SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Rapat Paripurna ke 23 MP III, dengan agenda pemadangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palembang terhadap penyampaian RAPBD tahun anggaran 2024. Dalam rapat Paripurna kali ini dihadiri oleh Ketua DPRD dan semua Wakil Ketua DPRD Kota Palembang diruang rapat Paripurna DPRD Kota Palembang, Selasa (19/9/2023).
“Rapat Paripurna pada hari ini adalah pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palembang terhadap penyampaian RAPBD tahun anggaran 2024,” kata pimpian rapat Paripurna yang juga sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palembang H Sudirman SSos MSi saat membuka rapat Paripurna.
Lebih jauh ia mengatakan nantinya para perwakilan fraksi-fraksi akan memberikan pandanganya terhadap Raperda. Nantinya pada hari senin tanggal 25 September mendatang akan di dengarkan jawaban dari Pemkot Palembang.
“Kami fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), DPRD kota Palembang mengucapkan sekali lagi selamat kepada Drs Ratu Dewa yang telah dilantik menjadi Pj Walikota Palembang. Mudah-mudahan amanah yang diberikan ini dapat dijalankan dengan penuh kebaikan dan kesungguhan kemudian ucapan selamat juga kami berikan kepada bapak haji Sudirman SSos MSI yang telah dilantik sebagai wakil ketua DPRD kota Palembang,” kata juru bicara (Jubir) Fraksi PKS Muhammad Hibbani juga sebagai pertama yang menyampaikan pemadangan umum dalam rapat paripurna tersebut.
Lebih jauh ia berkata, setelah mengikuti dan memperhatikan penjelasan saudara Wali Kota Palembang terhadap RAPDB Kota Palembang tahun 2024 kami fraksi partai keadilan sejahtera DPRD kota Palembang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut.
Pertama ia meminta pemerintah kota Palembang untuk bertindak tegas terhadap juru parkir liar di minimarket tertentu di mana minimarket tersebut sudah membayarkan retribusi parkir secara rutin ke Pemkot. Minimarket tersebut memang memiliki kebijakan untuk tidak lagi memungut parkir dari konsumen namun di lapangan masih ada jukir atau juru parkir liar yang memungut parkir tersebut padahal seharusnya tidak dipungut lagi.
Seperti di daerah Kambang iwak yang dipungut 10.000 untuk mobil dan dipungut 3.000 sampai dengan 5.000 untuk motor sekali parkir. Ketiga meminta pemerintah kota Palembang segera berkomunikasi dengan pengelola parkir swasta di mall untuk menganalisa kemungkinan penurunan tarif parkir mengingat dengan berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah maka pajak parkir nilainya menjadi lebih kecil jadi pajak parkirnya turun mulai tahun 2004.
Harapanya penurunan pajak parkir tersebut benefitnya bukan didapatkan oleh pengelola parkir tapi benefitnya didapatkan oleh masyarakat berupa turunnya tarif parkir di tempat-tempat yang memang dikelola oleh pihak swasta.
Point keempat mengingat kurang efektifnya peran tim ahli cagar budaya fraksi PKS kota Palembang mempertanyakan jadwal pelantikan Tim ahli cagar budaya yang baru. Kapan jadwal pelantikannya dan bagaimana strategi untuk menjadikan Tim ahli cagar budaya bekerja dengan efektif dan efisien mengingat banyaknya benda cagar budaya di Palembang yang sampai saat ini belum ditetapkan sebagai cagar budaya.
Kelima ia juga mempertanyakan peranan pemerintah kota Palembang dalam penyelesaian permasalahan makam pangeran keramo Joyo yang ke-6 kami informasi TKS DPRD kota Palembang juga mempertanyakan kapan realisasi muatan lokal Bahasa Palembang di ajarkan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengingat kurikulum dan bahan ajarnya sudah tersedia.
“Ketujuh kami meminta kepada saudara PJ Wali Kota untuk berkoordinasi dengan dinas PUPR untuk segera membangun kembali jembatan yang pernah dirobohkan saat adanya pembersihan sungai di wilayah RT 21 RW 05 Kecamatan Kemuning karena sejak dirobohkan jembatan tersebut dinas pupr pernah menjanjikan kepada warga setempat akan segera dibangun kembali jembatan tersebut namun sampai saat ini belum ada pembangunan kembali di jembatan tersebut,” jelas dia.
Ia meminta kepada Pj Wali Kota untuk segera menyelesaikan usulan yang pernah ia sampaikan terkait penghapusan beban biaya kepada masyarakat terhadap pemasangan baru PDAM Tirta Musi harapan dari fraksi PKS DPRD kota Palembang tarif PDAM sudah naik lebih lancar airnya kemudian lebih lama mengalirnya kemudian lebih banyak rumah yang bisa dipasang dan lebih jernih airnya jadi ada timbal balik ketika sudah naik tarif dari PDAM ini.
Sementara itu Pj Walikota Palembang Drs H Ratu Dewa mengatakan saat ini dirinya menerima semua masukan dari para anggota dewan. Seperti mengenai lampu jalan dirinya bersama perangkat pemkot dalam hal ini Lurah dan Camat akan mendata. Dimana saja lampu jalan yang mati, atau belum ada tiang lampu jalan sama sekali. Mengenai pengaliran PDAM juga akan di data Kelurahan mana yang belum mendapatkan aliran PDAM nantinya akan menjadi sebuah prioritas tersendiri.
“Saya selama dua pekan ini akan berkoordinasi dengan semua pegawai. Semua masalah di Palembang menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan segera,” ungkapnya.(Adv)
