SUMSELDAILY.CO.ID, OKI – Pemekaran Kabupaten Pantai Timur terus diupayakan oleh sejumlah elemen masyarakat. Lebih dari itu, bukan hanya digaungkan tokoh masyarakat setempat, melalui jalur politik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ogan Komering Ilir turut juga mengawal percepatan pemekaran kabupaten baru tersebut.
Pembentukan daerah otonomi baru ini sendiri dianggap penting mengingat luasnya geografis Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga keberadaan pemerintah baru tersebut, diharapkan pelayanan dasar pemerintah daerah bagi penduduk kecamatan Tulung Selapan, Cengal, Air Sugihan, dan Sungai Menang lebih terlayani dengan baik dan cepat.
Ketua DPRD OKI, Abdiyanto Fikri mengaku sejak awal pergerakan moratorium daerah otonomi baru, pihaknya terus mengawal hal ini. Menurut pria asli putra Tulung Selapan ini, beberapa waktu lalu telah dilakukan pergerakan untuk pembentukan DOB Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
“Kami juga dikonfirmasi pada 7 Juli kemarin, telah dilakukan pembahasan pemekaran papua barat daya dengan demikian Ini juga membuka ruang bahwa moratorium saat ini sudah terbuka,”ujar Abdiyanto, di Aula
Ditambahkannya, sedikitnya ada 65 DOB masuk dalam moratorium yang akan dibahas setelah reses DPR RI pada Agustus mendatang untuk memperoleh skala prioritas,
“Kemungkinan dari 65 ini tidak akan disetujui semuanya tinggal keinginan kita masing-masing untuk mengawalnya,”ungkapnya.
Sebaliknya, dihadapan seluruh kepala desa yang berasal dari lima kecamatan serta tokoh masyarakat di aula desa Selapan Ilir, Abdiyanto juga mengungkapkan beberapa kendala yang kemungkinan terjadi dari proses pemekaran ini.
Diungkapkan dirinya, kalau seandainya Pantai Timur tidak masuk dalam skala prioritas, maka menurut dia, upaya pemekaran menjadi tidak berarti lantaran kebijakan pemutihan akan diberlakukan,
“Perjuangan sejauh ini akan sia-sia bila kemudian masuk kategori pemutihan. Olehnya akan diberlakukan undang-undang baru dengan persyaratan minimal 7 Kecamatan dengan masa persiapan 2 tahun. Dengan demikian, kita akan mulai nol lagi mulai dari persetujuan DPRD, bahkan meminta Bupati untuk mengajukan penambahan Kecamatan baru,” ungkap dia.
Lanjutnya, setelah ini pihaknya akan melakukan rapat pimpinan DPRD OKI dan akan segera melakukan audiensi dengan komisi 2 DPR RI.
“Pada momen inilah saya mengajak masyarakat untuk bekerjasama dan kompak dalam mengawal pemekaran ini,”ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD OKI menambahkan, bahwa salah satu langkah percepatan pembangunan pantai timur ini satu-satunya jalan yaitu pemekaran,
“Mari kita kesampingkan ego, jangan sampai ada kecemburuan antar kecamatan karena pemekaran ini akan menguntungkan semua pihak dan jangan lagi ada penolakan karena kita butuh kekompakan dan sinergitas dari semua elemen kalau sampai ini gagal maka kita akan mulai dari awal,”terangnya.
Menurutnya, dengan pemekaran maka ini diyakini dapat mempercepat roda pembangunan dan pemerataan di semua sektor,
“Silahkan dilihat daerah yang berhasil pemekaran seperti Ogan Ilir, PALI semuanya mengalami kemajuan baik itu dari infrastruktur maupun ekonomi maka dari itu pemekaran harus kita kawal,”katanya.
Sementara itu, Deri siswanto tokoh masyarakat Pantai Timur sekaligus ketua KPU OKI yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, bahwa dirinya mengikuti proses pemekaran Pantai Timur ini sejak awal bahkan ketika rapat di DPRD Sumsel. Lebih jauh, ia mengungkapkan penggunaan nama Kabupaten beserta Ibukota sudah ditetapkan secara legalitas,
“Tinggal bagaimana pemerintah dan DPRD mengawal usulan ini. Kalau memang ada kesempatan pemekaran itu harus dikawal agar segera dibahas oleh pemerintah pusat,” kata dia.
