SUMSELDAILY.CO.ID, DELI SERDANG – Di tengah sorotan terhadap isu lingkungan dan kesehatan dasar, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggulirkan program Bupati Bekerja Bertemu Rakyat (Berjemur) sebagai wadah menyerap aspirasi warga sekaligus memantau langsung pembangunan. Namun di balik semarak kunjungan dan penyerahan bantuan, tersimpan pertanyaan mendasar, apakah semua inisiatif ini akan berumur panjang, atau sekadar berhenti di papan nama proyek dan publikasi media?
1. Toilet Sekolah: Simbol Sehat atau Sekadar Cat Ulang?
Jumat (3/10/2025), Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, SS, mendatangi SD Negeri 101910 Desa Sido Dadi, Kecamatan Pagar Merbau. Di antara dinding yang baru dicat dan aroma semen yang masih terasa, ia meninjau hasil rehabilitasi toilet sekolah yang menjadi bagian dari program sanitasi dasar.
“Kesehatan anak-anak dimulai dari toilet yang bersih. Ini bagian dari visi kami, Deli Serdang Sehat,” ujar Lom Lom, didampingi istrinya, Ny. Asniar Lom Lom Suwondo, Ketua I PKK Bidang Pembinaan Karakter Keluarga.
Namun di balik ucapan itu, muncul persoalan klasik yang kerap luput: siapa yang akan merawat toilet setelah proyek selesai?
Kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya mengaku, perawatan fasilitas sering kali terkendala biaya operasional. “Kalau sudah rusak, kami biasanya patungan atau tunggu program lagi,” katanya lirih.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) Deli Serdang memang diminta menambah ventilasi dan pencahayaan alami agar toilet tidak lembap. Tapi tanpa alokasi dana pemeliharaan rutin, perbaikan seperti ini rawan kembali rusak. CSR perusahaan lokal acap kali disebut sebagai solusi, namun implementasinya belum menyentuh seluruh sekolah.
Dari lebih 1000 sekolah dasar di Deli Serdang, hanya sebagian kecil yang memiliki toilet dengan air mengalir dan ventilasi memadai. Sisanya, masih bergantung pada tangki air hujan dan sistem sanitasi seadanya.
2. CSR: Di Antara Amal dan Tanggung Jawab Berkelanjutan
Program perbaikan toilet di Sido Dadi disebut mendapat dukungan dana dari CSR perusahaan di kawasan industri Pagar Merbau. Namun ketika ditelusuri, tidak ada papan informasi yang mencantumkan nilai dan sumber pendanaan secara terbuka.
Padahal, menurut Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, perusahaan wajib melaporkan program CSR mereka secara transparan, terutama yang berkaitan dengan fasilitas publik.
“Banyak perusahaan mengklaim membantu masyarakat, tapi tidak pernah membuka laporan CSR secara detail. Akibatnya, kita sulit mengukur keberlanjutan manfaatnya,” ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Rasyid Lubis, saat dimintai tanggapan.
Ia menilai, tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, CSR sering berubah menjadi “filantropi kosmetik” proyek seremonial yang berorientasi pada citra, bukan dampak jangka panjang.
3. Dusun Bersih: Dari Kompos Pabrik ke Koperasi Desa
Dari Desa Sido Dadi, rombongan Berjemur bergerak ke Dusun V, Desa Pagar Merbau II, yang kini dikenal sebagai Dusun Bersih. Di sana, warga berhasil mengubah limbah kompos pabrik menjadi pupuk organik dan menanam tanaman hias seperti bougenvile, menghasilkan pendapatan tambahan bagi rumah tangga.
“Hasil budi daya ini akan kita masukkan ke Koperasi Desa Merah Putih agar bisa dipasarkan di dalam dan luar Deli Serdang,” kata Lom Lom.
Sekilas, ini tampak sebagai praktik ekonomi sirkular yang ideal, limbah menjadi sumber ekonomi, lingkungan menjadi hijau, dan warga lebih mandiri. Namun, hasil pantauan di lapangan menunjukkan tantangan lain: keterbatasan akses pasar dan sarana produksi.
Salah satu warga penggerak dusun, Sri Handayani, mengatakan koperasi yang dijanjikan masih dalam tahap pembentukan. “Kami masih tunggu tindak lanjut. Bibit ada, tapi untuk pemasaran dan pengemasan belum jalan,” ujarnya.
Program ini sebenarnya bisa menjadi model “CSR berkelanjutan berbasis masyarakat”, asalkan Pemkab mengintegrasikan peran perusahaan, koperasi, dan PKK desa dalam satu sistem rantai ekonomi hijau.
4. Sanitasi dan Kemiskinan Ekstrem: Dua Sisi Satu Koin
Dalam agenda yang sama, Wabup bersama Baznas Deli Serdang menyalurkan bantuan kepada 50 fakir miskin dan 17 warga miskin ekstrem, serta menyerahkan klaim jaminan kematian Rp42 juta kepada ahli waris penggali kubur, Samin.
Bantuan itu diserahkan menjelang Salat Jumat di Masjid Nurul Hidayah, Desa Suka Mandi Hilir.
Langkah itu disambut positif, namun analis kebijakan sosial dari LP3ES Sumut, Irene Manurung, mengingatkan bahwa bantuan tunai tidak cukup tanpa memperbaiki faktor struktural, seperti sanitasi, air bersih, dan gizi anak.
“Kalau rumah masih lembap, air tidak bersih, dan jamban rusak, kemiskinan ekstrem akan terus berulang. Sanitasi itu bukan urusan kecil, tapi fondasi ketahanan sosial,” tegasnya.
5. Setelah Kamera Padam: Tantangan Keberlanjutan
Rangkaian kunjungan ditutup dengan peninjauan rumah tidak layak huni (RTLH) milik Sukirno, serta peternakan domba Kelompok Ternak Tunas Baru yang menjadi contoh kecil kemandirian ekonomi lokal.
Namun setelah tim media dan pejabat meninggalkan lokasi, pertanyaan yang tersisa adalah, apakah program seperti ini memiliki sistem pemantauan pasca-pelaksanaan?
Berdasarkan informasi dari Bappeda Deli Serdang, banyak proyek CSR dan sanitasi sekolah yang belum memiliki rencana keberlanjutan pasca penyerahan, seperti biaya operasional, pelatihan pengelola, atau audit dampak sosial.
Hal ini membuat program yang awalnya berdampak positif menjadi stagnan setelah satu atau dua tahun.
“Sering kali proyek selesai di laporan, tapi tidak di lapangan,” ungkap seorang pejabat teknis di Dinas Cikataru yang meminta identitasnya disamarkan.
6. Mimpi Deli Serdang Sehat: Butuh Lebih dari Seremoni
Secara konseptual, visi “Deli Serdang Sehat” yang diusung Pemkab sudah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 6: Clean Water and Sanitation. Namun pelaksanaan di lapangan membutuhkan pengawasan lintas sektor dari dinas pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga mitra CSR swasta.
Beberapa daerah di Indonesia sudah menerapkan model “School Sanitation Management Unit (SSMU)”, yaitu unit pengelola sanitasi di sekolah yang dikelola bersama guru, komite, dan warga.
Model seperti ini bisa diadaptasi Deli Serdang agar proyek perbaikan toilet tidak hanya berhenti di tahap rehabilitasi.
7. Kesimpulan: Membangun dari Air dan Kesadaran
Gerakan toilet bersih, dusun hijau, dan pengentasan kemiskinan ekstrem bukan sekadar proyek pembangunan melainkan ujian keseriusan pemerintah dalam menjaga martabat warganya.
Kesehatan bukan hanya tentang membangun, tetapi tentang merawat bukan hanya menyalurkan bantuan, tetapi memastikan perubahan perilaku.
Jika Pemkab Deli Serdang mampu mengintegrasikan CSR, edukasi lingkungan, dan sistem pemeliharaan berbasis masyarakat, maka visi “Deli Serdang Sehat” bisa menjadi kenyataan.
Namun jika tidak, semua itu hanya akan menjadi catatan indah di berita dan mural sementara di tembok sekolah yang kelak kembali kusam.
