SUMSELDAILY.CO.ID, PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menekankan bahwa keberhasilan Program Nasional 3 Juta Rumah tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada ketersediaan data akurat, sistem perizinan yang terintegrasi, serta literasi keuangan masyarakat.
Pesan itu disampaikan saat menerima audiensi Komisioner Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Doddy Bursman, beserta jajaran di Ruang Tamu Gubernur Sumsel, Kamis (13/11/2025).
Menurut Herman Deru, program tersebut sejalan dengan komitmen Pemprov Sumsel dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat. Namun, ia menilai bahwa kunci awal percepatan harus dimulai dari pembenahan data dan koordinasi lintas sektor.
“Sebelum bicara pembiayaan, kita harus benahi dulu datanya mana rumah yang sudah punya IMB, mana yang belum. Dengan data yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan tidak tumpang tindih,” tegasnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan rumah harus tetap memperhatikan tata ruang dan kelestarian lingkungan.
“Jangan sampai pengembang membangun di kawasan sawah produktif atau hutan lindung. Semua harus berbasis izin yang valid agar pembangunan tidak merusak ekosistem,” ujarnya.
Lebih lanjut, Herman Deru menyebutkan bahwa integrasi perizinan menjadi langkah penting agar proses pembangunan berjalan efisien dan tidak berlarut di birokrasi.
“Saya ingin ada Peraturan Gubernur (Pergub) khusus untuk percepatan target 3 juta rumah di Sumsel, agar semua tahapan bisa terukur dan terkoordinasi,” imbuhnya.
Dorong Literasi Keuangan Masyarakat Agar Pembangunan Tepat Sasaran
Selain menyoroti aspek perizinan, Herman Deru juga menekankan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat mampu mengelola pembiayaan perumahan secara bijak.
“Banyak masyarakat ingin punya rumah, tapi gagal karena kurang paham cara mengatur keuangan atau terjerat pinjaman online. Karena itu, edukasi finansial harus digencarkan,” ujarnya.
Ia berharap kolaborasi antara BP Tapera, OJK, dan pemerintah daerah dapat menghasilkan solusi konkret dalam mendukung pembiayaan perumahan rakyat secara berkelanjutan.
“Kalau data, perizinan, dan literasi keuangan berjalan baik, Sumsel bisa jadi provinsi tercepat dalam mendukung target nasional 3 juta rumah,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI sekaligus Duta Literasi Sumsel, dr. Hj. Ratu Tenny Leriva Herman Deru, menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan menjadi fondasi penting dalam mendukung keberhasilan program perumahan.
“Tingkat inklusi keuangan di Sumsel sudah di atas 80 persen, tetapi literasi keuangan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar mereka mampu mengelola uang dan investasi dengan benar,” jelasnya.
Sejak tahun 2020, Ratu Tenny telah berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan program literasi dan inklusi keuangan di daerah, termasuk edukasi door to door agar masyarakat mendapat pemahaman langsung tentang pengelolaan finansial.
“Dengan edukasi langsung, masyarakat belajar menabung, berinvestasi dengan aman, dan menghindari jebakan investasi bodong atau judi online,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga mengembangkan program Sultan Muda bersama Pemprov Sumsel dan OJK untuk membina generasi muda agar berwirausaha melalui UMKM serta membiasakan transaksi cashless yang aman dan efisien.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tapi juga mampu mengelola dan mengembangkannya. Literasi keuangan harus menjadi bagian dari budaya hidup sehari-hari,” tegas Ratu.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Doddy Bursman menjelaskan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan bagian dari Asta Cita Presiden, yang menargetkan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
“BP Tapera dibentuk untuk menghimpun dan menyalurkan dana jangka panjang yang murah dan berkelanjutan. Awalnya hanya untuk ASN, kini juga mencakup pekerja swasta dan masyarakat umum,” jelasnya.
Dengan dukungan 41 mitra bank penyalur, BP Tapera optimistis pembangunan rumah rakyat dapat berjalan lancar di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan.
“Kami berharap sinergi dengan pemerintah daerah semakin kuat agar Sumsel menjadi salah satu daerah terdepan dalam mewujudkan target nasional ini,” tutup Doddy.
