arahan strategis kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
“Surat edaran itu menegaskan agar seluruh OPD satu visi, mulai dari pelaksanaan Anti Mager, penguatan koordinasi lintas sektor, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Selain itu, Ahmad Nashir menambahkan bahwa Wali Kota juga meminta OPD lebih kreatif dalam mengidentifikasi sumber PAD baru serta tetap menjaga efisiensi belanja dan akuntabilitas keuangan.
“Harapannya, dengan langkah-langkah ini, kinerja keuangan daerah tetap terjaga dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Palembang,” pungkasnya.
